PIFA, Lokal - DPRD Kalbar mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah dan guru. Hal ini guna mengetahui data pengajar dan kepala sekolah. 

"Supaya dapat mengidentifikasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja," kata Juru Bicara DPRD Kalbar, Irsan, belum lama ini.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada ASN dan pegawai P3K dengan semaksimal mungkin.

 "Agar mereka punya keterampilan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin mengatakan, peningkatan sektor pendidikan bisa terlaksana dengan baik jika punya SDM pendidik yang baik. 

Kendati demikian, hal ini juga mesti sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru yang juga perlu diperhatikan pemerintah. 

"Sebab, guru yang berstatus ASN saja gaji yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan makan," ujarnya.

Dia mendorong peran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan ini.

Di sisi lain, sepengamatannya, masih banyak infrastruktur pendidikan misalnha gedung sekolah yang sudah berusia tua sehingga tidak memadai. Bahkan, pertumbuhan penduduk kian meningkat, namum jumlah bangunan SMA dan SMK tak merata.

"Ini menyebabkan berbagai persoalan. Salah satunya masyarakat kesulitan mendapat akses pendidikan," ujarnya.

Maka itu, di tahun 2022-2023 pembangunan gedung sekolah terus diupayakan karena adanya anggaran. Renovasi bangunan tua juga dilakukan.

"Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Sebab, mutu pendidikan bisa terlaksana jika sarananya disediakan," jelasnya. (ap)