Foto: Kompascom

Dua Putera Presiden Jokowi Dilaporkan Ke KPK Oleh Mantan Aktivis 98

Jakarta | Sabtu, 5 Februari 2022

Berita Nasional, PIFA - Ubedilah Badrun Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), melaporkan dua putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK atas dugaan korupsi dan pencucian uang, Senin (10/01/2022).

Ubedilah Badrun yang juga merupakan aktivis '98 ini mengatakan pelaporan ini terkait kasus dugaan KKN serta tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.

Dia menerangkan duduk perkara kasus karena ada relasi bisnis antara kedua putra Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Ia berujar pada 2015 manajemen PT BMH menjadi tersangka pembakaran hutan. Menurut dia, PT BMH merupakan milik grup bisnis PT SM. Ubedilah menuturkan penanganan kasus pidana tidak jalan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti kerugian Rp7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp78,5 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," katanya

Ia menyatakan dugaan KKN yang melibatkan dua putra Jokowi dan anak petinggi PT SM berinisial AP sangat jelas karena ada suntikan modal puluhan miliar Rupiah dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT SM.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar," ucapnya.

"Patut diduga telah terjadi KKN antara Grup SM dengan anak-anak Presiden yang dampaknya secara langsung telah merugikan keuangan negara dan secara tidak langsung di saat yang sama telah memperkaya anak-anak Presiden," pungkasnya.

Terkait Laporan itu, Ubedilah memperlihatkan tanda bukti lapor dengan nomor 'Istimewa' dengan lampiran satu berkas dengan Hal 'Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dugaan KKN Relasi Bisnis Anak Presiden dengan Grup Bisnis yang diduga Terlibat Pembakaran Hutan'.

Kemudian, Gibran mengaku siap diproses dalam kasus tersebut.

"Dilaporkan ya silahkan dilaporkan. Kalau salah ya kami siap," katanya. (ja)

Indonesia

| Selasa, 11 Maret 2025

Berita Terkait

Pifabiz

Baim Wong Sindir Teman Asik Jalan-jalan Tapi Lupa Sama Utang: Kalau Ditagih Pura-pura Lupa

Pifabiz - Baim Wong sepertinya sedang kesal dengan seseorang yang memiliki utang kepadanya. Melalui akun instagramnya, Baim Wong mencurahkan isi hatinya sekaligus menyindir seseorang yang punya utang tapi malah asik jalan-jalan. "Bagi yg punya utang, aku bingung harus gimana..." kata Baim Wong dikutip PIFA, Sabtu (7/1/2022). Baim Wong mengatakan, bahwa orang yang disindirnya itu lebih galak jika ditagih dan seringkali pura-pura lupa. "kalo ditagih, kamu lebih galak.. kalo ditagih, kamu pura2 lupa.." katanya lagi. Baim Wong pun mengaku kebingungan. Pasalnya, jika pun didiamkan, pengutang tersebut justru seperti tidak punya utang. Bahkan, kata Baim, pengutang itu bisa berkali-kali ke luar kota. "Kalo didiemin, kamu kaya ga punya utang. jalan2 mulu keluarkota, postingan2 instagramnya wow bgt (baru tadi aku ga sengaja liat instagrammu, makanya aku buat ini. tadinya aku lupa km punya utang)." ungkapnya. Pada kalimat penutupnya, Baim Wong pun memberikan saran terhadap seseorang yang memiliki utang. "Saran terbaik kalo mau ngutang. Jangan bilang minjam, kalau gak bisa bayar. kabari trus kalau memang belum bisa bayar. ini bukan soal uang, tapi tanggung jawab." saran Baim. Unggahan Baim Wong pun langsung mendapatkan ribuan komentar dari warganet. Sejumlah warganet mengungkapkan memiliki pengalaman yang mirip dengan Baim Wong. "Aku lebih sedih mas, dia bisa umroh sekeluarga pas aku tagih di bilang insha allah pas sampe jakarta mau di rekapin hutang nya, malah sharelock klo dia lagi di Mekkah??setelah balik sama aja, sampe sekarang blom bayar 46jtan??? dari tahun 2019" kata Astrinusaputri. "Pengen repost, tapi tkt banyak yg tersinggung.. bingung akutu ? niat baik mau bantu pinjemin ehh malah befini" ungkap Yunchayy. "Pernah d posisi ini..bukan masalah ikhlas GX ikhlas...masalahnya d sini yg ngutang masih bs hura2,jalan2,narsis,dll..gmn mau ikhlas...kecuali emng yg ngutang udah sulit banget..makan aja GX bs..sengsara .nah baru bs kita ikhlasin...sampe sini paham y..yg bilng suruh ikhlas2in itu....Krn kita cari duit itu loh susah banget" kata Bertannisya. (b)

