Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok LPS)

Elektabilitas Purbaya Yudhi Sadewa Melonjak, Geser Gibran di Bursa Cawapres 2029

Politik | Rabu, 29 Oktober 2025

PIFA, Politik - Survei terbaru IndexPolitica Indonesia mencatat lonjakan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) sekaligus calon presiden (capres) 2029.

Dalam bursa cawapres, elektabilitas Purbaya mencapai 28,65 persen, unggul atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berada di posisi keempat dengan 12,35 persen, diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (5,14 persen) serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (3,30 persen).

Nama Purbaya juga muncul dalam bursa capres 2029, menempati posisi kedua dengan 22,50 persen, di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memimpin dengan 40,12 persen. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diisi oleh Anies Baswedan (13,40 persen) dan Ganjar Pranowo (7,12 persen).

Direktur Eksekutif IndexPolitica Denny Charter menilai meningkatnya popularitas Purbaya disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang segar sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10).

Survei IndexPolitica dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.610 responden dengan metode multi stage random sampling. Survei memiliki margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Otomotif

| Rabu, 6 Agustus 2025

Berita Terkait

Politik

Jalin Komunikasi ke Tokoh Politik, Budi Siap Tantang Petahana di Pilgub Kalbar

PIFA, Lokal - Budi Perasetiyono salah satu bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang sudah mendaftar ketiga partai politik menyatakan siap melawan petahana atas kontestasi politik Pilkada di Kalimantan Barat. Ternyata Budi Perasetiyono tidak hanya mendaftarkan diri ke PKB dan PPP melainkan sudah mendaftarkan diri ke PDIP untuk menjadi calon Wakil Gubernur Kalbar. Deklarasi Midji-Norsan pertanda kembalinya pasangan petahana di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2024-2029, justru membuat Budi Perasetiyono semakin semangat. "Kita sudah berkomunikasi dengan sejumlah sosok tokoh politik di Kalbar. Tinggal menunggu amanat ataupun tugas dari partai," terang Budi Perasetiyono, Rabu (22/5/2024). "Ada beberapa sosok kita jalin komunikasi untuk menantang petahana," sambung Budi Perasetiyono. Budi mengatakan, tinggalkan politik primitif dan politik yang tidak membangun. Melainkan saat ini yang harus dipertarungkan adalah konsep. "Kita harapkan pertarungan pilkada pertarungan dalam konsep, Bukan konsep politik yang tidak membangun maupun primitif," ucap Budi. Terkait hari ini Lasarus satu-satunya calon Gubernur yang menantang petahana (Midji-Norsan), Budi meyakini petinggi PDIP di Kalbar itu mampu untuk head to head. "Pak Lasarus sangat mampu untuk head to head melawan Incumbent (Midji-Norsan,red)," kata Budi. Terkait mundurnya Muda Mahendrawan sebagai calon Gubernur Kalbar melalui jalur independen, Budi menilai itu suatu dinamika dalam kontestasi politik. "Kalau untuk kami, khususnya saya pribadi tinggal menunggu tiket atau amanah yang diberikan partai untuk Calon Wakil Gubernur, siapa sosok Gubernurnya sudah kita komunikasikan," jelas Budi. Budi pun memiliki sejumlah konsep, yang tidak terus-terusan membangun daerah Kota. Mengingat Kalbar itu luas bukan di Kota saja. "Masih banyak yang harus diselesaikan dan dituntaskan, baik itu dalam penyerapan sumber daya manusia, peningkatkan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta peningkatkan industri pengolahan dari hasil sumber daya alam," terang Budi. Budi mengatakan, dirinya sudah memiliki konsep untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan tidak ada cara lain selain memulainya dari desa. "Jadi bukan dari kota, melainkan dari desa," ujar Budi. Budi menerangkan, persoalan dunia hari ini adalah persoalan pangan dan perubahan iklim, sehingga sumber-sumber pangan harus dijaga dengan SDM yang ditingkat, maka selanjutnya kan tercipta lapangan pekerjaan di daerah-daerah sebagai sumber pangan di Kalbar. Budi juga menanggapi terkait persoalan Kapuas Raya yang hingga saat ini belum terbentuk, di mana Budi mengatakan itu merupakan kewenangan pusat. Walaupun kewenangan pusat, harusnya sarana dan prasarana landing-nya Kapuas Raya sudah harus disiapkan. "Kalau kita, sudah kita siapkan konsep penyelesaian sarana dan prasarana nya terlebih dahulu, agar progres pemekaran Kalbar dalam hal ini Kapuas Raya cepat terlaksana," ucap Budi. Ditambahkan Budi, tentunya masyarakat akan menilai nantinya, pemerintahan yang menjanjikan hal tersebut (Kapuas Raya), saat ini telah menjadi hutang yang belum terbayarkan kepada masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak

