PIFA.CO.ID, POLITIK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan menghormati sepenuhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menolak nota keberatan atau eksepsi dirinya dalam perkara dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap terkait kasus Harun Masiku.

Usai sidang putusan sela yang digelar pada Jumat (11/4), Hasto menegaskan bahwa eksepsi merupakan hak terdakwa dalam proses hukum dan menjadi bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Ia menilai, proses ini memberikan pembelajaran penting mengenai pentingnya keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

“Keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun semangat dan tekad saya untuk terus memperjuangkan keadilan. Tanpa keadilan, hukum di Indonesia kehilangan makna dalam menghormati kemanusiaan,” ujar Hasto di hadapan awak media.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa materi eksepsi Hasto harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Menanggapi hal tersebut, Hasto bersama tim penasihat hukumnya menyatakan kesiapan untuk menjalani sidang lanjutan guna membuktikan klaim yang mereka ajukan.

Hasto juga menegaskan kembali keyakinannya bahwa dakwaan terhadap dirinya bersifat dipaksakan dan telah didaur ulang. “Membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Karena itu, kami percaya pemeriksaan perkara secara substansial akan membuktikan kebenaran,” tambahnya.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan perkara korupsi yang menjerat Harun Masiku selama periode 2019–2024. Ia disebut memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi PDI-P, untuk merendam ponsel milik Harun ke dalam air setelah operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Hasto juga diduga menyuruh ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel sebagai langkah antisipatif terhadap penggeledahan oleh penyidik KPK.

Tak hanya itu, Hasto bersama beberapa pihak lain seperti advokat Donny Tri Istiqomah, mantan narapidana Saeful Bahri, dan Harun Masiku juga didakwa memberikan uang suap sebesar 57.350 dolar Singapura (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan. Suap itu diduga bertujuan agar Wahyu membantu proses pergantian antarwaktu (PAW) dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I untuk periode 2019–2024.

Atas perbuatannya, Hasto terancam pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang pemeriksaan pokok perkara dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat, dan publik menantikan bagaimana proses hukum ini akan berjalan serta sejauh mana kebenaran materi dakwaan dapat terungkap di pengadilan.