Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah menyoroti persoalan kekosongan vaksin Covid-19 di Kalbar yang terjadi sejak akhir September kemarin.

Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, sigap untuk mengajukan permintaan kebutuhan vaksin tersebut. Stok vaksin diperlukan agar tetap siaga dalam penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.

Pemenuhan kebutuhan vaksin menjadi wewenang pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah berkewajiban mengontrol ketersediaan di daerahnya sehingga suplai vaksin tersebut tak terputus.

"Vaksin itu ketersediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Memang seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup," katanya. 

Kekosongan stok vaksin Covid-19 di Kalbar terjadi sejak 30 September 2022 kemarin. Kekosongan ini juga terjadi secara nasional.

“Karena semua vaksin kedaluwarsa 30 September 2022. Jadi secara nasional stoknya kosong,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hary Agung.

Hary memperkirakan stok vaksin kembali aman pada 17 Oktober. Hal ini akan diikuti dengan pendistribusian ke daerah pada 24 Oktober.

“Kalau ada itu hanya untuk daerah yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya

Di sisi lain, Suriansyah mengingatkan vaksinasi Covid-19 tetap terus gencar dilakukan mengingat kasus virus Covid-19 belum sepenuhnya tuntas.

"Sebab di sejumlah provinsi, masih ada penyebaran virus ini. Kita lebih baik antisipasi dengan terus gencar menggelar vaksinasi oleh pemerintah yang didukung TNI, Polri," katanya.

Legislator Gerindra itu menerangkan, 
pelaksanaan vaksinasi itu tetap dilakukan dengan skema yang sama dengan vaksinasi yang telah dilakukan. Misalnya dipusatkan di beberapa fasilitas umum dan pembelanjaan.

Suriansyah menyebutkan, DPRD Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait pengawasan melalui rapat-rapat kerja yang digelar oleh pihaknya bersama instansi-instansi. (ap)