Peserta musyawarah Erci Kalbar. (Foto: Dok. PIFA/Riski Farisal)

Peserta musyawarah Erci Kalbar. (Foto: Dok. PIFA/Riski Farisal)

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalErci Kalbar Gelar Musyawarah dan Anniversary ke-8, Harapannya Banyak Berbagi Kepada Masyarakat

Erci Kalbar Gelar Musyawarah dan Anniversary ke-8, Harapannya Banyak Berbagi Kepada Masyarakat

Kalbar | Minggu, 8 Januari 2023

Berita Lokal, PIFA – Ertiga Club Indonesia (ERCI) chapter Kalimantan Barat menggelar musyawarah chapter 2023-2025 dan perayaan anniversary yang ke-8 se-Kalimantan Barat di ballroom Hotel Ibis Kota Pontianak, Sabtu (7/1/2023) kemarin.

Emy selaku Ketua Chapter ERCI mengatakan, dirinya bersyukur kembali terpilih menjadi ketua ERCI 2023-2025.

“Terima kasih kepada teman-teman yang masih memperdayai saya menjadi ketua, tentunya ini kali kedua jadi ketua ERCI pastinya harus jalani amanah yang di dapa ,” jelasnya.

Dia menambahkan, kedepannya program kerja akan ada eco touring yang memang untuk berbagi kepada masyarakat.

“Seperti baksos, halal bihalal, sahur On The rood, hari kurban, touring kemerdekaan dengan ke makam pahlawan ,dan Jambore Borneo yang diadakan di Palangkaraya di tahun ini,” ujarnya.

Kedepannya kita lebih adakan berbagi kepada masyarakat seperti berbagi ke anak yatim,” imbuhnya.

Sementara untuk touring, akan diadakan seperti camping touring.

“Sebelumnya kita ke Kabupaten Sintang,” ujarnya.

“Rencananya tahun ini kita touring ke Palangkaraya untuk mengikuti Jambore, seperti tahun 2020 kita ke Banjarmasin,” tandasnya.

Ia berharap, kedepannya komunitas ini lebih banyak berbagi ke masyarakat.

“Pecinta mobil Ertiga dapat bergabung ke komunitas ini dan pastinya banyak member yang ikut join di sini,” tutupnya. (PI/RS)

Rekomendasi

Foto: Pria Ini Pecahkan Rekor Dunia dengan 10.001 Pull Up dalam Sehari, Begini Kondisi Tubuhnya | Pifa Net

Pria Ini Pecahkan Rekor Dunia dengan 10.001 Pull Up dalam Sehari, Begini Kondisi Tubuhnya

Amerika Serikat
| Rabu, 26 Februari 2025
Foto: Dianggap sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump, Elon Musk Digugat Jaksa Agung Negara Bagian AS | Pifa Net

Dianggap sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump, Elon Musk Digugat Jaksa Agung Negara Bagian AS

Amerika Serikat
| Jumat, 14 Februari 2025
Foto: Sambut Imlek, Warga Tionghoa di Pontianak Mulai Berburu Pernak-pernak Imlek | Pifa Net

Sambut Imlek, Warga Tionghoa di Pontianak Mulai Berburu Pernak-pernak Imlek

Pontianak
| Rabu, 8 Januari 2025
Foto: Kikil Sapi Lezat dan Kaya Kolagen, Benarkah Tinggi Kolesterol? | Pifa Net

Kikil Sapi Lezat dan Kaya Kolagen, Benarkah Tinggi Kolesterol?

Indonesia
| Sabtu, 4 Januari 2025
Foto: Fitur-fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan | Pifa Net

Fitur-fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

Indonesia
| Senin, 17 Februari 2025
Foto: Lisa BLACKPINK Beradu Akting di Serial HBO The White Lotus Musim Ketiga | Pifa Net

Lisa BLACKPINK Beradu Akting di Serial HBO The White Lotus Musim Ketiga

Dunia
| Kamis, 20 Februari 2025
Foto: Jokowi: Retret di Akmil Magelang Urusan Pemerintahan, Kepala Daerah Sebaiknya Hadir | Pifa Net

Jokowi: Retret di Akmil Magelang Urusan Pemerintahan, Kepala Daerah Sebaiknya Hadir

Magelang
| Jumat, 21 Februari 2025
Foto: Sekda Kapuas Hulu Ajak Masyarakat Peduli Sampah di Peringatan HPSN 2025 | Pifa Net

Sekda Kapuas Hulu Ajak Masyarakat Peduli Sampah di Peringatan HPSN 2025

Kapuas Hulu
| Sabtu, 22 Februari 2025
Foto: Ole Romeny Resmi Jadi WNI, Erick Thohir: Semoga Daya Gedor Timnas Semakin Tajam | Pifa Net

Ole Romeny Resmi Jadi WNI, Erick Thohir: Semoga Daya Gedor Timnas Semakin Tajam

Indonesia
| Senin, 10 Februari 2025
Foto: Viral Seorang Pria Tembak Kucing Liar Pakai Senapan Angin di Mempawah | Pifa Net

