PIFA.CO.ID, NASIONAL - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Efisiensi ini mencakup berbagai pengurangan fasilitas operasional kantor yang berdampak langsung pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKN.

Berdasarkan nota dinas nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 yang dilihat pada Senin (3/2/2025), terdapat sepuluh kebijakan efisiensi yang diterapkan. Beberapa di antaranya adalah pembatasan alokasi bahan bakar minyak (BBM) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maksimal 10 liter per hari kerja, serta penghapusan alokasi BBM bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama sejak 1 Februari 2025.

Selain itu, alokasi anggaran jamuan pimpinan, alat tulis kantor, bahan komputer, serta alat rumah tangga kantor juga ditiadakan. Pengadaan meubelair, peralatan dan mesin, serta renovasi ruangan pun dihapus dari anggaran tahun ini. Pengurangan juga dilakukan pada biaya daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, dan pemeliharaan peralatan kantor.

Lebih lanjut, pencetakan dokumen diarahkan menggunakan mesin fotokopi bersama, sementara operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Biaya untuk sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, serta layanan WhatsApp Blast juga tidak lagi dialokasikan. Operasional lift dan pendingin ruangan (AC) sentral pun hanya akan difungsikan sebagian untuk menghemat energi.

Plt. Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemangkasan anggaran sebesar 35,7% yang dilakukan BKN sesuai dengan arahan pemerintah.

"Sesuai instruksi Presiden dan surat Menkeu, BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7%, di antaranya jamuan, ATK, sarpras, BBM, listrik, air, operasional jemputan pegawai, dan sejenisnya. Diharapkan pemangkasan ini tidak mengganggu layanan dasar BKN," ujar Ridwan kepada media.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif mengimbau seluruh ASN agar tetap adaptif dalam bekerja di tengah kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, pengurangan anggaran harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

"Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik," ujar Zudan dalam arahannya pada Apel Pagi secara daring, Senin (3/2/2025).

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah berharap, dengan penghematan ini, efisiensi birokrasi dapat meningkat tanpa mengorbankan pelayanan publik.