Ribuan CPNS 2022 mengundurkan diri karena gaji kecil. (Pontas)

Gaji Kecil Jadi Salah Satu Alasan 1.921 CPNS 2022 Mengundurkan Diri, Ini yang Dilakukan BKN

Indonesia | Senin, 7 Agustus 2023

PIFA, Lifestyle - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan langkah-langkah baru dalam upaya mengatasi pengunduran diri peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan hari ini, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa sebanyak 1.921 peserta seleksi CASN pada tahun 2022 mengundurkan diri, dengan alasan-alasan yang beragam.

Pengunduran diri tersebut, menurut Haryomo, umumnya terkait dengan ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi para pelamar. Lokasi penempatan juga menjadi faktor penting dalam keputusan peserta untuk mengundurkan diri dari seleksi tersebut.

Menyikapi masalah ini, BKN berencana meluncurkan fitur baru pada portal Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Fitur ini akan memberikan detail informasi tentang formasi jabatan yang dibuka, termasuk uraian tugas, kelas jabatan, penghasilan yang diterima, dan jenjang jabatan.

Dengan adanya menu informasi jabatan yang lebih terperinci, Haryomo mengatakan, pihaknya berharap peserta seleksi CASN memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai jabatan yang mereka lamar. Ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi kemungkinan pengunduran diri.

Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2023 akan segera dibuka pada bulan September mendatang. Pada tahun ini, prioritas akan diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun jumlah formasi CPNS tahun ini mengalami penurunan sekitar 50% dari proyeksi sebelumnya, pemerintah meyakinkan bahwa seleksi akan berlangsung adil.

Menurut MenpanRB Abdullah Anwar Anas, seleksi CPNS tahun ini akan menghasilkan ASN yang memiliki kinerja berdampak positif bagi masyarakat, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Jakarta

| Selasa, 25 Februari 2025

Berita Terkait

Internasional

Janji Palsu Bertemu Yesus, Ajaran Sesat Pendeta di Kenya bikin Puluhan Pengikutnya Tewas

PIFA, Internasional - Pendeta Paul Nthenge Mackenzie, pemimpin Sekte Good News International Church di Kenya, saat ini menjalani persidangan yang mengejutkan setelah dituduh memimpin ajaran sesat yang tragis. Mackenzie didakwa memaksa para pengikutnya untuk berpuasa sampai mati, dengan janji bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus setelah kiamat. Kasus ini mencuat setelah otoritas Kenya menemukan lebih dari 50 kuburan massal di hutan Shakahola, diduga berisi jenazah pengikut sekte yang meninggal karena kelaparan akibat dilarang makan dan minum oleh Mackenzie sebagai persiapan kiamat yang diyakininya akan terjadi. Pemerintah Kenya telah menanggapinya dengan keras, menyebut kejadian ini sebagai tindakan terorisme yang disamarkan sebagai ajaran agama. Presiden William Ruto menyuarakan kritik tajam dan berjanji untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok agama yang mencurigakan. Upaya penyelamatan dan pemulihan psikologis terhadap pengikut sekte yang selamat juga sedang dilakukan. Saat ini, Mackenzie menghadapi sejumlah dakwaan serius termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghasutan untuk bunuh diri. Meskipun membantah semua tuduhan, jika terbukti bersalah, dia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini telah memicu diskusi luas tentang batas kebebasan beragama dan perlindungan terhadap individu dari ajaran-ajaran yang berpotensi membahayakan. Banyak pihak menyerukan regulasi lebih ketat untuk mencegah tragedi serupa di masa depan, sementara masyarakat dipanggil untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya sekte-sekte yang menyimpang. Pendeta Paul Nthenge Mackenzie kini menunggu putusan pengadilan atas perbuatannya yang diduga telah mengakibatkan kematian banyak pengikutnya. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya kewaspadaan terhadap praktik-praktik yang dapat membahayakan nyawa dan kesejahteraan masyarakat.

Kenya

| Rabu, 17 Juli 2024

Nasional

Richard Eliezer Divonis 1,6 Tahun Penjara, Hal yang Ringankan: Saksi Pelaku Utama, Sopan, dan Belum Dihukum

PIFA, Nasional – Mantan ajudan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis 1,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Majelis Hakim menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan Richard Eliezer diantaranya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Selain itu, Majelis Hakim juga melihat Richard yang masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak di kemudian hari. “Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menyesali perbuatannya lagi dan keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer divonis satu tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana Brigadir J. “Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” tambah Hakim Wahyu. Bharada Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC). Seperti diketahui, Eliezer sebelumnya dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh JPU. Jaksa meyakini Eliezer terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. “Kami jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim agar menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primer melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan, Rabu (18/1/2023) lalu. Sebelum Richard Eliezer, empat terdakwa lain telah divonis hakim, yakni: 1. Ferdy Sambo divonis mati 2. Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara 3. Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara 4. Bripka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara (yd)

Jakarta

| Rabu, 15 Februari 2023

Politik

Mahfud MD Buka Sambut Usulan Prabowo Subianto untuk Evaluasi Pilkada Langsung

PIFA.CO.ID, POLITIK - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menyambut baik usulan Presiden Prabowo Subianto tentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Mahfud, gagasan ini perlu dievaluasi lebih jauh, terutama terkait pelaksanaan pilkada yang selama ini dianggap mahal dan penuh masalah. "Bagus, menurut saya itu bagus, untuk mengevaluasi apakah harus kembali ke DPRD atau tidak. Tapi harus dievaluasi karena sekarang ini selain mahal, juga jorok," kata Mahfud saat berbicara di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Jumat (13/12).Mahfud mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sempat disahkan. UU tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, keputusan tersebut hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya SBY menerbitkan Perppu untuk mengembalikan sistem pilkada langsung karena tekanan politik yang cukup panas kala itu.Sementara itu, Mahfud menilai usulan Prabowo ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama dalam konteks membangun demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. "Nantilah kita diskusikan, demokrasi seperti apa yang mau kita bangun," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan asas demokrasi dalam proses evaluasi sistem pemilihan kepala daerah ini.Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan alasan usulannya. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD jauh lebih efisien dan hemat biaya, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Prabowo menyebut bahwa penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti memperbaiki sekolah dan irigasi. "Uang itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting," kata Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12).Prabowo juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang membebani negara dan para kontestan. Ia menilai sistem ini terlalu mahal dan perlu dibenahi. "Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun tokoh-tokoh politik," imbuhnya. Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap sistem ini diperlukan demi efisiensi dan kepentingan masyarakat luas.

Kenya

| Rabu, 17 Juli 2024

Jakarta

| Rabu, 15 Februari 2023

Indonesia

| Jumat, 13 Desember 2024