Proses pencarian korban longsor di Sektor A2, Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Ilham Nugraha

Lokal

Evakuasi Longsor Pasirlangu Bertambah, Tim SAR Temukan Empat Kantong Jenazah di Hari Kedelapan

Bandung | Sabtu, 31 Januari 2026

PIFA, Bandung – Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan kembali mengevakuasi empat kantong jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada pagi hari kedelapan operasi pencarian, Sabtu.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan keempat kantong jenazah tersebut ditemukan di sejumlah titik pencarian (worksite) berbeda dalam waktu kurang dari dua jam.

“Penemuan pertama terjadi pada pukul 09.29 WIB di Worksite B2 sektor B. Selanjutnya pada pukul 10.23 WIB tim mengevakuasi kantong jenazah di Worksite A1, dan pada pukul 10.58 serta 11.19 WIB kembali ditemukan dua kantong jenazah di Worksite A2,” ujar Ade di Bandung.

Dengan tambahan temuan tersebut, total kantong jenazah yang berhasil dievakuasi hingga Sabtu pukul 11.30 WIB mencapai 64 kantong. Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan dalam pencarian (DP) diperkirakan sekitar 16 jiwa.

Ade menjelaskan, pada hari kedelapan operasi SAR, pencarian korban masih dilakukan secara intensif dengan membagi personel ke dalam tiga sektor utama, yakni sektor A, B, dan C. Metode pencarian dilakukan secara manual, menggunakan anjing pelacak (K9), serta didukung alat berat.

“Sebanyak 3.675 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, dengan dukungan 17 unit alat berat dan 22 ekor anjing pelacak K9 yang disebar di seluruh sektor pencarian,” katanya.

Sementara itu, hingga saat ini Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah berhasil mengidentifikasi 49 kantong jenazah dari total 50 kantong jenazah yang telah masuk proses identifikasi. Sebanyak 13 kantong jenazah lainnya masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan.

Ade menambahkan, operasi pencarian korban longsor akan terus dilanjutkan sesuai dengan ketetapan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang menetapkan status tanggap darurat bencana longsor selama dua pekan.

“Sesuai arahan Kepala Basarnas, operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan masa tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh Bupati Bandung Barat hingga 6 Februari 2026,” pungkasnya.

Italia

| Senin, 27 Januari 2025

Berita Terkait

Pifabiz

Najwa Shihab Kritik Gaya Hidup Polisi, Nikita Mirzani Pasang Badan: Kenapa Gak Bilang Oknum Aja?

Pifabiz - Najwa Shihab beberapa waktu lalu viral di media sosial lantaran mengkritik gaya hidup glamor polisi saat hadir di sebuah acara podcast. Kritik Najwa Shihab menjadi semakin gaduh usai Nikita Mirzani tampak tak setuju dengan pernyataan Najwa terkait gaya hidup mewah polisi. Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani menegur tindakan Najwa Shihab yang 'mengusik' gaya hidup polisi. Nikita menilai Najwa berniat menyerang sebuah institusi padahal menurut Nikita yang berperilaku glamor di kalangan keplisian hanyalah oknum belaka. "Sebagai journalist mba Nana tidak boleh menyerang kepribadian kepolisian. Kenapa mba Nana gak bilang oknum aja. Kenapa harus global menyebutkan institusinya," tulis Nikita (16/9/2022). Menurut Nikita, Najwa Shihab tidak seberani dirinya karena tidak secara langsung menyebut sosok polisi yang dimaksud bergaya mewah itu. "Keberanian kamu belum seberani saya mba kalau ngomong langsung aja to the point sebut namanya kalau ada buktinya." katanya. Bahkan Nikita menilai, Najwa telah membuat sakit hati banyak polisi dan bhayangkari melalui pernyataannya tersebut. Terlebih kepada para keluarga polisi yang hidup sederhana dan bahkan tergolong miskin. "Menggebu-gebu tapi yang disampaikan membuat sakit hati banyak polisi dan ibu/ibu bhayangkari yang hidupnya sederhana malah tergolong miskin," ujar Nikita Mirzani pada unggahan story lainnya. Labih lanjut, Nikita menganggap tindakan Najwa dapat mendorong masyarakat memiliki rasa kebencian terhadap polisi. Nikita bahkan meminta pihak kepolisian untuk mencari pasal yang bisa membuat Najwa dilaporkan ke pihak berwajib. "Kalau kayak gini pak polisi, si mba Nana ini bisa dikasusin gak? Coba cari pasal yang bener deh jangan ngasal," ujar Nikita. (b)

