Freeport Grassroots Tournament Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini
Indonesia | Senin, 28 April 2025
Freeport Grassroots Tournament 2025. (Dok. PSSI)
Indonesia | Senin, 28 April 2025
Lokal
Berita Ketapang, Kalbar - Pifa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menyerahkan paket bantuan berupa fasilitas teknologi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada sekolah SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021. Berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang bantuan secara simbolis diserahkan oleh Plh. Sekda Ketapang Marwan Nor, Jumat (1/10/2021). Bupati Ketapang Martin Rantan, melalui Asisten II Setda Ketapang menyambut baik dan gembira serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kemendikbud Riset dan Teknologi yang telah menyediakan program bantuan perlengkapan TIK untuk sekolah. “Bantuan peralatan TIK ini akan sangat berarti bagi sekolah-sekolah kami, guna mendukung kegiatan pembelajaran maupun kegiatan asesmen nasional,” kata Bupati Martin, mengutip dari rilis Prokopim Pemkab Ketapang, Sabtu (2/10/2021). Dia menambahkan, pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan porsi anggaran pendidikan guna meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pembelajaran. “Hal ini kami lakukan guna mendukung kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, yang digulirkan oleh Mendikbud Nadiem," pungkasnya. Program Merdeka Belajar akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tambahnya lagi, “Program tersebut sejalan dengan misi ke-3 pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing,” jelas Martin. Tak lupa, Martin juga berpesan kepada Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran serta para Kepala Sekolah agar pertama, melakukan penyelarasan dan pemutahiran kurikulum dan juga melakukan inovasi pembelajaran; Kedua meningkatkan pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidikan; Ketiga melakukan standarisasi sarana dan prasarana utama TIK dan pembelajaran; Keempat membangun kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri terutama dalam mengatasi blank spot. “Saya harap hal-hal tersebut dibuat secara terencana dan terukur pencapaiannya sehingga kita dapat mempercepat peningkatan sumber daya manusia guna mempersiapkan generasi muda ketapang yang berkualitas dan memiliki daya saing,” tutupnya.
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, telah menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mempercepat pertumbuhan hijau. Pendekatan pertumbuhan hijau ini menjadi fokus penting karena tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan inklusif sosial. Dalam pidatonya saat menjadi pembicara utama pada acara Opening Ceremony Borneo Youth Camp, Bupati Muda Mahendrawan menggarisbawahi pentingnya investasi dalam menggerakkan perekonomian, sambil memastikan bahwa semua inisiatif tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Borneo Youth Camp adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja global yang menggali potensi generasi muda untuk menjadi pemimpin publik yang peduli lingkungan, toleran, dan berwirausaha. Acara ini diikuti oleh 70 mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Barat, nasional, dan internasional. Bupati Muda Mahendrawan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan rencana aksi strategis terkait percepatan pertumbuhan hijau, yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah. "Kami telah membentuk kelompok kerja pertumbuhan hijau di Kubu Raya bersama lebih dari 20 mitra organisasi nonpemerintah dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah. Kami menyebutnya 'kepung bakul', yaitu mendekatkan semua pihak untuk bergerak bersama," jelasnya. Bupati Muda Mahendrawan juga menyoroti isu-isu lingkungan yang tengah dihadapi, seperti degradasi hutan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi isu nasional. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memimpin dalam menerapkan kurikulum lokal tentang lahan gambut dalam pendidikan. "Ini adalah regulasi peraturan bupati yang menjadikan Kubu Raya sebagai pelopor dalam kurikulum lokal tentang gambut di Indonesia," ujarnya. Bupati Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa kurikulum ini telah diterapkan di 15 sekolah dan sedang diperluas ke lebih dari 30 sekolah lainnya. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan konsep gambut ke dalam pelajaran-pelajaran yang ada, baik dalam ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. "Ini bertujuan untuk memperbaiki persepsi tentang gambut, bahwa gambut bukan ancaman, tetapi peluang. Gambut adalah masa depan dan bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Nilai-nilai ini ditanamkan dalam peserta didik di sekolah-sekolah, agar mereka memiliki pemahaman lingkungan dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan," tambahnya. Dengan komitmen seperti ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sambil mendidik generasi muda untuk menjadi pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. (hs)
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Lebih dari 1.900 ilmuwan telah menandatangani surat terbuka yang meminta agar miliarder AS Elon Musk dikeluarkan dari komunitas sains terkemuka Inggris, Royal Society. Permintaan ini muncul akibat tindakan dan komentarnya yang dianggap kontroversial.Surat tersebut ditulis oleh Prof. Stephen Curry dan ditujukan kepada Presiden Royal Society, Adrian Smith. Dalam suratnya, Curry mengungkapkan kekecewaannya terhadap Royal Society yang tetap diam terkait keanggotaan kehormatan (fellowship) Musk sejak diberikan pada 2018."Royal Society telah diberi tahu tentang kekhawatiran para anggota lebih dari enam bulan lalu soal bagaimana perilaku Musk bertentangan dengan Kode Etik," tulis Curry dalam suratnya.Musk disebut telah mempromosikan "teori konspirasi tak berdasar" dan "tuduhan jahat" terhadap Anthony Fauci. Kritik terhadap Musk ini juga disampaikan oleh Prof. Dorothy Bishop dalam pernyataan pengunduran dirinya dari Royal Society.Curry menambahkan bahwa keterlibatan Musk dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump turut memperburuk situasi, mengingat pemerintahan tersebut dinilai berusaha "melemahkan riset ilmiah di AS." Tidak adanya tindakan dari Royal Society mencerminkan kurangnya "keberanian moral," tegasnya.Dalam suratnya, Curry mendesak Royal Society untuk menunjukkan keberanian dan membela nilai-nilai komunitas ilmiah.Pertemuan Royal Society dijadwalkan pada 3 Maret, menurut laporan harian Inggris, Guardian. Pada pertemuan itu, para peserta akan membahas prinsip-prinsip terkait pernyataan publik dan perilaku anggota.Keprihatinan terhadap Musk bukanlah hal baru. Pada Agustus 2024, sejumlah akademisi menyampaikan kegelisahan mereka atas pernyataan Musk terkait kerusuhan di Inggris dan meminta agar keanggotaannya dicabut. Tiga bulan kemudian, Dorothy Bishop dari Universitas Oxford memilih mundur dari Royal Society sebagai bentuk protes terhadap keanggotaan Musk.Pada Januari, Musk kembali menuai kontroversi dengan menyerukan masyarakat Inggris untuk memilih partai Reform UK, yang ia sebut sebagai "satu-satunya harapan." Selain itu, ia juga menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebagai "jahat" dan mendesaknya mundur karena dituduh menutupi kasus-kasus kejahatan oleh geng kriminal.Hingga saat ini, Royal Society belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan pencabutan keanggotaan Musk.