Foto: Humas Setda Kapuas Hulu

Fransiskus Diaan Melantik Langsung Pejabat Fungsional Kapuas Hulu

Kapuas Hulu | Kamis, 30 Desember 2021

Berita Kapuas Hulu, PIFA - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H. menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Kegiatan yang bertempat di Gedung Volley Indoor Putussibau itu turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, S.T., Sekda Kab. Kapuas Hulu Drs. H. Mohd Zaini, M.M. , Forkompida, dan para Kepala OPD dilingkungan Kab. Kapuas Hulu, Kamis (30/12/2021).

Dalam sambutannya Fransiskus Diaan, mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah.

"Pelaksanaan pelantikan pada hari ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut yang didasari oleh surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8660/OTDA tanggal 28 Desember 2021 hal persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.

“Yang selanjutnya wajib dilantik dan diangkat sumpah ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 87,” tambahnya.

Ia juga meminta bagi Pejabat Fungsional yang dilantik pada hari ini tidak hanya semata-mata murni melaksanakan peran dan fungsi sebagai pejabat fungsional.

“Pejabat Fungsional yang dilantik hari ini akan tetap membantu menjalankan tugas dan fungsi manajerial yang selama ini dilaksanakan dalam rangka membantu unit organisasinya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Karena peran dan fungsi manajerial yang telah Bapak Ibu miliki selama ini akan tetap dibutuhkan dalam menghadapi dinamika roda pemerintahan ke depan yang semakin dinamis,” pintanya.

Bupati Kapuas Hulu yang akrab disapa Bang Sis berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru, tingkatkan kinerja dan terus kembangkan kompetensi yang dimiliki.

“Sehingga Bapak Ibu dapat menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin dinamis sekarang ini, serta diharapkan dengan adanya implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kapuas Hulu Hebat,” pesannya. (ja)

Bandung

| Sabtu, 8 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Pemprov Kalbar Apresiasi Raperda Penanggulangan Bencana Kubu Raya

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan telah mengumumkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kubu Raya dalam Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya pada hari Senin (11/9), yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya. Salah satu Raperda yang dibahas adalah mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. “Penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana pada saat prabencana, tangggap darurat, dan pascabencana,” ungkap dalam pidatonya. Muda juga mengungkapkan bahwa penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana telah mendapat apresiasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ini karena Kabupaten Kubu Raya telah lebih dahulu menyusun Raperda tersebut, sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Raperda terkait penanggulangan bencana. “Raperda ini mengatur di antaranya mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran lembaga usaha, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana,” terangnya. Dengan demikian, Muda menekankan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan terencana, terpadu, dan menyeluruh, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal di daerah. “Terhadap Raperda ini juga telah dilakukan pengharmonisasian dan pembahasan dalam diskusi kelompok terfokus oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat, di mana diskusi tersebut diikuti peserta yakni perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi, akademisi, mahasiswa, LSM, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,” imbuh dia. Selain Raperda mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ada empat Raperda lain yang dibahas, yaitu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. (yd)

Kubu Raya

| Selasa, 12 September 2023

Pifabiz

Pernah Ditawari Tangani Kasus Brigadir J Tapi Menolak, Hotman Paris Beberkan Alasannya

Pifabiz - Meski sempat mendapat tawaran untuk menangani kasus Ferdy Sambo, rupanya Hotman Paris justru menolak. Bukan tanpa alasan, Hotman Paris mengaku dirinya terlalu sibuk dengan kasus lain. "Di bulan yang sama, ada dua kasus viral yang melibatkan rakyat kecil yang berhasil saya tolong," ucap Hotman Paris di Program Pagi Pagi Ambyar Trans TV, Kamis (1/9/2022). Hotman juga mengatakan, ada alasan lain yang tidak bisa ia jelaskan. "Ya ada alasan tertentu." terangnya. Diketahui, Hotman Paris memang berada di barisan paling depan ketika ada rakyat kecil yang terkena masalah hukum. Beberapa waktu yang lalu, dirinya memberikan bantuan ke pegawai Alfamart, membantu perempuan yang dipukul Anggota DPRD di SPBU dan yang lainnya. Hotman Paris juga diketahui sedang membuat program bernama Hotman 911 yang didukung langsung manajemen Atlas Beach Fest. Lewat program itu, Ia akan memberikan konsultasi hukum gratis khusus buat rakyat yang tak mampu membayar pengacara. "Pada dasarnya mirip dengan Kopi Koni, memberikan konsultasi hukum gratis, terutama kasus viral untuk rakyat," katanya kepada detikcom, dikutip Jumat (2/9). Meski program tersebut akan dimulai di Bali, namun Hotman berjanji akan keliling Indonesia membawa program itu. "Kita pindah ke seluruh Indonesia. Cari orang yang butuh bantuan hukum sensitif, seperti kasus Alfamart pencurian cokelat, karyawan tak berdaya. Wanita yang dipukuli di pom bensin. Kita fokus ke ekonomi lemah. Kalau orang kaya nggak, yang menyentuh rakyat lemah," tuturnya. (b)

Jakarta

| Jumat, 2 September 2022

Lokal

UMK Pontianak Naik, Edi Kamtono: Sudah Ditetapkan dan Diterapkan

Berita Pontianak, PIFA - Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak akan naik pada 2022. Pada 2020 dan 2021, UMK Pontianak sebesar Rp 2.515.000. Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui bahwa UMK di Kota Pontianak sudah ditetapkan, dan telah diterapkan. Edi menyebutkan, besaran UMK di Kota Pontianak Rp 2.750.000. UMK tersebut, kata dia, sudah diterapkan kepada tenaga kerja kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. "UMR kita di Kota Pontianak Rp 2.750.000 upah minimum regional Kota Pontianak. Sudah diterapkan kepada tenaga kontrak kita. Jadi tidak ada masalah, karena sudah diterapkan, " katanya dilansir dari Tribun, Senin (2/11/ 2021). Edi mengatakan untuk swasta pihaknya tidak bisa mengintervensi secara 100 persen, lantaran ada perhitungannya. "Kalau swasta diterapkan ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kan mereka ada hitungan-hitungannya juga, ada kesepakatannya. Misalnya, warung kopi kan perlu modal dan sebagainya sehingga gaji akan naik secara bertahap," katanya. Edi Kamtono pun optimis dengan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di Kota Pontianak ini yang terus meningkat. Diyakininya, ke depan juga akan bisa meningkatkan pendapatan. "IPM kita meningkat yang dibuktikan dengan IPM yang mulanya 79,4 sekarang 79,93. Harapan kita tertinggi secara regional. Target IPM kita 8, salah satunya adalah dengan daya beli atau pendapatan, pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Kubu Raya

| Selasa, 12 September 2023

Jakarta

| Jumat, 2 September 2022

Pontianak

| Senin, 22 November 2021