PIFA, Teknologi - Perusahaan teknologi raksasa Google sepakat membayar sebesar 1,375 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp22,7 triliun kepada negara bagian Texas, Amerika Serikat, guna menyelesaikan dua gugatan hukum yang menuduh perusahaan tersebut melacak lokasi, pencarian, suara, hingga data wajah pengguna tanpa izin.

Gugatan ini pertama kali diajukan oleh Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, pada tahun 2022. Dalam keterangannya, Paxton menuduh Google telah selama bertahun-tahun mengumpulkan data pribadi pengguna secara diam-diam, termasuk lokasi fisik, aktivitas pencarian pribadi dalam mode penyamaran (incognito), serta data biometrik suara dan wajah melalui berbagai layanan dan produknya.

“Di Texas, Big Tech tidak kebal hukum,” tegas Paxton, seperti dilansir dari TechCrunch, Senin.

Dalam pernyataan resminya, kantor Jaksa Agung Paxton menyebut bahwa penyelesaian ini merupakan pemulihan finansial terbesar di AS terhadap Google dalam konteks penegakan hukum privasi oleh jaksa agung negara bagian manapun. Ini menandai kemenangan penting Texas dalam menuntut akuntabilitas perusahaan teknologi besar atas pelanggaran privasi warganya.

“Saya melawan dan menang,” tambah Paxton, menegaskan komitmennya dalam menghadapi praktik yang dinilainya melanggar hukum oleh perusahaan raksasa digital.

Penyelesaian serupa juga pernah terjadi pada 2023, ketika Meta, perusahaan induk Facebook, setuju membayar jumlah yang sama—1,375 miliar dolar AS—untuk menyelesaikan kasus pelanggaran privasi terkait teknologi pengenalan wajah.

Meski menyetujui pembayaran dalam jumlah besar, Google tetap menyatakan tidak mengakui kesalahan atau tanggung jawab apapun atas tuduhan yang diajukan.

Dalam pernyataan resmi, José Castañeda, juru bicara Google, mengatakan bahwa penyelesaian ini mencakup sejumlah tuntutan hukum lama yang menurutnya sudah pernah diselesaikan di yurisdiksi lain, dan menyangkut kebijakan produk yang telah diperbarui sejak lama.

"Kami senang dapat melupakannya, dan kami akan terus membangun kontrol privasi yang kuat dalam layanan kami,” ujar Castañeda.

Kasus ini menyoroti semakin meningkatnya kekhawatiran publik terhadap praktik pengumpulan data oleh perusahaan teknologi, terutama yang menyangkut data biometrik dan lokasi—dua jenis data yang dianggap paling sensitif dalam ranah privasi digital.

Meskipun Google berulang kali menegaskan bahwa mereka telah memperbarui kebijakan dan memberikan kontrol lebih kepada pengguna, para pengkritik tetap menilai bahwa langkah perusahaan belum cukup transparan dan masih berisiko mengekspos data pribadi pengguna tanpa persetujuan eksplisit.

Insiden ini juga menjadi cerminan dari tren global di mana regulator mulai mengambil sikap tegas terhadap dominasi dan praktik privasi perusahaan teknologi besar, terutama yang beroperasi lintas negara. Dengan nilai denda yang sangat tinggi, Texas mengirimkan pesan keras bahwa pelanggaran terhadap privasi digital tidak akan ditoleransi, bahkan oleh perusahaan sekelas Google.