PIFA.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah merancang program Gema Membangun Desa yang akan diluncurkan pada tahun 2026. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyebut program ini sebagai strategi percepatan untuk mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih tertinggal secara regional dan nasional.

"IPM kita masih rendah, bahkan di bawah Kalimantan Utara yang notabene provinsi baru. Di regional Kalimantan kita berada di posisi kelima, dan secara nasional di peringkat ke-30 dari 38 provinsi. Ini menjadi perhatian serius kami," ucap Norsan saat dialog bersama perwakilan BEM se-kalbar di Aula Praja 1, di Kantor Gubernur Kamis (8/5/2025).

Gema Membangun Desa akan difokuskan pada pendekatan pembangunan dari desa ke kota. Program ini akan menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi vertikal untuk memberikan pelayanan terpadu langsung ke desa-desa, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, hingga keimigrasian.

Norsan menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara menyeluruh, “Misalnya dinas pendidikan membuka layanan pendidikan nonformal, dinas kesehatan mengaktifkan kembali posyandu, lalu layanan kepolisian, pajak, imigrasi digabungkan dalam satu kunjungan terpadu. Dari desa inilah kita dorong peningkatan IPM secara konkret.”

Untuk menjangkau kelompok usia produktif yang belum menamatkan sekolah menengah atas, Pemprov Kalbar juga akan memperluas akses pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C.

“Ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal,” tambahnya.

Di bidang kesehatan, program ini akan difokuskan pada penguatan posyandu dan intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita. Pemerintah juga mendorong konsumsi ikan melalui kampanye gizi untuk mengatasi masalah kekurangan nutrisi “Ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal," katanya.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menargetkan penurunan angka stunting dengan memperkuat kembali posyandu dan memberikan intervensi gizi serta edukasi untuk ibu hamil dan balita.

“Kita juga akan galakkan gerakan makan ikan agar masyarakat paham pentingnya gizi, terutama di daerah nelayan yang justru mengalami gizi buruk karena hasil tangkapannya dijual semua,” ujar Norsan.

Sementara itu, perwakilan BEM se-Kalbar, Sheer Khan, mengapresiasi rencana pembangunan yang dikemukakan gubernur, namun mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan yang belum berdampak signifikan pada taraf hidup masyarakat.

“Dengan kekayaan alam seperti emas, bauksit, dan sawit, kita seharusnya bisa lebih dari itu. Banyak sektor belum berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” katanya. Ia juga menyoroti bahwa rata-rata lama sekolah di Kalbar hanya 7,78 tahun, yang berarti banyak warga hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas dua SMP.

Menurut Sheer, situasi pendidikan di daerah pedalaman cukup memprihatinkan.

“Di Desa Kuala Mandor A, ada sekolah dasar yang bangunannya roboh dan tidak punya perpustakaan. Pengajarnya pun bukan ASN, tapi warga yang sukarela membantu,” ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa akses terhadap air bersih juga masih sangat terbatas di beberapa desa.

“Ini berisiko menimbulkan penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya,” kata Sheer, merujuk pada kondisi di desa yang hanya berjarak satu jam dari pusat Kota Pontianak namun masih mengandalkan air parit sawit untuk mandi.

Ia juga menyinggung tingkat pengangguran terbuka tingkat Kalbar pada 2024 juga menjadi sorotan, yang tercatat mencapai 4,88 persen sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.

"Masih ada sekitar 1.900 warga Kalbar yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Mereka hidup tanpa kepastian, bahkan untuk kebutuhan dua jam ke depan," jelas Sheer.

Menutup pernyataannya, Sheer menegaskan bahwa mahasiswa siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah gubernur yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Ini menjadi contoh fungsi kontrol sosial yang sehat dan demokratis,” tutupnya.