PIFA, Politik - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Kamis (28/11). Kedatangannya disebut untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Koordinasi," ujar Ian singkat saat ditemui di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Ian tiba sekitar pukul 10.40 WIB bersama tim kuasa hukum lainnya, namun tidak didampingi oleh Firli Bahuri. Setelah dari Polda Metro Jaya, Ian langsung menuju ke Bareskrim Polri, lokasi di mana Firli dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama. Namun, Firli kembali tidak hadir dalam agenda tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengonfirmasi ketidakhadiran Firli.

"Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini," kata Ade Safri.

Ia menambahkan, penyidik akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut. Namun, Ade Safri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran Firli.

"Bisa tanya langsung ke Ian Iskandar, penasihat hukumnya," ucapnya.

Status Kasus dan Langkah Hukum

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 lalu dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Namun, hingga kini perkembangan kasus ini berjalan lambat. Penyidik telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, namun dua kali pula berkas tersebut dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Kondisi ini memicu gugatan dari Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (ad)