PIFA, Politik - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).

Habib menyayangkan langkah penetapan tersangka terhadap Misbahul. Ia menilai jaksa seharusnya merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana.

"Seharusnya jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habib saat dihubungi, Selasa (24/2).

Menurut dia, dalam kasus tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan dari Misbahul saat merangkap jabatan sebagai PLD. Jika pun dinilai sebagai kesalahan administratif, ia berpendapat penyelesaiannya cukup dengan pengembalian salah satu sumber gaji kepada negara.

"Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memahami perubahan paradigma dalam KUHP baru. Ia menekankan bahwa pendekatan hukum kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan.

"Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," katanya.

Sebelumnya, Misbahul yang merupakan guru honorer di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gaji dari dua jabatan yang sama-sama dibiayai anggaran negara. Ia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta.

Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo, Taufik Eko Purwanto, menyatakan larangan tersebut tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja di masing-masing jabatan yang diemban tersangka.

"Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp118 juta," ujar Taufik, Kamis (12/2).