Jakarta

| Senin, 19 September 2022

Lokal

Berbatasan dengan Malaysia, Pemkab Bengkayang Diminta Awasi Ketat Orang Masuk

Berita Bengkayang, Kalbar - Pifa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang memperketat pengawasan di perbatasan kedua negara. Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan Sarawak di Malaysia yang saat ini kasus Covid-nya sedang tinggi. Pontianak, senin (13/9/2021) Kepala Dinkes Kalbar Harisson meminta adanya pengawasan yang ketat jalan keluar masuk perbatasan. "Perhatikan betul jalan-jalan tikus keluar masuk orang di perbatasan," ujarnya Dia mengingatkan lalu lintas keluar masuk melalui perbatasan RI-Malaysia di Bengkayang terus meningkat. Seharusnya masyarakat tidak bisa begitu saja masuk ke Indonesia kalau belum dipastikan bebas Covid-19. "Seharusnya mereka tidak boleh keluar masuk tanpa pemeriksaan antigen atau PCR, dan harus dilakukan isolasi selama delapan hari bila masuk ke wilayah indonesia dalam hal ini Bengkayang," tuturnya. Menurut Harisson, Pemkab Bengkayang harus ekstra hati-hati dengan keluar-masuknya masyarakat dari Malaysia ke Indonesia di perbatasan. Di sisi lain, Harisson juga mengimbau agar masyarakat mulai berdampingan dengan Covid-19 Untuk menekan kasus positif masyarakat tidak kendor menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Endemi corona itu maknanya kita ini hidup berdampingan dengan virus corona. Jangan lengah bila tidak ingin tertular," ungkapnya.

Bengkayang

| Senin, 13 September 2021

Lokal

Pemprov Kalbar akan Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

PIFA, Lokal - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar rapat Rencana Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kamis (13/4/2023) pagi WIB. Pada rapat tersebut, ada sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson terkait tugas dan fungsi lembaga tersebut, serta anggota yang akan terlibat didalamnya. Harisson menyebut Pemprov Kalbar telah mengikuti Penghargaan Ekonomi Syariah Daerah Tingkat Provinsi untuk kedua kalinya, berturut-turut pada tahun 2022-2023, dengan mengisi dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). "KNEKS sangat mengapresiasi respon positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menghimpun dan menyampaikan data terkait kuesioner tersebut. Selain itu, KNEKS juga mendorong pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya. Untuk percepatan, pengembangan, dan perluasan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah provinsi, dibentuklah lembaga yang bersifat non-struktural ini. Lembaga tersebut akan dipimpin oleh Gubernur dan keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi, dan regulator di tingkat daerah. Adapun tugas dari KDEKS adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, pengembangan kegiatan dan usaha syariah. KDEKS akan menjalankan fungsi pemberian rekomendasi arah kebijakan strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, KDEKS juga melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan. Selanjutnya terkait hubungan kelembagaannya, pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan koordinasi dan sinergitas program dan rencana kerja dengan Lembaga yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah yaitu KNEKS. Sebagai informasi, KNEKS sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Dalam rapat pleno kedua pada tanggal 30 Mei 2022, Wakil Presiden selaku ketua harian meminta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Saat ini baru terbentuk KDEKS di 12 provinsi di Indonesia. Adapun milestone dari arah kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yaitu: Indonesia harus menjadi pusat Ekonomi dan keuangan syariah dunia. Peluang keuangan syariah Indonesia, dengan jumlah muslim terbesar di dunia, harus dimanfaatkan secara optimal. Keuangan syariah dapat menjadi solusi utama dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Harisson menerangkan anggota KDEKS adalah Institusi/Lembaga/Organisasi yang memiliki Mandat untuk menjalankan program terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah. "KDEKS sebagai infrastruktur pendukung Ekosistem Syariah Daerah, untuk itu diperlukan sinergi dan dukungan stakeholder untuk mendorong pembentukan KDEKS," tambahnya. Lebih lanjut, pembiayaan pelaksanaan tugas Komite Daerah, Menejemen Eksekutif dan Sekretariat Komite akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (yd)

Jakarta

| Senin, 19 September 2022

Bengkayang

| Senin, 13 September 2021

Kalbar

| Kamis, 13 April 2023