Foto: Liputan6

Habib Rizieq Bebas, Fadli Zon Ucapkan Syukur dan Sampaikan Harapan Ini

Jakarta | Kamis, 21 Juli 2022

Berita Nasional, PIFA - Mantan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau yang akrab dikenal Habib Rizieq telah bebas bersyarat dari Rutan Bareskrim Polri, pada Rabu (20/7/2022) pagi sekira pukul 06.45 WIB. Mendengar kabar tersebut, mantan Aktivis 98, Fadli Zon turut menyampaikan ucapan syukurnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, Habib Riziq Shihab (HRS) merupakan seorang ulama yang berprinsip dan istiqomah.

“Alhamdulillah HRS telah bebas. Ulama yang punya prinsip dan istiqomah, amar ma’ruf nahi munkar,” cuit Fadli, dikutip dari Twitter pribadinya @fadlizon, Kamis (21/7).

Kemudian Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024 itu juga berharap Habib Rizieq terus diberikan kesehatan dan kekuatan semasa hidupnya.

"Semoga terus diberi kesehatan dan kekuatan," tambah Fadli.

Seperti yang diketahui sebelumnya, mantan Imam Besar FPI itu dikabarkan sudah keluar dari rutan Bareskrim Polri pada Rabu 20 Juli 2022. Kabar bebasnya Habib Rizieq dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti.

"Yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022. Tanggal ditahan 12 Desember 2020. Ekspirasi akhir 10 Juni 2023, habis masa percobaan 10 Juni 2024," kata Rika Aprianti dalam keterangannya, Rabu (20/7/2022), demikian dikutip dari merdeka.com. taboola mid article

Rika menjelaskan bahwa Eks Pemimpin FPI itu telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022.

"Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117)," jelasnya.

Lebih lanjut Rika menegaskan, Rizieq Syihab ditahan di Rutan Bareskrim karena pertimbangan keamanan terhadap dirinya.

"Kalau penempatannya di Rutan Bareskrim, tapi kalau statusnya warga binaan dari Rutan Cipinang. Tentunya penempatan di Rutan Bareskrim adanya pertimbangan-pertimbangan sehingga yang bersangkutan di tempatkan di Rutan Bareskrim, salah satunya pertimbangan keamanan," tegasnya..

Sebagai informasi, Rizieq sebelumnya menjalani masa penahanan setelah divonis bersalah terkait tindak pidana karantina kesehatan dan menyiarkan berita bohong.

Semulanya Rizieq divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus tersebut. Namun, hukumannya dipotong oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi dua tahun. (yd)

China

| Sabtu, 12 April 2025

Berita Terkait

Politik

Diangkut via Kapal Laut, Ribuan Kader Banteng Kalbar Siap Merahkan GBK

PIFA, Politik - Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kalimantan Barat siap memerahkan Gelora Bung Karno Jakarta guna memeriahkan puncak peringatan Bulan Bung Karno pada hari Sabtu (24/6/2023) mendatang. Mereka bertolak menuju Jakarta via kapal KM Lawit dengan dipimpin sejumlah fungsionaris DPD PDI Perjuangan Kalbar. “Total kader dan simpatisan yang ikut menggunakan kapal berjumlah 1038 orang. Sebelumnya sudah ada satgas partai yang berangkat menggunakan pesawat berjumlah 35 orang. Lalu besok dan lusa masih ada ratusan kader lagi yang terbang. Mereka yang berangkat kurang lebih 1.300-an yang berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar,” ujar Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Malin saat melepas rombongan kader di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Rabu (21/6/2023) malam. Selama kurang lebih 40 jam di atas kapal, para kader PDI Perjuangan akan diberi pembekalan mengenai persiapan acara puncak Bulan Bung Karno. Tidak cuma itu, kader dan simpatisan partai juga akan diberi penguatan tentang strategi pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024. "Selama di kapal laut, mereka kami minta menghapal lagu untuk dinyanyikan di GBK. Nah, selain mereka ikut peringatan Bulan Bung Karno, para kader juga akan kami bekali dengan persiapan Pemilu dan Pilpres 2024,” terang Malin. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Lasarus merasa bangga dengan antusiasme kader banteng moncong putih untuk meramaikan puncak peringatan Bulan Bung Karno. Menurut Lasarus, antusiasme tinggi tersebut menggambarkan kecintaan para kader partai terhadap sosok Bung Karno. "Saya tunggu di Jakarta para kader banteng Kalbar yang malam ini berlayar dari Pontianak. Salut dan bangga karena Anda semua begitu antusias memeriahkan Bulan Bung Karno," imbuhnya. KM Lawit yang ditumpangi kader banteng diperkirakan tiba di Tanjung Priok pada Jumat (23/6) pukul 13.00 WIB. Puncak peringatan Bulan Bung Karno dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/6) siang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Jakarta

