PIFA, Lokal - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menyebutkan, butuh peran serta masyarakat mempercepat tercapainya target atau program-program pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Gedung Pelayanan Terpadu, Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (4/4/2023).

"Hari ini kita melakukan sinergitas dengan BSKDN jadi memang sebenarnya saat ini Pemprov inovasinya masih level Inovatif dan kita harus meningkatkan ke level sangat inovatif," jelasnya.

Dia mengatakan, inovasi sendiri sebenarnya berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di perangkat daerah dalam mencapai suatu target tujuan.

"Kalau kita mengembangkan suatu inovasi terhadap suatu permasalahan ini, tentunya akan mempercepat pencapaian target yang sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Inovasi yang baik itu, kata dia, memang  pemerintah hanya mencetuskan suatu  gerakan, inovasi dan suatu terobosan. Selanjutnya diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang memainkan suatu program inovasi. 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemda menyelenggarakan kegiatan itu dapat melakukan inovasi dan dilaporkan kepada Pemda.

"Bukan hanya inovasi, tetapi juga keseluruhan kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan evaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

Dia menjelaskan, alat ukur yang sudah dikembangkan saat ini disamping Indeks Inovasi Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Beberapa daerah dengan spesifikasi wilayah perbatasan yang ada di Kalbar menurutnya, memiliki prestasi yang cukup bagus yaitu Sambas dan Sanggau.

"Mudah-mudahan pada level yang normal yang bukan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal ini akan memiliki indeks yang cukup baik," ujarnya. (ap)