Jakarta

| Sabtu, 7 Januari 2023

Lokal

Warga Amboyo Selatan Curhat Soal Air Bersih dan Pendidikan ke Bang Didi

Warga Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, menyampaikan berbagai keluhan saat berdialog dengan Didi Haryono, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 01, pada Jumat, 8 November 2024. Permasalahan mulai dari kesulitan air bersih, infrastruktur jalan yang rusak, hingga tantangan dalam mengakses program beasiswa menjadi topik utama dalam diskusi.Salah satu warga, Theodora, mencurahkan permasalahan pendidikan yang dihadapi orang tua di desanya. Ia mengungkapkan kesulitan anak-anak mereka dalam mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. "Program pendidikan beasiswa, ini sebenarnya unek-unek kami. Orang tua kami memiliki jalan buntu untuk anak-anak kami mendapatkan beasiswa," katanya. Theodora menceritakan pengalamannya beberapa tahun lalu saat mencoba mengurus beasiswa di dinas sosial, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil.Jokius, warga lainnya, menyoroti krisis air bersih di desa mereka. "Kami kekurangan air, jangankan air bersih, air untuk mandi saja kami sulit, Pak. Apalagi waktu kemarau itu sangat sulit," ujar Jokius dengan penuh harap. Ia menjelaskan bahwa desa yang terletak di area pegunungan tersebut mengalami kesulitan besar mendapatkan air, terutama saat musim kering.Didi Haryono, yang akrab disapa Bang Didi, langsung merespons keluhan warga dengan penuh perhatian. Mantan Kapolda Kalbar ini menegaskan bahwa program beasiswa untuk mahasiswa sudah direncanakan, dengan target minimal 5.000 penerima. "Tentunya dalam teknis pelaksanaannya akan melibatkan pemda kabupaten melalui bupati terpilih. Ada jenjang-jenjangnya supaya semuanya tertib administrasi," jelas Bang Didi.Ia juga menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur dan akses air bersih akan menjadi prioritas pemerintah provinsi jika dirinya bersama Sutarmidji terpilih. "Mana yang menjadi tanggungjawab provinsi tolong sampaikan ke kami. Insya Allah akan kita tuntaskan 5 tahun ke depan," tegasnya.Komitmen Didi Haryono diharapkan mampu memberikan secercah harapan bagi warga Amboyo Selatan yang selama ini merasakan beratnya kehidupan akibat minimnya infrastruktur dan fasilitas dasar.

Landak

| Minggu, 10 November 2024

Nasional

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Tetap Alokasikan Dana Subsidi Bagi Warga Miskin Lewat RAPBN 2023

Berita Nasional, PIFA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kepada DPR, Jumat (20/5/2022) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Puan turut meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023. “Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/2022), mengutip laman dpr.go.id. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22 itu, Menteri Keuangan menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR RI. Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sementara inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen. Puan ikut mendukung kebijakan RAPBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global ini. Kebijakan RAPBN 2023 juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. "DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tambahnya. Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa. "Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ucapnya. Puan menambahkan, RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi dengan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat. “RAPBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” lanjut dia. Dengan kondisi demikian, kebijakan fiskal RAPBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional pun diharapkan dirancang secara cermat. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan. "DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” tutupnya. (yd)

Jakarta

| Sabtu, 7 Januari 2023

Landak

| Minggu, 10 November 2024

Jakarta

| Sabtu, 21 Mei 2022