PIFA, Politik - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Siti Aisyah, menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus teror air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, ke Pusat Polisi Militer TNI.

Dalam rapat audiensi bersama koalisi sipil, Selasa (31/3), Aisyah menilai langkah tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kepolisian tidak berani menangani kasus tersebut.

Ia mengingatkan agar kepolisian tidak terkesan lepas tangan dan tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil. Menurutnya, dengan adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus, aparat penegak hukum seharusnya bersikap tegas.

Aisyah juga menilai pelimpahan kasus ini mengindikasikan dugaan bahwa pelaku berasal dari unsur militer. Namun, ia mengingatkan adanya informasi dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang menyebut sedikitnya 16 orang terlibat dalam kasus tersebut.

Ia mempertanyakan apakah seluruh pihak yang diduga terlibat sudah diperiksa, serta mendorong agar proses hukum bisa dilakukan secara koneksitas antara peradilan umum dan militer.

“Untuk sipil diproses di peradilan umum, sementara untuk anggota TNI di peradilan militer,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan TAUD dari LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, mempertanyakan dasar hukum pelimpahan kasus ke militer. Ia menilai, berdasarkan KUHAP terbaru, penyidik Polri seharusnya tetap menjadi pihak utama dalam penanganan perkara pidana.

Hingga kini, pihak kepolisian belum membeberkan alasan rinci pelimpahan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, hanya menyebut keputusan diambil setelah penyelidikan awal.

Sejauh ini, empat orang telah ditahan dan diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Mereka merupakan anggota TNI dari satuan Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS).

Di tengah perkembangan kasus, Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo juga telah mengundurkan diri dari jabatannya, dan proses serah terima jabatan telah dilakukan pada 25 Maret lalu.