Viral Seorang Pria Tembak Kucing Liar Pakai Senapan Angin di Mempawah

Mempawah
| Kamis, 6 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Wakil Wali Kota Singkawang Irwan Sebut ASN yang Terjerat Harus Diberhentikan Tidak Hormat  | Pifa Net

Wakil Wali Kota Singkawang Irwan Sebut ASN yang Terjerat Harus Diberhentikan Tidak Hormat 

Berita Singkawang, PIFA - Wakil Wali Kota Singkawang, Drs. H. Irwan, M.Si membuka kegiatan Edukasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika bagi ASN di Lingkungan Pemkot Singkawang di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (20/12/2021).  Pada acara tersebut Irwan yang juga merupakan Ketua TP4GN Kota Singkawang memberikan materi sebagai Narasumber, bersama Kepala BNNK Singkawang dan Kepala BKPSDM Kota Singkawang. Hadir pula Kadis Parpora Kota Singkawang, Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Pemerintahan dan Kesra. Secara umum, Irwan mengatakan bahwa narkotika telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kehidupan,masa depan bangsa. “Narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang bisa saja dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal status dan profesi,” jelasnya. Khususnya kepada ASN, ia meminta bahwa ASN harus menjadi panutan bagi masyarakat dengan menerapkan pola hidup sehat, berperilaku yang baik dan menjauhi penyalahgunaan narkotika. Ia menekankan bahwa sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku, ASN yang terbukti menggunakan narkotika maka harus diberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena itu ia mengingatkan kepada para ASN untuk berpikir dengan jernih dan menggunakan akal sehat sebelum terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.  “Karena akan sangat berdampak untuk masa depan ASN, baik itu pribadi, keluarga maupun instansi,” pungkasnya.

Singkawang
| Selasa, 21 Desember 2021

Lokal

Foto: Ini Alasan PDIP Baru Pecat Jokowi sebagai Kader | Pifa Net

Ini Alasan PDIP Baru Pecat Jokowi sebagai Kader

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengungkapkan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan terhadap Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, meski keduanya telah berseberangan sejak Pilpres 2024. Deddy menjelaskan, partainya ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden."Masyarakat bertanya kenapa baru diumumkan sekarang, kenapa tidak sejak Pilpres. Apakah ada pertimbangan menjaga maruah Jokowi yang saat itu masih menjabat presiden?" kata Deddy, Senin (16/12).Deddy menegaskan, PDIP memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi selama menjabat. Selain itu, PDIP juga ingin fokus menghadapi pilkada setelah pilpres dan pileg, sehingga baru sekarang memiliki waktu mengevaluasi kader yang melakukan pelanggaran."Proses ini bukan hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi seluruh kader di Indonesia," ujarnya. PDIP tidak ingin membuat narasi jahat dengan memecat Jokowi karena anak mantunya bertarung di pilpres dan pilkada. Menunggu kontestasi selesai dinilai sebagai keputusan terbaik.PDIP melalui Kerja DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, resmi mengumumkan pemecatan Jokowi, serta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, Senin (15/12). SK pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby tertuang dalam tiga surat berbeda yang diteken pada 4 Desember 2024.Dalam SK Nomor 1649, PDIP menyebut Jokowi melanggar AD ART, kode etik, dan disiplin partai dengan mendukung calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) daripada Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP di Pilpres 2024. Surat tersebut menyatakan pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP dan melarangnya melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP.

Indonesia
| Selasa, 17 Desember 2024

Nasional

Foto: KPK Ungkap 493 Rb Penerima Bansos Senilai Rp 523 M Salah Sasaran, 23 Rb Berstatus ASN | Pifa Net

KPK Ungkap 493 Rb Penerima Bansos Senilai Rp 523 M Salah Sasaran, 23 Rb Berstatus ASN

PIFA, Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait data penerima bantuan sosial (bansos). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa terdapat ratusan ribu warga yang menerima bansos meskipun memiliki penghasilan yang mencukupi. "Dari Bu Mensos [Tri Rismaharini] datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," terang Pahala di acara sosialisasi NIK dan pertemuan lintas kementerian di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/9), mengutip Detikcom. Menteri Sosial Tri Rismaharini turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari total 493 ribu penerima bansos yang salah sasaran, sekitar 23,8 ribu di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Pahala menjelaskan bahwa masalah penerima bansos salah sasaran ini terjadi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, data yang bermasalah tersebut sedang dalam proses perbaikan. KPK berusaha memadankan data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan siapa yang terindikasi sebagai ASN. Hasilnya, ditemukan sekitar 23,8 ribu penerima bansos yang ternyata memiliki pekerjaan sebagai ASN. Pahala mencatat bahwa setidaknya sekitar Rp523 miliar uang negara dikeluarkan setiap bulan untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ia berharap bahwa dengan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), masalah semacam ini tidak akan terulang di masa mendatang. "Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi, khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat kasihnya," tutup Pahala. (yd)

Indonesia
| Selasa, 5 September 2023
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5