| Rabu, 22 Mei 2024

Lokal

DPRD Dorong Pemeliharaan Infrastruktur Kalbar Efektif dan Efisien

PIFA, Lokal - DPRD Kalbar meminta Pemerintah Provinsi Kalbar, melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sebab, masih banyak ditemukan jalan yang rusak. Juru bicara DPRD Kalbar, Irsan mengatakan, peningkatan indeks infrastruktur harus didukung dengan peningkatan anggaran. Dia mendorong agar dilakukan pemeliharaan secara efektif dan efisien di sisa masa jabatan Gubernur Kalbar. “Pastikan pemeliharaan secara efektif dan efisien,” ujarnya, kemarin. Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji optimistis target pembangunan 80 persen jalan Provinsi Kalbar kondisi mantap dapat terwujud di akhir kepemimpinannya bersama Ria Norsan. Saat ini, kondisi jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen. Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, sejak memimpin Kalbar bersama Ria Norsan tahun 2018 lalu, jalan provinsi kondisi mantap hanya 49 persen. Namun, Pemprov Kalbar terus melakukan pembenahan-pembenahan hingga akhirnya peningkatan terus terjadi.

Kalbar

| Rabu, 31 Mei 2023

Lokal

SKPP Tingkat Menengah Se-Kalbar Diselenggarakan Di Kota Singkawang

Berita Singkawang, Kalbar - PIFA, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Menengah se-Kalimantan Barat resmi dibuka di Kota Singkawang pada Selasa 5 Oktober 2021 kemarin. Pada SKPP menengah tersebut, diikuti oleh 65 peserta yang merupakan perwakilan dari 14 Kabupaten/Kota yang lolos seleksi saat SKPP dasar pada Agustus 2021 lalu. Pembukaan SKPP menengah tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah di aula Hotel Mahkota Singkawang. Ruhermansyah mengatakan, SKPP ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan terkait pengawasan Pemilu dan Kepemilihan, memahami demokrasi, memahami pengawasan Pemilu serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal yang dilarang dalam pelaksanaan Pemilu. "Jadi melalui SKPP ini, kita membentuk dan menyiapkan mereka untuk nantinya terjun langsung ke masyarakat. Bersama Bawaslu mengawal terwujudnya Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta berkualitas," terangnya. Sekolah kader pengawasan tingkat menengah ini, kata Ruhermansyah, merupakan kelanjutan dari kader partisipatif tingkat dasar. Selain itu Rubi Ismayanto selaku fasilitator kegiatan SKPP menengah 2021 sekaligus Anggota Bawaslu Kota Singkawang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa peserta didominasi oleh kaum milenial. "peserta memang rata-rata adalah kaum milenial, kebanyakan adalah Mahasiswa. Peserta ini adalah mereka yang mendaftar SKPP secara online, kemudian melalui berbagai tahapan hingga terdaftar ke SKPP menengah," jelasnya.

Pontianak

| Rabu, 22 Mei 2024

Kalbar

| Rabu, 31 Mei 2023

Singkawang

| Rabu, 6 Oktober 2021