PIFA, Politik - Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem.

Sebelumnya, penjelasan terkait anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. Ia menyebut rencana pengadaan kendaraan dinas telah melalui pertimbangan matang demi mendukung efektivitas kerja kepala daerah.

Menurut Sri, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok Kaltim yang memiliki medan berat, mulai dari jalan berlumpur hingga berbatu.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.

Ia menjelaskan, anggaran Rp 8,5 miliar tersebut direncanakan untuk pembelian mobil jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Namun, hingga kini belum dirinci secara spesifik terkait waktu pembelian, merek kendaraan, maupun jumlah unit yang akan dibeli.

"Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas kedinasan.

"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy.

Rudy juga menyinggung posisi strategis Kaltim sebagai lokasi berdirinya Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas juga berkaitan dengan upaya menjaga marwah daerah di mata nasional maupun internasional.

"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan yang direncanakan masih berada dalam batas ketentuan.

"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.

Di sisi lain, berdasarkan data di situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang direncanakan berupa jip 4x4 A/T dengan kapasitas mesin 3.346 cc berbahan bakar solar.

Pengadaan tersebut dijadwalkan pada Mei 2026 melalui metode e-purchasing dengan jumlah satu unit kendaraan. Pagu anggaran tercatat sebesar Rp 2.952.380.480 yang bersumber dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.