Foto: Istimewa

Epic Comeback, Hardclone X Juara Turnamen Mobile Legends Piala Gubernur Kalbar 2022

Pontianak | Senin, 29 Agustus 2022

Berita Lokal, PIFA - Epic Comeback, Hardclone X (HCX) berhasil menjuara Esport Journalist Pontianak Tournament Mobile Legend Piala Gubernur Kalbar 2022. Mereka mengalahkan HFX Esport di grand final secara dramatis.

Event yang digelar oleh sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Esport Journalist (ESJ) Pontianak itu menerapkan sistem BO-5.

HCX sebelumnya sempat tertinggal 0-2 dari HFX. Namun di pertandingan sisa 3 match terakhir, HCX berhasil menyelesaikannya dengan kemenangan penuh sehingga skor berbalik jadi 3-2.

Coach HCX, Muhammad Wildan mengatakan mental mengantarkan mereka pada kemenangan.

“Turnamen ini bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi soal mental, hingga akhirnya kemenangan berada ditangan kami,” ujar Ican-sapaannya di tim, mengutip aksaraloka.com (29/8).

Menurutnya, turnamen tersebut adalah pembelajaran baginya dan tim karena telah berproses hingga sukses juara.

“Turnamen ini akan menjadi momen bagi saya dan para player, yang benar-benar melewati prosesnya,” sambungnya.

Senada, captain HCX mengatakan mental sangat menentukan kemenangan mereka.

“Mental kami menentukan kemenangan ini, kemenangan ternyata bukan soal siapa yang hebat dan kuat, tetapi mental satu tim menentukan segalanya,” kata captain HCX.

Sebelumnya, Coach Ican sempat terduduk melihat anak asuhnya ter pick-off habis ketika permainan apik dari Clint yang meratakan skuad mereka hingga player HFX itu mendapatkan savage. Namun, momen tersebut tak mematahkan semangat dan perjuangan anak-anak asuhnya di HCX.

Lord yang sebelumnya berhasil didapatkan anak asuhnya masih dapat menahan serangan HFX. Saat dikonfirmasi soal momen Coach Ican yang tersandar di venue, ternyata dirinya sedang berdoa.

“Saya sedang berdoa, dan akhirnya kami memenangkan pertandingan,” ujar Ican. (yd)

Rekomendasi

Sports

H2H dan Prediksi Duel Sengit Semifinal Copa del Rey 2025 Barcelona vs Atletico Madrid

Spanyol

| Selasa, 25 Februari 2025

Lifestyle

Tiga Anak Babi Dicuri dari Pameran Seni Kontroversial di Denmark, Apa Sebabnya?

Denmark

| Jumat, 7 Maret 2025

Pifabiz

Nita Vior Sibuk sebagai Pengantin Baru, Belajar Masak untuk Vincent Kosasih

Indonesia

| Minggu, 19 Januari 2025

Lokal

Dugaan Penipuan Jual Beli Rumah, Seorang Developer di Pontianak Ditangkap Polisi

Pontianak

| Sabtu, 11 Januari 2025

Lifestyle

Berburu Mobil Bekas di Bawah Rp 100 Juta, Ini Pilihan Menariknya

Indonesia

| Selasa, 4 Februari 2025

Teknologi

Ahli Peringatkan Risiko Kesehatan dari Penggunaan Headphone Nirkabel

Indonesia

| Jumat, 21 Februari 2025

Internasional

Palestina Siap Memerintah Gaza Pasca Gencatan Senjata

Palestina

| Sabtu, 18 Januari 2025

Politik

Brasil Umumkan Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS

Indonesia

| Selasa, 7 Januari 2025

Nasional

KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Fasilitas Kredit LPEI

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Lokal

Banjir Melanda 7 Kabupaten di Kalbar, 148.693 Jiwa Terdampak

Kalbar

| Kamis, 30 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Lantik Wabup Sintang, Midji Singgung Soal Jual Beli Jabatan dan Urus Rakyat

Berita Lokal, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melantik Wakil Bupati Sintang terpilih, Melkianus, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (13/8/2022). Melkianus akan mendampingi Jarot Winarno dalam sisa masa jabatannya. Sutarmidji meminta, Melkianus menjalankan tugas tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan dan tetap berkoordinasi karena tanggung jawab dan keputusan tetap ada pada bupati. Menurut Sutarmidji, Pemkab Sintang masih perlu pembenahan di berbagai sektor karena wilayah yang cukup luas. Dia juga meminta Melkianus menjaga harmonisasi dengan jajaran DPRD Kabupaten Sintang. "Saya minta Wabup Sintang betul-betul bisa membantu bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dengan pengalaman saat di DPRD, saya yakin saudara mampu untuk melakukan itu," pesan Midji. Lambannya pelayanan, kata Midji banyak disebabkan keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan yang sibuk dengan kepentingan dan urusannya sendiri. "Urusan sendiri itu misalnya belum ada rumah jabatan, begitu sampai rumah jabatan harus begini begitu. Akhirnya, hanya sibuk urus diri sendiri dan lupa mengurus rakyat. Jangan sampai hal itu terjadi," tegasnya. Selain itu, Sutarmidji juga menekankan selalu mengawasi dan jangan pernah memberi ruang terhadap jual beli jabatan. Hal itu harus diperhatikan untuk menjaga marwah sebagai pimpinan. "Jangan pernah hal itu terjadi. Karena ketika ada pejabat yang memberi sesuatu kepada yang mengangkat dia, maka saudara tidak akan bisa berdiri tegak di hadapan yang bersangkutan. Oleh karena itu jaga marwah anda sebagai pimpinan," pungkasnya. (ap)

