Dukungan FIFA-GIZ Pacu Pengembangan Sepak Bola Wanita di Indonesia
Indonesia | Senin, 27 Januari 2025
PSSI saat gelar program FIFA-GIZ: Women Empowerment in Sports. (Dok. PSSI)
Indonesia | Senin, 27 Januari 2025
Lokal
Berita Ketapang, PIFA - Wakil Bupati Ketapang H.Farhan, SE.,M.Si membuka resmi Musyawarah Kabupaten (MUSCAB) ke-I Perbakin Ketapang masa bhakti 2021-2025, Sabtu (05/02/2022) bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang. Wabup dalam kesempatan tersebut berharap agar Perbakin dapat turun berperan dalam pemahaman penggunaan dan keamanan senjata. "Perbakin sebagai wadah organisasi, bukan untuk ajang gagah-gagahan ditempat umum," ujarnya dalam rilis yang diterima PIFA Lebih lanjut Beliau berharap agar pengurus bisa mewujudkan Perbakin sebagai organisasi yang profesional dan melahirkan atlet petembak berprestasi secara berkelanjutan. "Saya juga berharap agar muscab ini agar dapat berjalan dengan demokratis, obyektif juga transparan. Menciptakan ide-ide kreatif, inovatif dan solutif," harap Beliau. "Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya guna mempererat dan memperkokoh persaudaraan dan persatuan antar sesama anggota," tambahnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkompimda kabupaten ketapang, Kepala Dispora Kab.Ketapang, Perwakilan Ketua KONI Ketapang, Perwakilan ketua umum Perbakin Provinsi Kalbar, Ketua umum Perbakin Ketapang, Para ketua klub menembak Kab.Ketapang, serta tamu undangan lainnya. (rs)
Lokal
PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Proyek revitalisasi kawasan Makam Kesultanan Kadariah Pontianak akhirnya rampung. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 21 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penataan kawasan Cagar Budaya yang berada di tepian Sungai Kapuas ini menjadi lebih rapi dan tertata, mulai dari lingkungan makam, waterfront tepian sungai, toilet, kios UMKM dan kawasan sekitar.Pengelolaan kawasan tersebut secara resmi diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kota Pontianak pada Kamis (17/4/2025).Revitalisasi tersebut meliputi pembangunan gerbang kawasan dan gerbang makam, rehabilitasi bangunan balai, pembangunan dermaga apung, promenade, serta kios-kios untuk pelaku UMKM.Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalbar, Muhammad Yoza Habibi, menjelaskan bahwa revitalisasi ini merupakan usulan dari Pemkot Pontianak yang disampaikan melalui DPR RI. Setelah melalui tahap survei dan perencanaan pada tahun 2023, proyek ini mulai dilelang dan dikerjakan pada pertengahan 2024 dan selesai pada Februari 2025.“Anggaranya sekitar Rp21 miliar yang disetujui kemudian 2024 awal kita melakukan pelelangan. Bulan 6 penataan tangan kontrak dan Alhamdulillah selesai di bulan 2 kemarin,” ujarnya.Yoza mengakui adanya tantangan selama pengerjaan, mengingat lokasi proyek berada di tengah kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.“Setelah revitalisasi, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat ziarah, tapi juga menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Kami melihat sekarang jauh lebih ramai dan nyaman. Ini tentu berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga dan sektor pariwisata Pontianak,” jelasnya.Salah satu infrastruktur baru yang dibangun adalah dermaga apung yang mampu menampung kapal berkapasitas hingga 200 penumpang dengan tonase maksimal sekitar 1 ton. Dermaga ini diharapkan menjadi salah satu akses penting untuk menunjang kegiatan wisata dan ekonomi masyarakat sekitar.Lebih lanjut, Yoza juga mengingatkan agar masyarakat turut menjaga fasilitas yang telah dibangun. Salah satunya adalah dengan tidak memarkir kendaraan di area amphitheater promenade. Pemerintah Kota Pontianak disebutnya tengah mengupayakan penyediaan lahan parkir khusus guna mendukung kenyamanan pengunjung.“Nanti akan diupayakan oleh pemerintah kota untuk bisa membebaskan lahan untuk menjadi tempat parkir kami berharap ini bisa jaga, kalau ini bisa jaga, akan tambah ramai lagi orang untuk berkunjung,” ujarnya.Selain revitalisasi Makam Kesultanan Pontianak, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalbar sebelumnya juga telah menyelesaikan beberapa proyek lainnya seperti rumah betang di Putussibau dan Sintang, serta penanganan infrastruktur pendidikan di wilayah Kalimantan Barat. Namun, untuk tahun ini belum ada proyek baru yang berjalan karena efisiensi anggaran.“Kami tetap berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota dan DPR RI agar infrastruktur serupa dapat terus dikembangkan, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Yoza.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air, Jumat (9/12/2022), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan peresmian itu, kini total provinsi di Indonesia bertambah jadi 38 provinsi. “Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,” ucap Tito, mengutip laman Setkab RI, Sabtu (10/12). Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama tiga daerah otonom baru (DOB) lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Mendagri menegaskan, pembentukannya berdasarkan aspirasi masyarakat Papua. “Harapan kita dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini, sekali lagi akan mempercepat pembangunan di Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua, termasuk dan utama orang asli Papua, di samping tentunya warga-warga yang lain yang ada di sana," harap Mendagri. Pemerintah berharap provinsi baru itu dapat memperpendek birokrasi. "Tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari, dari Sorong Raya cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota,” pungkas Mendagri Tito. Mendagri menjelaskan pembentukan provinsi baru itu berdasarkan aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, kemudian diajukan kepada DPR RI selain kepada pemerintah eksekutif. "Kemudian atas inisiatif dari DPR RI, telah diakomodir tiga provinsi baru di Provinsi Papua yang lama, yaitu lahirnya Provinsi Papua Selatan, kemudian Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Aspirasi ini terus diakomodir, berlanjut ke Papua Barat Daya,” sambungnya. (yd)