PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Kamis (13/3) mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kini berada dalam tahanan di pusat penahanan Scheveningen, Den Haag, Belanda. Penahanan ini dilakukan setelah Duterte menjalani serangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur standar bagi tersangka yang berada dalam tahanan.

Juru bicara ICC, Fadi El Abdallah, menyatakan kepada wartawan bahwa Duterte ditahan pada hari Kamis setelah semua pemeriksaan medisnya selesai. Penahanan ini menandai perkembangan besar dalam kasus yang telah lama menjadi perhatian dunia internasional.

Sebelumnya, mantan sekretaris eksekutif Duterte, Salvador Medialdea, mengklaim bahwa dia dan pihak Duterte tidak mengetahui keberadaan mantan presiden tersebut. Medialdea, yang turut bepergian bersama Duterte ke Den Haag, menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi Duterte sempat menjadi misteri bagi mereka.

Duterte diterbangkan ke Den Haag dengan pesawat sewaan pada Selasa (11/3) setelah ditangkap di Bandara Internasional Manila saat tiba dari Hong Kong. Penangkapannya menjadi tonggak penting dalam upaya ICC menegakkan hukum internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Filipina.

Duterte, yang menjabat sebagai Presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, kini berpotensi menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC. Dalam pernyataannya, ICC menyebut bahwa mereka memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa Duterte bertanggung jawab secara individu sebagai pelaku tidak langsung atas kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya pembunuhan, yang diduga terjadi di Filipina antara November 2011 dan Maret 2019.

Selama masa pemerintahannya, Duterte dikenal dengan kebijakan perang terhadap narkoba yang kontroversial. Kampanye tersebut disebut telah menewaskan ribuan orang, termasuk pengedar narkoba kecil, pengguna, dan warga sipil lainnya, tanpa melalui proses pengadilan yang sah.

Kasus ini menjadi sorotan dunia internasional, mengingat dampaknya terhadap hukum dan politik di Filipina serta potensi preseden hukum bagi pemimpin negara lainnya yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Proses peradilan di ICC akan menentukan sejauh mana Duterte akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankannya selama berkuasa.