PIFA, Internasional - Pada 2 Juli lalu, usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya mendapatkan dukungan dari Hamas, salah satu organisasi perjuangan Palestina. Hamas menyatakan bahwa mereka sepakat dengan syarat-syarat yang ditawarkan Biden dalam rangka mengakhiri agresi di Jalur Gaza, setelah menganggap bahwa proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar tidak memuaskan.

Seorang pejabat Hamas, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa mereka siap untuk menerapkan syarat-syarat yang telah disepakati pada 2 Juli demi kepentingan rakyat Palestina dan untuk menghentikan agresi terhadap mereka. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa usulan gencatan senjata dari Biden juga telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menambah legitimasi atas inisiatif tersebut.

Menurut pejabat tersebut, Mesir dan Qatar yang berperan sebagai mediator dalam perundingan di Kairo, Mesir, mengajukan usulan baru yang tidak memenuhi tuntutan Hamas. Usulan tersebut dinilai gagal menjawab tuntutan utama Hamas, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza. Sebaliknya, usulan baru itu justru dinilai mempertahankan penjajahan Israel, dengan mengizinkan militer Israel tetap berada di Jalur Gaza dan mengendalikan Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di perbatasan Gaza-Mesir.

Menanggapi penolakan terhadap usulan baru dari Mesir dan Qatar, delegasi Hamas kemudian meninggalkan Kairo. Di sisi lain, media Israel KAN melaporkan bahwa delegasi negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel juga telah kembali dari Kairo, dengan peluang keberhasilan negosiasi yang dikatakan "tipis".

Pejabat Israel yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai terkait isu Koridor Philadelphia, yang menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat kritik dari berbagai pihak karena belum mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dengan Hamas, yang dianggap sebagai langkah politis.

Di tengah berlanjutnya negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan, korban akibat agresi Israel di Jalur Gaza terus meningkat, dengan jumlah korban jiwa yang telah menembus angka 40 ribu, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. (ad)