Foto: Pexels/tracy le blanc

Google, Instagram hingga WhatsApp Terancam Diblokir Bulan Depan, Ada Apa?

Indonesia | Senin, 27 Juni 2022

Berita Teknologi, PIFA - Google, Instagram hingga WhatsApp terancam diblokir Kominfo bulan depan. Sejumlah platform digital populer tersebut bisa saja diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai tahun depan.

Pasalnya, platform digital tersebut belum melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban tersebut telah tertuang dalam amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang dijadwalkan akan berlaku pada 20 Juli 2022.

Dalam Permenkominfo 5/2020 tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat diidefinisikan sebagai penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Beberapa Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan berupa portal atau situs, hingga aplikasi dalam jaringan yang dijalankan dengan internet.

Maka dari itu, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, dan platform digital lainnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

Sedangkan hingga 22 Juni 2022, sebanyak 4.450 PSE, yang terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing telah terdaftar dan dapat dilihat melalui situs pse.kominfo.go.id.

Dilansir dari Kompas, sejumlah nama-nama PSE Lingkup Privat populer di Tanah Air yang sudah terdaftar dalam laman daftar PSE Kominfo adalah adalah TikTok, Linktree, Gojek, Tokopedia, OVO, Blibli, Telkomsel, Bibit, Traveloka.

Namun, hingga kini masih banyak yang belum ada dalam daftar di laman PSE Kominfo. Beberapa diantaranya adlaah Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Telegram, Zoom, dan YouTube.

Tenggat waktu pendaftaran adalah hingga 20 Juli 2022 mendatang. Jika belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu tersebut, maka akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir. Pemblokiran tersebut diberlakukan kepada seluruh PSE Lingkup Privat domestik maupun asing.

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat 2 dalam Permenkominfo 5/2020 yang berbunyi, "Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking)". (b)

Korea Selatan

| Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkait

Internasional

Indonesia Terus Rajut Persahabatan Demi Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Berita Internasional, PIFA - Indonesia terus berupaya untuk merajut persahabatan dan menjalin kerja sama antarnegara untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022) lalu. “Pesan yang disampaikan Bapak Presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih giat membangun kerja sama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia,” kata Menlu, mengutip laman Setkab RI (29/7). Ada sejumlah isu kawasan dan dunia yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari konflik Ukraina dan Rusia, situasi di Myanmar, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, hingga non-proliferasi nuklir. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya semua negara menjaga stabilitas perdamaian di Laut Cina Selatan. “Satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” ujar Menlu mengutip Presiden. Presiden juga menyoroti mengenai situasi terkini di Myanmar. Presiden Jokowi kecewa dengan 5-Point Consensus yang tak ada kemajuannya. “Presiden menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5-Point Consensus,” ujar Menlu. (yd)

Korea Selatan

| Jumat, 29 Juli 2022

Lokal

Fraksi PDIP Setujui Raperda APBD Provinsi Kalbar TA 2022, Soroti Soal Pembangunan Infrastruktur Hingga Pertambangan Ilegal

Berita Kalbar, PIFA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M Kebing L memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 Selasa (30/11/2021). Minsen SH, Selaku juru bicara Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapatan akhir fraksi-fraksi menyampaikan, bahwa Fraksi PDIP menerima Rancangan APBD TA 2022 dengan beberapa catatan pandangan akhir yang menyoroti pembangunan infrastruktur hingga permasalahan tambang ilegal. Minsen menyapaikan bahwa Ditinjau dari pendapatan asli daerah maka fraksi PDIP Perjuangan belum menemukan terobosan yang berarti dalam upaya peningkatan Pendapatan asli daerah. "Hal ini tercermin dari rendahnya Pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang harusnya bisa diperoleh oleh karena itu fraksi PDIP Perjuangan tak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat untuk meninggalkan cara-cara konvensional dalam memungut pajak dan Retribusi Daerah serta menggantinya dengan cara-cara yang lebih progresif dengan memanfaatkan teknologi serta diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan pendanaannya" ujarnya. Minsen menyampaikan, berdasarkan pandangan Rancangan APBD Tahun 2022 lebih mengutamakan pembangunan gedung-gedung dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. “Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak dan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Barat yang kondisinya rusak parah yang berpengaruh pada masa lalu lintas orang dan barang yang juga terlibat pada kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat infrastruktur jalan yang mungkin menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta jembatan yang Perlu diperbaiki di daerah Kalbar,” sampainya. “Mengharapkan program kualitas mutu pertanian, serta beberapa daerah masih belum mendapat penerangan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan melakukan koordinasi pemerataan jariangan internet,” tambahnya. Terkait dengan penanganan virus Covid-19, fraksi PDIP Perjuangan mendukung semua upaya yang dilakukan pemerintah daerah kepada Gubernur guna mencegah penularan virus Corona di tengah masyarakat Pemerintah provinsi Kalimantan Barat. “Kita mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan program vaksinasi,” jelasnya. Selain itu Minsen juga menyampaikan untuk mendesak kelanjutan pembangunan SMA di desa Retok Kecamatan Kuala mandor-b Kabupaten Kubu Raya yang sudah dianggarkan tahun 2020 sekarang belum berjalan karena anggarannya yang dipindahkanke daerah lain. Kemudian Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti terkait dengan proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa, fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal dan informasi bahwa telah terjadi adanya perusahaan yang ikut proses lelang pengadaan barang dan jasa yang tidak serius untuk melaksanakan tahapan. “Ada perusahaan yang ikut lelang, kemudian menang dan telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh panitia namun tidak mau melaksanakan pekerjaan yang telah di tentukan tersebut, untuk itu kami fraksi PDIP meminta untuk mengkaji pelelangan sesuai dengan UU berlaku, pihak perusahaan tersebut masij masih ikut tander pelelangan maka kami menduka adanya oknum dari dinas terkait yang terlibat dalam hal tersebut,”tegasnya. Kemudian fraksi PDI Perjuangan merespon Pernyataan Gubernur Kalbar di media massa beberapa hari yang lalu terkait, kegiatan pertambangan tanpa izin khusus yang tambang emas dan Intan yang tidak mengantongi izin hanya bisa digantikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam. “Kami fraksi PDIP Perjuangan memiliki kepedulian yang sama dengan saudara sama kita untuk itu kami berharap agar ada langkah-langkah sistematis dan masif untuk mengatasi persoalan tersebut terutama dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran daerah aliran sungai yang ada aktivitas pertambangan di sungai yang tercemar dan kualitas air menurun dan pertambangan ilegal terutama Intan dan emas tidak ada kontribusi baik pajak maupun retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,”sampainya. “Oleh sebab itu kami menyarankan kepada pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan tampang-tampang tersebut kita berharap agar ada jalan keluar yang bisa sama-sama menguntungkan semua pihak serta menhgharapan kami agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ada upaya untuk membuat regulasi tata kelola pertambangan rakyat yang ramah lingkungan melalui wilayah pertambangan rakyat,” tambahnya. Kemudian Terkait bencana banjir yang terjadi pada wilayah 5 kabupaten di timur Kalimantan Barat, meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan perhatian khusus terutama penanganan pasca banjir. “Karena berdasarkan data yang kami peroleh di beberapa Kabupaten dapat dipastikan mengalami gagal panen kami mohon Pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera melakukan langkah-langkah membantu masyarakat yang gagal panen Pemerintah provinsi Kalimantan Barat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten,” ucapnya.