Sintang

| Minggu, 14 Agustus 2022

Nasional

PPKM Dicabut, Presiden Ungkap Bantuan Sosial Tetap Dilanjutkan

Berita Nasional, PIFA - Pemerintah secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12/2022) kemarin. Meski dicabut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. “Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran, walaupun PPKM dicabut bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” ungkapnya kemarin, seperti dikutip dari laman Setkab RI. Presiden mengatakan, selain bansos, pemerintah juga akan tetap menyalurkan bantuan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Kemudian, sejumlah intensif seperti intensif pajak juga tetap dilanjutkan. “Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” lanjutnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan PPKM dan tidak adanya pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Pencabutan ini didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan selama lebih dari 10 bulan serta dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di tanah air yang terkendali. “Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” kata Presiden. Presiden menambahkan, sebelum pencabutan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Selain itu, indikator pengendalian COVID-19 di tanah air juga terjaga di bawah standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO,” ucapnya. Presiden Jokowi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi sekaligus menjaga perekonomian adalah karena kebijakan gas dan rem yang diterapkan oleh pemerintah. “Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.

Indonesia

| Sabtu, 31 Desember 2022

Lokal

Ketua Komisi V DPRD Kalbar Tampung Aspirasi Soal Drainase hingga Listrik

Berita Lokal, PIFA - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyebutkan penataan drainase dan normalisasi parit di Kota Pontianak masih menjadi harapan masyarakat. Pasalnya kata Heri, banjir di Pontianak kerap terjadi jika hujan deras melanda. Akibatnya, sejumlah jalan tergenang dan menggangu aktivitas masyarakat. Menurut Heri, hal itu menjadi aspirasi masyarakat saat reses yang digelarnya belum lama ini. "Penataan drainase masih jadi persoalan di Pontianak. Sebab, genangan air kerap terjadi. Akibatnya mempengaruhi estetika kota," katanya, kemarin. Selain itu, berdampak juga aktivitas masyarakat yang terganggu. Sebab, beberapa titik terjadi genangan. "Ini bukan hanya persoalan pemerintah kota. Tapi pemerintah provinsi karena Pontianak ibu kota," ujarnya. Dia pun mendorong pemerintah kota dan provinsi bersinergi melakukan penataan drainase dan parit. Tak bisa hanya penataan drainase, tanpa normalisasi parit. "Mesti dibarengi dengan penataan parit. Kalau parit tidak normal, drainase diperbaiki mau buang di mana airnya," terangnya. Sementara itu, soal pemetaan sekolah Pontianak juga masih menjadi permasalahan. Pasalnya angka lulusan tinggi tak sebanding daya tampung SMA dan SMK yang minim. Ditambah lagi peraturan menteri soal zonasi. "Juga jadi masalah, khususnya di Pontianak Timur, Utara dan Tenggara," terangnya. Dia berharap, dalam waktu dekat dibangun SMA di Pontianak Utara. Termasuk di Pontianak Tenggara yang saat ini sama sekali belum ada gedung sekolah. Kendati demikian, dia menyadari pembangunan sekolah di Pontianak juga terkendala lahan. Makanya, Heri menyarankan agar dibangun sekolah terpadu atau regrouping di tingkat SD, SMP dan SMA. "Bangunannya tak lagi mengembang. Tapi ke atas," ujarnya. Heri juga menyebutkan adanya aspirasi masyarakat soal penataan listrik. Sebab, masih ditemukan sejumlah daerah di Pontianak Timur yang instalasinya buruk. Contohnya di Kelurahan Dalam Bugis, tidak ada tiang listrik, yang akhirnya warga menyambungnya dari rumah ke rumah. "Selain itu, ada juga di beberapa titik satu gang ada 60 kartu keluarga, satu tiang pun tidak ada. Ini jadi masalah," jelasnya. Masyarakat, kata Heri, berharap hal tersebut jadi perhatian. Walau memang tanggung jawab PLN. Tapi pemerintah pun diminta bisa bertanggung jawab, karena pemerintah juga memungut pajak penerangan jalan. "Hasil dari PJU benar-benar untuk penataan. Jika semrawut dan korsleting maka akan merambat ke rumah yang lain," katanya. Kendati demikian, dia juga tak menampik hampir semua titik sudah baik. Misalnya kawasan Ahmad Yani dan Gajah Mada. "Bukan hanya di sana. Tapi ada di Pontianak Timur, Utara dan Kota yang pembangunannya mesti adil," tandasnya. (ap)

Sintang

| Minggu, 14 Agustus 2022

Indonesia

| Sabtu, 31 Desember 2022

Kalbar

| Senin, 7 November 2022