Menurut Fahri, masyarakat yang menikmati ekonomi besar sepatutnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara rakyat yang memiliki kekuatan ekonomi terbatas harus mendapatkan keringanan pajak yang signifikan.

"Saya kira tidak ada niat buruk dari Presiden terhadap rakyat, dan karena itu kebijakan ini perlu didukung secara luas dan masif," ujar Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Baca juga: MPR: PPN untuk barang mewah tegaskan Presiden tak tinggalkan rakyat

Fahri mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan pajak berfungsi sebagai instrumen negara untuk membangun ekonomi. Selain menaikkan pajak, pemerintah juga memberikan banyak subsidi.

"Ini adalah langkah yang benar dari negara," tambah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

Ia menekankan bahwa semua pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Orang yang memiliki kekayaan berlimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.

Baca juga: Ekonom: PPN 12 persen untuk barang mewah lebih positif ke ekonomi

Fahri menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini memimpin kebijakan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara lebih masif.

"Pak Prabowo ingin kita berhenti mencuri, berhenti merusak alam, dan mengacak-acak lingkungan," jelasnya.

Setelah Tahun Baru 2025, ia berharap Indonesia akan menjadi negara yang dipandang oleh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal bisa dilakukan untuk membantu kemanusiaan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

"Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain dalam negeri, tapi juga pemain global, seperti yang telah ditunjukkan sejak awal berdirinya republik ini," tutup Fahri.