Berita Lokal, PIFA - Massa dari elemen mahasiswa kembali berunjuk rasa menolak kenaikan BBM di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/9/2022). Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa gagal menemui wakil rakyat. Sebab 65 anggota tersebut sedang melaksanakan agenda kerja ke daerah-daerah.

Unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian dengan peralatan lengkap. Meski sempat terjadi ketegangan antar kedua belah pihak dan aksi saling dorong, namun demo ini berlangsung damai.

Mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan tunggal penolakan terhadap kenaikan BBM sejak 3 September oleh pemerintah.

"Kenaikan harga BBM akan semakin membuat susah kehidupan masyarakat yang baru saja hendak pulih dari pandemi Covid 19," kata salah satu peserta aksi.

Kenaikan harga BBM ini dipastikan menimbulkan efek domino terhadap harga kebutuhan pokok lainnya. Sementara, penghasilan masyarakat tak ada penyesuaian kenaikan.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah meminta pemerintah peka terhadap kondisi masyarakat, pasca pemberlakukan tarif baru BBM. 

Pemerintah mestinya sudah menyiapkan cara untuk mengondisikan pendapatan masyarakat guna mengimbangi kenaikan harga tersebut. Misalnya melalui mekanisme kenaikan standar upah.

“Pemerintah harus mampu berpikir untuk menaikkan pendapatan masyarakat, misalnya kenaikan UMR bagi pekerja formal, kenaikan gaji PNS atau kemudahan usaha bagi pengusaha dan mengurangi biaya ekonomi tinggi bagi pengusaha-pengusaha mengurus izin,” katanya.

Menurut Suriansyah, hal ini menjadi tugas pemerintah yang memang sudah selayaknya memikirkan kepentingan rakyat. 

Sementara itu bagi masyarakat terdampak, terutama golongan paling lemah, berpenghasilan rendah, juga harus ada skema untuk membantu kesulitan mereka. Misalnya, dengan bantuan langsung tunai terhadap mereka yang paling rentan. (ap)