DPRD Kalbar Gelar Paripurna LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022
PIFA, Lokal - DPRD Kalbar menggelar Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar, Tahun Anggaran 2022, Senin (27/3/2023) pagi WIB. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur sekaligus membuka langsung rapat yang dihadiri anggota DPRD Kalbar.
"Rapat kuorum dan resmi dibuka untuk mendengarkan LKPJ Gubernur Kalbar," kata Prabasa.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Gubernur Sutarmidji mengatakan, pembangunan di Kalbar dilakukan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.
Tahun 2022, ada sejumlah capaian yang didapat. Yakni, Indeks Infrastruktur Kalbar meningkat 2,59 persen menjadi 69,59 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 persen. Sementara jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen.
“2022 lalu, kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Sutarmidji dalam sambutannya.
Dari sisi ekonomi, perekonomian Kalbar juga tumbuh sebesar 5,07 persen. Selain itu, jumlah desa mandiri di Kalbar tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 586 Desa Mandiri dari 2.046 yang ada.
"Kemiskinan Kalbar juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6,84 persen turun menjadi 6,81 persen," jelasnya.
Di sisi lain, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp5,6 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih.
Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp2,8 triliun, meningkat menjadi Rp3,2 triliun.
Kemudian, pendapatan transfer yang ditargetkan Rp2,7 triliun meningkat menjadi Rp2,8 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah, yang sebelumnya ditargetkan Rp59,408 miliar realisasi turun menjadi Rp59,111 miliar.
Gubernur Sutarmidji juga menyampaikan, belanja operasional yang ditargetkan Rp3,7 triliun, realisasinya mencapai Rp3,5 triliun.
Sedangkan belanja modal sebesar Rp1,045 triliun, realisasinya Rp1,003 triliun. Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp9,6 miliar terealisasi Rp465 juta.
"Sementara belanja transfer yang dianggarkan Rp1,195 triliun dan realisasinya Rp1,179 triliun," kata Midji. (ap)
PIFA, Lokal - DPRD Kalbar menggelar Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar, Tahun Anggaran 2022, Senin (27/3/2023) pagi WIB. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur sekaligus membuka langsung rapat yang dihadiri anggota DPRD Kalbar.
"Rapat kuorum dan resmi dibuka untuk mendengarkan LKPJ Gubernur Kalbar," kata Prabasa.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Gubernur Sutarmidji mengatakan, pembangunan di Kalbar dilakukan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.
Tahun 2022, ada sejumlah capaian yang didapat. Yakni, Indeks Infrastruktur Kalbar meningkat 2,59 persen menjadi 69,59 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 persen. Sementara jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen.
“2022 lalu, kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Sutarmidji dalam sambutannya.
Dari sisi ekonomi, perekonomian Kalbar juga tumbuh sebesar 5,07 persen. Selain itu, jumlah desa mandiri di Kalbar tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 586 Desa Mandiri dari 2.046 yang ada.
"Kemiskinan Kalbar juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6,84 persen turun menjadi 6,81 persen," jelasnya.
Di sisi lain, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp5,6 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih.
Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp2,8 triliun, meningkat menjadi Rp3,2 triliun.
Kemudian, pendapatan transfer yang ditargetkan Rp2,7 triliun meningkat menjadi Rp2,8 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah, yang sebelumnya ditargetkan Rp59,408 miliar realisasi turun menjadi Rp59,111 miliar.
Gubernur Sutarmidji juga menyampaikan, belanja operasional yang ditargetkan Rp3,7 triliun, realisasinya mencapai Rp3,5 triliun.
Sedangkan belanja modal sebesar Rp1,045 triliun, realisasinya Rp1,003 triliun. Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp9,6 miliar terealisasi Rp465 juta.
"Sementara belanja transfer yang dianggarkan Rp1,195 triliun dan realisasinya Rp1,179 triliun," kata Midji. (ap)
0
0
You can share on :
0 Komentar