| Kamis, 22 Juni 2023

Nasional

Menag Yaqut Harap Alumni PTKI Jadi Garda Terdepan Lawan Ideologi Intoleransi

PIFA, Nasional - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, berharap agar para alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) menjadi garda terdepan dalam melawan ideologi intoleran. Pesan ini disampaikan oleh Menag saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-65, Magister ke-38, dan Doktor ke-14 Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Acara ini berlangsung di Gedung Auditorium Chatib Quzwain, Kampus II UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. "Saya ingin mengingatkan di forum yang luar biasa ini, di tengah maraknya paham intoleransi, kehadiran alumni perguruan tinggi keagamaan negeri menjadi sangat penting dan signifikan," pesan Menag di hadapan 1.018 wisudawan, Selasa (8/8/2023). Menurut Menag, alumni dan mahasiswa UIN memiliki keunggulan dalam ilmu umum dan ilmu agama. "Saya berharap para lulusan UIN menjadi garda terdepan untuk melawan ideologi intoleran yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa atas negeri yang kita cintai ini," ucap Menag. "Saya yakin para alumni, wisudawan dan wisudawati mampu melakukan ini. Negeri ini diperuntukkan untuk semua golongan, kelompok, dan agama. Alumni UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pasti bisa," tegas dia menambahkan. Pada kali ini, wisuda UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga diikuti oleh wisudawan non-Muslim. Menag berharap agar lebih banyak mahasiswa non-Muslim yang kuliah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di masa depan. Hal ini sesuai dengan tagline UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu 'Kampus Inklusif'. Menag juga mengajak para alumni untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang telah dilakukan dan terus berusaha mengejar ilmu. "Teruslah belajar dan berkarya karena ini penting, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bagimana ilmu ini pasti akan berguna dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan agama," pesan Menag. Dalam acara wisuda tersebut, hadir juga Gubernur Jambi, Al Haris, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Su'aidi, serta anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus, dan Kakanwil Kemenag Jambi, Zoztafia. Turut hadir juga Stafsus Menag, Wibowo Prasetyo, Abdul Rochman, dan Tenaga Ahli Menag, Hasan Basri Sagala. Dalam momen wisuda tersebut, Menteri Agama juga memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Menag juga memiliki kesempatan meresmikan Gedung Kuliah Terpadu UIN Jambi yang dibangun dengan skema pembiayaan multi-tahun SBSN. Gedung dengan 360 kelas ini mulai dibangun pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Rektor UIN Jambi, Su'aidi, mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah hadir dalam acara wisuda dan meresmikan Gedung Kuliah Terpadu. "Kita layak berbahagia hari ini gelaran wisuda dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas," ungkap Su'aidi. Ia berharap agar dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terus mengalir kepada UIN Sulthan Thaha Saifuddin, terutama dalam persiapan pendirian Fakultas Kedokteran. "Kami mengambil langkah persiapan fakultas kedokteran karena berdasarkan hasir survey Jambi sangat minim tenaga dokter hingga 20 tahun ke depan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Alhamdulilah semoga semuanya berjalan dengan baik," tutupnya. (yd)

Indonesia

| Selasa, 8 Agustus 2023

Politik

Pernyataan Kontroversial Menteri Israel Undang Perdebatan tentang Apartheid Kembali Muncul di Tepi Barat

PIFA, Politik -Diwawancarai oleh TV Israel dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir, membuat pernyataan kontroversial yang mengguncang dunia. Dalam wawancara tersebut, ia dengan tegas mengklaim perbedaan hak antara orang Yahudi dan orang Arab di Tepi Barat, yang olehnya disebut sebagai Yudea dan Samaria sesuai dengan nama dalam Alkitab. Pernyataan ini telah memicu perdebatan panas tentang isu Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar negeri. “Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab,” sebut Ben-Gvir. Bella Hadid, supermodel Amerika yang memiliki akar Palestina, merespons tajam pernyataan Ben-Gvir melalui akun Instagramnya yang memiliki hampir 60 juta pengikut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya menguatkan pandangan bahwa Israel adalah rezim apartheid yang memberlakukan supremasi Yahudi. Namun, di tengah kontroversi ini, banyak pendukung Israel yang menentang label apartheid, dengan alasan bahwa istilah ini seharusnya hanya merujuk kepada Afrika Selatan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas membantah tuduhan apartheid dalam wawancara dengan media Amerika. Menurutnya, ancaman nyata di kawasan tersebut adalah upaya untuk menghancurkan etnis Yahudi. Namun, para ahli berpendapat bahwa Israel, meskipun secara resmi belum mencaplok Tepi Barat, telah menguasainya selama lebih dari 50 tahun. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan antara penduduk Israel dan Palestina di wilayah tersebut. Sejumlah peneliti dan pengamat, seperti Samuel Hyde, yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan, berpendapat bahwa Israel tidak dapat dianggap sebagai negara apartheid yang sah karena belum mencaplok wilayah Tepi Barat. N amun, banyak warga Palestina yang berpendapat sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa pemukim Israel di Tepi Barat diatur oleh hukum sipil Israel, memberikan mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Perdebatan ini semakin memanas dengan tuduhan bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Organisasi pro-Israel berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk menghapuskan negara Yahudi dan menggantikannya dengan penghapusan orang Yahudi. Sementara itu, sisa dunia terus memantau perkembangan situasi ini dengan keprihatinan, sambil berharap agar perjanjian perdamaian yang dijanjikan dalam Perjanjian Oslo hampir 30 tahun lalu dapat segera terwujud, mengakhiri ketidaksetaraan dalam perlakuan di wilayah tersebut. (hs)

Jakarta

| Kamis, 22 Juni 2023

Indonesia

| Selasa, 8 Agustus 2023

Israel

| Jumat, 8 September 2023