Kalbar

| Selasa, 30 November 2021

Sports

Intip Aturan yang Halangi Barcelona Daftarkan Dani Olmo ke LaLiga

PIFA.CO.ID, SPORTS – Dani Olmo menghadapi ketidakpastian besar terkait kelanjutan kariernya di paruh kedua musim ini jika tetap memilih bertahan di Barcelona. Regulasi yang dikeluarkan oleh Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) menjadi penghambat utama bagi pemain berusia 26 tahun tersebut.Status Olmo sebagai pemain Barcelona berakhir pada 31 Desember 2024 setelah klub gagal memenuhi aturan pembatasan gaji yang ditetapkan LaLiga. Sebagai akibatnya, ia kini kembali berstatus tanpa registrasi resmi.Sebelumnya, Olmo terdaftar sementara di Barcelona menggantikan slot gaji Andreas Christensen yang sedang cedera. Klub Catalan diberikan waktu untuk mencari tambahan dana agar dapat mendaftarkan Olmo secara permanen.Namun, hingga tenggat waktu berlalu, Barcelona tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta LaLiga. Mereka bahkan telah dua kali mencoba menggugat aturan ini ke pengadilan lokal, namun hasilnya selalu mengecewakan."Sampai 31 Desember, Barcelona belum memberikan alternatif apapun, sesuai aturan ekonomi LaLiga, yang mengizinkan pendaftaran pemain mulai 2 Januari," demikian pernyataan resmi LaLiga pada Selasa (31/12/2024).Barcelona kemudian meminta kepada RFEF untuk memberikan izin bermain kepada Olmo. Namun, aturan yang berlaku menyatakan bahwa "seorang pemain tidak dapat didaftarkan dua kali oleh klub yang sama dalam satu musim."Perwakilan internal RFEF kepada ESPN menjelaskan, "Kami tak bisa memproses lisensi apapun tanpa persetujuan lebih dulu dari LaLiga." Pernyataan ini menempatkan masa depan Olmo dalam ketidakpastian besar.Meski demikian, Barcelona tetap berupaya menyelesaikan masalah ini sebelum batas waktu berikutnya pada 3 Januari. Klub juga mengandalkan presale tiket VIP Camp Nou yang direnovasi untuk menggalang dana hingga 100 juta Euro, yang cukup untuk memberi ruang gaji bagi Olmo.Andy Bara, agen Olmo, mengonfirmasi bahwa sang pemain masih ingin bertahan. "Dia ingin tetap di Barcelona karena hasrat bermain untuk klub ini," tegas Bara. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, Olmo memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dirinya hengkang secara bebas transfer. Klub-klub dari Inggris dan Jerman dilaporkan mengamati situasi ini dengan serius.Olmo sendiri sudah menyumbangkan enam gol dari 15 pertandingan musim ini bersama Barcelona. Ia merupakan produk akademi La Masia, meski karier profesionalnya melejit di Dinamo Zagreb sebelum bersinar di RB Leipzig.Hingga saat ini, dokumen yang diajukan Barcelona masih belum disetujui LaLiga. Indikasi masalah muncul dari kemungkinan dokumentasi yang tidak lengkap, bukti pembayaran yang belum memadai, atau penolakan atas kesepakatan tersebut.Situasi ini membuat penggemar Barcelona pesimis bahwa Olmo bisa kembali didaftarkan untuk sisa musim ini.

Korea Selatan

| Jumat, 29 Juli 2022

Kalbar

| Selasa, 30 November 2021

Spanyol

| Rabu, 1 Januari 2025