Pemangkasan anggaran di Badan Kepegawaian Negara. (Dok. BKN)

Efek Pemangkasan Anggaran di BKN: Jemputan Dihapus hingga AC Dibatasi

Indonesia | Selasa, 4 Februari 2025

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Efisiensi ini mencakup berbagai pengurangan fasilitas operasional kantor yang berdampak langsung pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKN.

Berdasarkan nota dinas nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 yang dilihat pada Senin (3/2/2025), terdapat sepuluh kebijakan efisiensi yang diterapkan. Beberapa di antaranya adalah pembatasan alokasi bahan bakar minyak (BBM) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maksimal 10 liter per hari kerja, serta penghapusan alokasi BBM bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama sejak 1 Februari 2025.

Selain itu, alokasi anggaran jamuan pimpinan, alat tulis kantor, bahan komputer, serta alat rumah tangga kantor juga ditiadakan. Pengadaan meubelair, peralatan dan mesin, serta renovasi ruangan pun dihapus dari anggaran tahun ini. Pengurangan juga dilakukan pada biaya daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, dan pemeliharaan peralatan kantor.

Lebih lanjut, pencetakan dokumen diarahkan menggunakan mesin fotokopi bersama, sementara operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Biaya untuk sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, serta layanan WhatsApp Blast juga tidak lagi dialokasikan. Operasional lift dan pendingin ruangan (AC) sentral pun hanya akan difungsikan sebagian untuk menghemat energi.

Plt. Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemangkasan anggaran sebesar 35,7% yang dilakukan BKN sesuai dengan arahan pemerintah.

"Sesuai instruksi Presiden dan surat Menkeu, BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7%, di antaranya jamuan, ATK, sarpras, BBM, listrik, air, operasional jemputan pegawai, dan sejenisnya. Diharapkan pemangkasan ini tidak mengganggu layanan dasar BKN," ujar Ridwan kepada media.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif mengimbau seluruh ASN agar tetap adaptif dalam bekerja di tengah kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, pengurangan anggaran harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

"Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik," ujar Zudan dalam arahannya pada Apel Pagi secara daring, Senin (3/2/2025).

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah berharap, dengan penghematan ini, efisiensi birokrasi dapat meningkat tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Spanyol

| Selasa, 25 Februari 2025

Berita Terkait

Politik

Rakernas PDIP Bahas Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis Pemenangan Pemilu 2024

PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) mulai 6 hingga 8 Juni 2023. Presiden RI Joko Widodo turut menghadiri Rakernas PDI-P di sekolah DPP partai tersebut, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Jokowi hadir pukul 09.45 WIB menggunakan mobil sedan kepresidenan, mengenakan batik merah bercorak hitam. Jokowi tiba disambut oleh sejumlah pejabat teras PDI-P, yakni Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo atau Mas Nanan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wakil Ketua Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen, kemudian Sekjen Senior Pramono Anung. Dalam Rakernas ini, Presiden Jokowi disebut akan memberikan arahan khusus. “Hal-hal strategis terkait kebijakan Pemerintah dalam memerangi kemiskinan serta arahan beliau berkaitan dengan Pemilu 2024, mengingat Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan," ucap Hasto dalam keterangannya, mengutip kompas.com. Rakernas PDIP ke-III ini mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Acara akan digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mengungkapkan alasan tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Hasto mengatakan keberpihakan kepada wong cilik akan menjadi salah satu visi misi dari bacapres Ganjar Pranowo. "Dengan demikian di dalam rakernas ini, aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan Pemilu dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik, itu akan dibahas secara khusus," ujarnya, seperti dikutip PIFA dari detiknews. Sekjen Dari PDIP itu pun mengungkapkan, bahwa juga akan membahas mengenai agenda strategis calon presiden untuk pemenagan pemilu 2024. "Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, agenda strategis calon presiden dan kemudian kebijakan strategis untuk pemenangan Pemilu, semua akan dibahas, serta pergerakan seluruh mesin partai di dalam memenangkan Pemilu 2024," ungkap Hasto. (hs)

Indonesia

| Selasa, 6 Juni 2023

Pifabiz

Jadi Korban Penipuan, Jedar Alami Kerugian Hingga Rp 9,8 Miliar, Terlapor Dikabarkan Kabur ke Singapura

