Menurut Sutarmidji, defisit anggaran yang ditinggalkan di akhir masa jabatan bisa melumpuhkan pemerintahan selanjutnya. Ia menyebut kondisi seperti itu dapat mengakibatkan gaji pegawai tidak terbayar, bahkan pemerintah tidak bisa menjalankan program-program prioritas.

"Defisit itu tidak salah, yang salah adalah ketika defisit terjadi di akhir pemerintahan. Itu seperti sengaja dibuat untuk mempersulit pemerintahan berikutnya. Kalau defisitnya mencapai 10 persen, pemerintah berikutnya terseok-seok hanya untuk bayar utang," tegas Sutarmidji.

Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Muda Mahendra. Ia menyebut bahwa defisit adalah bukti adanya percepatan pembangunan melalui belanja yang massif. Menurutnya, justru SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar menjadi masalah karena menandakan anggaran tidak terserap dan menghambat pembangunan yang menjadi hak rakyat.

"Defisit itu bagus selama digunakan untuk membangun. Kalau terlalu banyak SiLPA, itu yang jadi problem, karena rakyat harus menunggu lebih lama untuk menikmati pembangunan," jawab Muda Mahendra dengan tegas.

Debat ini merupakan ajang ketiga yang mengangkat tema: Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Pasangan calon Sutarmidji-Didi didukung delapan partai besar, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo. Adapun Muda Mahendra maju dengan koalisi yang tak kalah solid dari PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan sejumlah partai lokal.