DPRD Kalbar mengajak Pemprov untuk melakukan evaluasi sektor pendidikan di Hardiknas 2023. (Ilustrasi: Freepik joaosocola)

PIFA, Lokal - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, mengajak pemerintah menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum mengevaluasi, merefleksi dan introspeksi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kalbar yang lebih baik.

Kondisi pendidikan Kalbar, kata Heri, masih menyisakan banyak persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stagnan dan masih terendah di Kalimantan.

"Masalah pendidikan itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya sarana dan prasarana pendidikan masih minim," jelasnya, kemarin.

Dia mengamati masih banyak gedung sekolah yang sudah tua dan tidak memadai. Lebih parah, pertumbuhan penduduk kian meningkat, jumlah bangunan SMA dan SMK tak merata.

"Kondisi menyebabkan berbagai persoalan. Salah satunya masyarakat kesulitan mendapat akses pendidikan," jelasnyam

Untuk itulah, di tahun 2022-2023 pembangunan gedung sekolah akan diupayakan karena adanya anggaran. Renovasi bangunan tua juga dilakukan.

"Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Sebab, mutu pendidikan bisa terlaksana kalau sarananya disediakan," jelasnya.

Begitu pun pendidikan bermutu, semua bisa terlaksana baik kalau punya SDM pendidik yang baik. Di sisi lain, kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan pemerintah. Sebab, guru yang berstatus ASN saja gaji yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan makan.

Dia mendorong peran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan. (ap)

PIFA, Lokal - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, mengajak pemerintah menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum mengevaluasi, merefleksi dan introspeksi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kalbar yang lebih baik.

Kondisi pendidikan Kalbar, kata Heri, masih menyisakan banyak persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stagnan dan masih terendah di Kalimantan.

"Masalah pendidikan itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya sarana dan prasarana pendidikan masih minim," jelasnya, kemarin.

Dia mengamati masih banyak gedung sekolah yang sudah tua dan tidak memadai. Lebih parah, pertumbuhan penduduk kian meningkat, jumlah bangunan SMA dan SMK tak merata.

"Kondisi menyebabkan berbagai persoalan. Salah satunya masyarakat kesulitan mendapat akses pendidikan," jelasnyam

Untuk itulah, di tahun 2022-2023 pembangunan gedung sekolah akan diupayakan karena adanya anggaran. Renovasi bangunan tua juga dilakukan.

"Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Sebab, mutu pendidikan bisa terlaksana kalau sarananya disediakan," jelasnya.

Begitu pun pendidikan bermutu, semua bisa terlaksana baik kalau punya SDM pendidik yang baik. Di sisi lain, kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan pemerintah. Sebab, guru yang berstatus ASN saja gaji yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan makan.

Dia mendorong peran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan. (ap)

0

0

You can share on :

0 Komentar