Gol Telat Anguissa Antar Napoli Taklukkan Cagliari, Conte Sebut Laga Seperti Terkutuk
Sports | Minggu, 31 Agustus 2025
Napoli
Sports | Minggu, 31 Agustus 2025
Nasional
PIFA, Nasional - Pendaftaran beasiswa Tahap II 2023 dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 9 Juni hingga 9 Juli 2022. Kabar baik untuk pemburu beasiswa itu dikonfirmasi oleh Person In Charge (PIC) Beasiswa LPDP Berliana Abidah Oktoviani. “Untuk tanggal buka sesuai jadwal, tanggal 9 Juni sampai dengan 9 Juli 2023,” ujar Berliana kepada Kompas.com, Kamis (8/6) kemarin. Beasiswa LPDP adalah salah satu program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Agama. Program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa Indonesia yang berminat melanjutkan studi jenjang S2 dan S3 di perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut informasi yang disampaikan di laman resmi lpdp.kemenkeu.go.id, terdapat tiga program beasiswa yang dapat diikuti. Berikut adalah program beasiswa yang sedang dibuka: 1. Program Umum Beasiswa Reguler Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia Beasiswa Parsial 2. Program Targeted Beasiswa PNS, TNI, POLRI Beasiswa Kewirausahaan Beasiswa Pendidikan Kader Ulama Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Program Afirmasi Beasiswa Penyandang Disabilitas Beasiswa Putra-putri Papua Beasiswa Daerah Afirmasi Beasiswa Prasejahtera Jadwal seleksi beasiswa LPDP Tahap II 2023 Berikut jadwal seleksi beasiswa LPDP Tahap II 2023: Pendaftaran: 9 Juni-9 Juli 2023 Pengumuman hasil seleksi administrasi: 27 Juli 2023 Seleksi bakat skolastik: 7 Agustus 2023 Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik: 16 Agustus 2023 Seleksi substansi: 4 September 2023 Pengumuman hasil seleksi substansi: 7 November 2023. Bagi PIFAnet yang tertarik mendaftar, dapat dilakukan secara online lewat laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/. Pendaftar wajib melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran sesuai program beasiswa yang dipilih. Pendaftar juga harus memastikan dokumen-dokumen pendukung, seperti Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, atau sejenis diterbitkan pada 2023 dan sesuai ketentuan LPDP. Kemudian, pastikan juga telah melakukan submit di aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi/pendaftaran.
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) menyatakan masih menunggu jadwal rapat bersama empat organ UI, yakni Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, MWA, dan Rektor UI, guna membahas disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rapat tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.Anggota MWA UI, Dany Amrul Ichdan, mengimbau semua pihak untuk menghormati proses akademik serta tata kelola internal UI."Sebagai bagian dari MWA, kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI, rencana di minggu depan," ujar Dany dalam keterangannya, Jumat (28/2).Klarifikasi MWA Terkait Dokumen yang BeredarMenanggapi isu pembatalan disertasi Bahlil, Dany menyatakan bahwa dokumen yang beredar di publik tidak diketahui oleh MWA."Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik," jelasnya.Dany menegaskan bahwa keputusan terkait kelayakan disertasi Bahlil hanya bisa diberikan oleh Rektor UI, sedangkan DGB hanya memberikan rekomendasi."Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI," tambahnya.Dany optimistis bahwa civitas akademika UI akan bekerja secara profesional, tanpa tekanan pihak mana pun, dengan menjunjung tinggi objektivitas, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil.UI Tegaskan Belum Ada Keputusan ResmiSenada dengan pernyataan MWA, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, menegaskan bahwa dokumen yang beredar di media sosial hanya bersifat rekomendasi. Hingga saat ini, UI belum secara resmi mengambil keputusan terkait disertasi Bahlil."UI secara resmi belum membuat keputusan apa pun terhadap (disertasi) Bapak Bahlil," kata Arie. Ia juga mengaku belum mendapatkan kepastian jadwal rapat antara empat organ UI.Sebelumnya, Ketua MWA UI Yahya Cholil Staquf sempat meminta maaf dan menangguhkan kelulusan gelar doktor Bahlil dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. Keputusan tersebut diambil mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 dan akan menunggu hasil sidang etik.
Lokal
Berita Kalbar, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., beraudiensi bersama Plt. Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat beserta rombongan membahas penanganan stunting di Kalimantan Barat, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Rabu (2/3/2022). Gubernur mengatakan angka stunting di Kalbar sebanyak 29%. Sedangkan untuk tahun 2024, angka stunting nasional bisa ditekan di 14%. "Menurut saya, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% merupakan hal yang sulit. Tapi, tidak juga (Kalbar) menjadi penyumbang ketidakberhasilan negara atau nasional menekan angka di 14%. Kalau tidak bisa 14%, paling tidak menjadi 20% kebawah," ucap Gubernur saat diwawancara. Kelemahan dalam menekan angka stunting di Kalbar dilihat dari parameter data. Gubernur menegaskan kepada seluruh Kab/Kota di Kalbar agar dapat memberikan data yang telah divalidasi. "Jika data sudah berantakan, hasilnya juga akan berantakan. Ketika ada suatu parameter ukur yang jelas, maka tidak akan cocok dengan data yang lain. Padahal kegiatan pemerintah berhubungan antara satu data dengan data lain," tegas H. Sutarmidji. Beliau menambahkan sebanyak 75% indikator utama berkenaan dengan stunting berkaitan dengan angka kemiskinan. "Sehingga, tidak relevan jika suatu daerah angka kemiskinannya rendah, tetapi angka stuntingnya tinggi," tambah Gubernur. Sementara itu, Plt. Kepala BKKBN Kalbar menyampaikan audiensi bersama Gubernur untuk meminta arahan terkait pelaksanaan kegiatan dalam menekan angka stunting di Kalbar. "Tanggal 12 Maret 2022 nanti akan dilaksanakan secara nasional di 12 Provinsi, termasuk di Kalbar. Insya Allah, Gubernur Kalbar akan hadir langsung dan membuka kegiatan tersebut. Dengan turut mengundang seluruh Bupati/Walikota di Hotel Mercure Pontianak," ucap Muslimat. Selain itu, Muslimat juga menyampaikan tentang arahan Gubernur terkait langkah-langkah konkret BKKBN berkolaborasi bersama Untan Pontianak Fakultas Kedokteran. "Kita sudah menggerakkan sejumlah 12.609 TPK (Tenaga Pendamping Keluarga) yang tersebar di 2.031 desa di Kalbar, Gubernur juga meminta kami untuk melakukan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Desa yang telah melakukan kegiatan di berbagai desa," jelas Plt. Kepala BKKBN Kalbar. Sebagai tambahan informasi, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. (rs)