PIFA, Lokal - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi tingkat kemiskinan sambil mengatasi pengangguran. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menjelaskan bahwa kebijakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada beberapa aspek penting, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam presentasi Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya pada Senin (24/7).

"Untuk itu, kebijakan belanja APBD difokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, produksi pertanian, dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," terang Muda.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sejumlah prioritas pembangunan tahunan yang mencakup sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini juga mencakup upaya untuk mengembangkan produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri, meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM, serta penyediaan layanan dasar infrastruktur dan perumahan.

Selain itu, fokus pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, daya saing sektor pariwisata, dan peluang kerja yang lebih baik. Muda menekankan bahwa kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sambil menjaga stabilitas bisnis.

Penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan pendekatan integratif untuk memastikan kelangsungan pembangunan. Ini melibatkan pengintegrasian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, serta kegiatan prioritas berdasarkan wilayah dengan penggunaan sumber daya yang optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.

Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. "Adapun anggaran belanja daerah pada tahun 2024 akan difokuskan untuk melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan peningkatan pelayanan sosial dasar," tambahnya.

Muda menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang mencakup sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan prioritas dan plafon anggaran APBD tahun 2024. (yd)