Berita Lokal, PIFA - Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur meminta pemerintah pusat menambah alokasi anggaran pengembangan jaringan listrik masuk desa.

"Dalam tiga tahun terakhir anggaran pengembangan jaringan listrik desa sangat minim," katanya, saat rapat bersama PLN, belum lama ini.

Subhan menyebutkan, dalam lima tahun ini padahal target PLN akan mengaliri listrik 200 lebih desa dengan anggaran Rp5,5 triliun. Tapi nyatanya, dukungan anggaran itu belum ditepati.

"Setidaknya ada dua hal yang menjadi impian masyarakat setelah merdeka. Pertama, infrastruktur yang baik dan kedua, dialiri jaringan listrik PLN," katanya.

Namun kata Subhan, hingga saat ini masyarakat seperti belum merdeka. Khusus di Kalbar saja, masih ada 200 lebih desa yang belum tersentuh listrik PLN.

"Pengembangan jaringan listrik yanh lamban itu disebabkan dukungan anggaran yang minim," jelasnya.

Hingga tiga tahun terakhir, pemerintah pusat baru mengucurkan anggaran tak sampai satu triliun dari target Rp5,5 triliun dalam lima tahun.

Subhan menilai, di sisi lain pemerintah salah menganalisis. Sebab, keinginan rakyat mendapat jaringan listrik, justru diberikan Kementerian ESDM dengan bantuan solar sel.

"Warga mengeluh. Mereka menganggap belum masuk listrik," ujarnya.

Subhan meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemerataan jaringan listrik. NKRI harga mati hanya isapan jempol belaka jika fasilitas masyarakat perbatasan jauh dari harapan.

"Kami minta pemerintah pusat memperjuangkannya. Dari Rp5, 5 triliun sekarang belum Rp1 triliun anggaran yang diberikan, beda dengan jalan yang sifatnya jalan nasional sudah tak banyak keluhan," jelasnya.

Di sisi lain, dia meminta Pemerintah Provinsi Kalbar menganggarkan pengembangan jaringan listrik lewat APBD. Pasalnya Kementerian ESDM sudah menerbitkan edaran supaya Pemprov turut melakukan percepatan pemerataan jaringan listrik.

"Gubernur juga diminta meresponnya," tandasnya.