PIFA, Politik - Partai Golkar menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku belum memperoleh informasi yang valid terkait kabar tersebut.

“Kami belum mendengar info yang valid,” kata Sarmuji kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026).

Sarmuji mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui isu reshuffle dari pemberitaan media dan obrolan dengan awak media.

“Hanya dengar-dengar dari teman-teman wartawan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kesiapan Partai Golkar jika kadernya yang menjabat sebagai menteri terkena reshuffle, Sarmuji memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menanggapi santernya isu perombakan kabinet. Bahlil menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil merespons rumor yang menyebut sejumlah menteri dari Partai Golkar berpotensi terdampak reshuffle. Bahkan, nama Bahlil sendiri disebut-sebut akan bergeser dari posisi Menteri ESDM ke jabatan Menteri Koordinator (Menko), baik Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) maupun Menko Bidang Perekonomian.

Menanggapi kabar tersebut, Bahlil bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden.

“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebenaran isu perpindahan jabatannya. Ia menegaskan bahwa posisi menteri merupakan amanah yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan.

Ia juga memastikan bahwa saat ini seluruh jajaran menteri tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di kementerian masing-masing sebagai pembantu Presiden.