Pifabiz - Artis Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar mengaku jadi korban penipuan saat dirinya pindah ke Bali pada 2020 lalu. Tak tanggung-tanggung, istri Vincent Verhaag itu merugi hingga Rp 9,8 miliar dengan modus menyewakan mobil. "Penipuan ini bermula saat saya berpindah ke Bali, waktu 2020. Saya ditawarkan untuk endorse mobil oleh Triip.id dengan skema saya dipinjamkan mobil Alphard milik Triip.id selama satu minggu dengan imbalan mempromosikan Triip.id di Instagram," kata Jessica Iskandar saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, melansir detik.com, Senin (18/7/2022). Berawal dari kerja sama itu, Jedar kemudian tertarik menyewakan mobil pribadinya dan telah disepakati mengenai keuntungan yang akan dibagi setiap bulannya. "Saya menitipkan mobil pribadi saya, Alphard dengan plat nomor B 73 DAR untuk disewakan oleh Steven melalui perusahaannya, Triip.id, selama 1 (satu) tahun," terang Jessica Iskandar. Steven, kata Jedar, menawarkan akan mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan Rp 66 juta per 3 (tiga) bulan. "Steven bilang, kalau BPKB serta STNK harus disimpan oleh Steve, karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara," jelasnya. Jedar pun tertarik dengan tawaran Steven, karena mobil pribadi yang ia sewakan disebut akan dipakai oleh pejabat negara untuk operasional G20 di Bali. "Semua kendaraan mewah tersebut, Steven bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dengan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap Mobilnya. Keseluruhan hasil kerja sama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Steven," tutur Jessica Iskandar. Selain 11 mobil mewahnya yang telah disewakan kepada Steven, Jedar juga membeli sejumlah uang dolar. "Selain mobil-Mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar USD 30.000 yang diiming-imingi oleh Steven," paparnya. Namun, Jessica Iskandar akhirnya curiga lantaran uang tersebut tak pernah ditransfer ke rekeningnya. "Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya, hanya ada beberapa di awal-awal saja pada saat mobil Alphard dan Mini Cooper. Selebihnya Steven mengirimi saya bukti transfer palsu termasuk transfer pembelian-pembelian USD," ujar Jessica Iskandar. Kemudian, salah satu kerabatnya mengabarkan Steven yang diduga sebagai pelaku sudah melarikan diri ke Singapura. "Sampai akhirnya ada kerabat kami, saya dan Steven bernama Mery yang ngasih tahu ke saya bahwa Steven ini menipu dan sudah kabur ke Singapura," tutur Jessica Iskandar. (b)

Jakarta

| Senin, 18 Juli 2022

Lokal

Pemprov Kalbar Apresiasi Peningkatan Nilai IPM Kabupaten Kubu Raya

Berita Kubu Raya, PIFA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebesar 68,16 dan berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,90. "Meskipun berada dalam era pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, Bupati Kubu Raya telah berhasil meningkatkan IPM. Kami sangat menghargai capaian tersebut. Kemudian, saya berharap dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya fokus membahas hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk perencanaan di Tahun 2023," kata dr. Harisson, M.Kes., saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 yang mengangkat Tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Partisipatif dan Bernuansa Religius Didukung Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Sosial Dasar" di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (25/3/2022). Peningkatan IPM merupakan prioritas Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 dan telah disampaikan pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Dibutuhkan kerjasama, baik pada level pemerintah desa/kelurahan, kabupaten, hingga provinsi untuk meningkatkan nilai IPM. "Berbagai strategi dan arah kebijakan Provinsi upaya peningkatan IPM di tahun 2023 telah disusun Saya harapkan hal ini juga bisa menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya," pinta dr. Harisson, M.Kes. Kemudian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya maupun di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. "Kabupaten Kubu Raya memiliki banyak sekali daerah yang potensial, kita akan bangun pariwisata yang ada di desa-desa, seperti homestay di desa, yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya ekonomi di Kabupaten Kubu Raya maupun Provinsi Kalimantan Barat," jelas Sekda Prov Kalbar. Selanjutnya, penyusunan rencana pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintah guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan. "Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna merangkul seluruh komponen masyarakat agar turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Kubu Raya, H. Muda Mahendrawan, S.H. M.Kn., mengungkapkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 akan berfokus pada data, yaitu data yang akurat mutakhir dan data yang benar-benar bisa membuat perencanaan terukur, sehingga bisa memperkuat capaian daya serap dengan lebih cepat, dan kinerja juga akan lebih optimal. "Alhamdulillah, karena kita sudah berbasis geospasial dan sudah dihubungkan mulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan sehingga kabupaten, tentunya ini semua lebih melihat kebutuhan. Berbasis data merupakan hal yang paling penting," ingat Bupati Kubu Raya. Sebagai informasi, Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya juga digandeng dengan penyerahan Piagam penghargaan IGA ( Innovative Government Award) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 kepada satuan kerja perangkat daerah Turut hadir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, yaitu Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Mempawah-Kubu Raya, Pimpinan dan Anggota Kabupaten Kubu Raya, Jajaran Forkopimda Kabupaten Kubu Raya, Perangkat Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya, akademisi, dan para pemangku kepentingan. (RS)

Indonesia

| Selasa, 6 Juni 2023

Jakarta

| Senin, 18 Juli 2022

Kubu Raya

| Jumat, 25 Maret 2022