PIFA.CO.ID, POLITIK - Gerindra dan PDIP terlibat saling tuding terkait inisiator kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kritikan PDIP terhadap kebijakan ini dijawab oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, yang menyebut kenaikan tersebut adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, hasil kerja DPR di masa lalu yang diinisiasi PDIP.

Wihadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo hanya menjalankan undang-undang tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan kenaikan PPN kala itu berasal dari PDIP.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus membantah tudingan tersebut, menyatakan kenaikan PPN diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan di era Presiden Jokowi.

Ia mengakui PDIP sempat mendukung kebijakan itu saat kondisi ekonomi stabil, namun kini mempertimbangkan ulang karena situasi ekonomi memburuk.

PDIP menegaskan, kritik mereka tidak ditujukan untuk menyalahkan Presiden Prabowo, melainkan pada dampak kebijakan di tengah ekonomi yang melemah.