PIFA, Internasional — Universitas Harvard secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump pada Kamis (5/6) di pengadilan federal. Gugatan ini menanggapi larangan kontroversial pemerintah yang melarang mahasiswa internasional masuk ke Amerika Serikat dengan visa belajar untuk kuliah di Harvard.

Langkah hukum tersebut diajukan kurang dari 24 jam setelah Presiden Trump mengumumkan penangguhan izin masuk bagi warga negara asing yang hendak belajar di Harvard. Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi dan pemimpin institusi pendidikan tinggi, yang menilai kebijakan itu sebagai bentuk serangan politik terhadap dunia akademik.

Dalam dokumen gugatan, pihak Harvard menuduh bahwa larangan tersebut “bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional,” melainkan sebagai aksi balas dendam pemerintah terhadap universitas tersebut.

“Tindakan Presiden ini bukan diambil untuk melindungi 'kepentingan Amerika Serikat', melainkan untuk mengejar dendam pemerintah terhadap Harvard,” tulis pernyataan resmi dari universitas dalam dokumen pengadilan.

Balasan dari Harvard

Presiden Harvard, Alan M. Garber, dalam pernyataan resminya menyebut langkah Trump sebagai upaya ilegal untuk menargetkan institusi yang membuka pintu bagi mahasiswa dari seluruh dunia.

“Menargetkan institusi kami karena menerima mahasiswa internasional dan karena kolaborasi kami dengan lembaga pendidikan global adalah tindakan ilegal lain yang dilakukan pemerintah untuk membalas Harvard,” kata Garber.

Ia juga menyatakan bahwa Harvard sedang menyusun “rencana darurat” agar mahasiswa dan akademisi asing tetap bisa menjalankan pekerjaan mereka di kampus selama musim panas ini dan tahun ajaran mendatang.

Gugatan Revisi atas Perseteruan Lama

Gugatan yang diajukan kali ini merupakan pembaruan dari gugatan sebelumnya yang telah diajukan sejak April 2025. Perseteruan hukum antara Harvard dan pemerintah federal sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, menyusul sederet kebijakan yang dinilai menghalangi keberlangsungan studi internasional dan kolaborasi lintas negara.

Pemerintah diketahui telah mengabaikan sejumlah keputusan pengadilan yang sebelumnya memerintahkan agar Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tidak melarang mahasiswa internasional mendaftar di Harvard. Namun, pemerintahan Trump kembali melangkah dengan menerbitkan larangan baru yang pada akhirnya memicu gugatan lanjutan dari pihak universitas.

Kritik Luas dan Kekhawatiran Global

Kebijakan imigrasi baru ini memantik kritik luas dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan pemimpin institusi pendidikan di dalam dan luar negeri. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut akan merusak reputasi Amerika Serikat sebagai pusat pendidikan global, dan dapat berdampak buruk bagi riset serta kolaborasi akademik internasional.

Menurut laporan internal Harvard, mahasiswa internasional menyumbang sekitar 20 persen dari total populasi mahasiswa di universitas tersebut, dan memainkan peran penting dalam proyek riset lintas disiplin yang didanai baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah.

Reaksi Dunia Pendidikan

Beberapa universitas ternama lain di AS dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Harvard dalam menggugat kebijakan tersebut. Mereka menilai larangan ini bukan hanya ancaman bagi institusi pendidikan, tetapi juga bagi masa depan diplomasi ilmiah dan kolaborasi global.

Sementara itu, asosiasi akademisi dan organisasi mahasiswa internasional menggelar sejumlah aksi protes di berbagai kampus, mendesak pemerintah untuk mencabut larangan dan menjamin akses pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif.

Penutup

Dengan gugatan ini, Harvard menegaskan sikapnya sebagai salah satu institusi yang siap melawan intervensi politik terhadap dunia akademik. Perseteruan antara Harvard dan pemerintahan Trump kini bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga simbol dari ketegangan antara prinsip kebebasan akademik dan kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan saat ini.