Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan BLT Minyak Goreng dan BPNT Bagi Masyarakat
Berita Kalbar, PIFA - Pelaksanaan peninjauan Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, secara virtual diikuti Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., di Kantor Pos Pontianak, Senin (25/4/2022) kemarin.
Turut hadir pada acara virtual Penyaluran Bantuan Sosial tersebut, yakni Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Pontianak, Nono Triyono, Kepala Perangkat Daerah terkait serta beberapa perwakilan penerima bantuan sosial.
Usai mengikuti pertemuan virtual bersama Presiden RI, Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan bantuan berupa paket bahan pokok kepada penerima bantuan yang hadir. Total jumlah penerima bantuan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat sebanyak 319.000 orang dan sudah dibagikan sebanyak 96,8%.
"Insya Allah, sebelum lebaran semua sudah selesai diberikan. Ini sudah dibagikan selama 10 hari, per orang menerima Rp 500.000 yang dibagi 2 komponen, yakni Rp. 300.000 bantuan langsung tunai minyak goreng dan Rp 200.000 bantuan bahan pokok non tunai," jelas H. Sutarmidji rilis yang diterima PIFA.
Gubernur berharap kebutuhan minyak goreng Kalbar sebanyak 153 ton per hari dapat terpenuhi dimana kebutuhan minyak goreng Kalbar sebanyak 4.600 ton, sedangkan produksi di Kalbar sebanyak 46.000 ton per bulan.
"Jadi, kebutuhan Kalbar hanya sepersepuluhnya. Sekarang minyak goreng tidak langka, hanya harganya masih tinggi," ungkap Gubernur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa mengeluarkan aturan mengenai harga karena sudah diatur pemerintah pusat.
"Saya pernah mengusulkan agar PT. PTPN difokuskan untuk memproduksi minyak goreng. Namun, menurut Menteri BUMN, PT. PTPN hanya menguasai CPO sebanyak 6%. Sebenarnya, PT. PTPN bisa beli sawit masyarakat supaya harganya tetap bagus. Sehingga, subsidi pemerintah diberikan kepada PT. PTPN. Saran saya, pemerintah sudah harus memproduksi minyak goreng untuk masyarakat," saran H. Sutarmidji.
Sebagai informasi, ada 6 lokasi Peninjauan Distribusi Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng dan BPNT bersama Presiden RI secara virtual, yaitu :
1. Kantor POS Cikini, Jakarta.
2. Kantor POS Banda Aceh.
3. Kantor POS Medan.
4. Kantor POS Depok.
5. Kantor POS Serang.
6. Kantor POS Pontianak. (rs)
Berita Kalbar, PIFA - Pelaksanaan peninjauan Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, secara virtual diikuti Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., di Kantor Pos Pontianak, Senin (25/4/2022) kemarin.
Turut hadir pada acara virtual Penyaluran Bantuan Sosial tersebut, yakni Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Pontianak, Nono Triyono, Kepala Perangkat Daerah terkait serta beberapa perwakilan penerima bantuan sosial.
Usai mengikuti pertemuan virtual bersama Presiden RI, Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan bantuan berupa paket bahan pokok kepada penerima bantuan yang hadir. Total jumlah penerima bantuan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat sebanyak 319.000 orang dan sudah dibagikan sebanyak 96,8%.
"Insya Allah, sebelum lebaran semua sudah selesai diberikan. Ini sudah dibagikan selama 10 hari, per orang menerima Rp 500.000 yang dibagi 2 komponen, yakni Rp. 300.000 bantuan langsung tunai minyak goreng dan Rp 200.000 bantuan bahan pokok non tunai," jelas H. Sutarmidji rilis yang diterima PIFA.
Gubernur berharap kebutuhan minyak goreng Kalbar sebanyak 153 ton per hari dapat terpenuhi dimana kebutuhan minyak goreng Kalbar sebanyak 4.600 ton, sedangkan produksi di Kalbar sebanyak 46.000 ton per bulan.
"Jadi, kebutuhan Kalbar hanya sepersepuluhnya. Sekarang minyak goreng tidak langka, hanya harganya masih tinggi," ungkap Gubernur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa mengeluarkan aturan mengenai harga karena sudah diatur pemerintah pusat.
"Saya pernah mengusulkan agar PT. PTPN difokuskan untuk memproduksi minyak goreng. Namun, menurut Menteri BUMN, PT. PTPN hanya menguasai CPO sebanyak 6%. Sebenarnya, PT. PTPN bisa beli sawit masyarakat supaya harganya tetap bagus. Sehingga, subsidi pemerintah diberikan kepada PT. PTPN. Saran saya, pemerintah sudah harus memproduksi minyak goreng untuk masyarakat," saran H. Sutarmidji.
Sebagai informasi, ada 6 lokasi Peninjauan Distribusi Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng dan BPNT bersama Presiden RI secara virtual, yaitu :
1. Kantor POS Cikini, Jakarta.
2. Kantor POS Banda Aceh.
3. Kantor POS Medan.
4. Kantor POS Depok.
5. Kantor POS Serang.
6. Kantor POS Pontianak. (rs)
0
0
You can share on :
0 Komentar
