PIFA.CO.ID, POLITIK – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, didakwa memberikan suap senilai 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, JPU Wawan Yunarwanto mengungkapkan bahwa Hasto tidak bertindak sendiri. Ia disebut bekerja sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri yang telah menjadi terpidana dalam kasus yang sama, serta Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Selain dugaan suap, Hasto juga didakwa menghalangi proses penyidikan dengan cara memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi, untuk merendam telepon genggam Harun Masiku ke dalam air setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu Setiawan. Ajudan Hasto, Kusnadi, juga disebut menerima instruksi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai langkah antisipasi terhadap penyelidikan KPK.

Perkara ini berawal dari meninggalnya Nazarudin Kiemas, calon legislatif PDI Perjuangan dari Dapil Sumsel I, pada 26 Maret 2019. KPU kemudian menetapkan Riezky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua dengan 44.402 suara sah, sebagai penggantinya. Sementara itu, Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara.

Namun, DPP PDI Perjuangan mengajukan permohonan ke KPU agar suara Nazarudin Kiemas dialihkan ke Harun Masiku berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2019. KPU menolak permohonan tersebut pada 26 Agustus 2019 karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak menyerah, pada 25 September 2019, Saeful Bahri menemui Riezky Aprilia di Singapura untuk membujuknya mundur dari kursi DPR, tetapi Riezky menolak. Upaya serupa dilakukan kembali oleh Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 September 2019, dengan menyatakan bahwa surat undangan pelantikan Riezky ditahan. Namun, Riezky tetap bertahan dan akhirnya dilantik sebagai Anggota DPR pada 1 Oktober 2019.

Jaksa mengungkapkan bahwa pada 5 Desember 2019, Saeful Bahri menanyakan kepada Agustiani Tio Fridelina, rekan Wahyu Setiawan, mengenai biaya operasional untuk meloloskan PAW Harun Masiku. Wahyu awalnya meminta Rp1 miliar, tetapi Hasto menyetujui angka Rp750 juta.

Pada 17 Desember 2019, Saeful menyerahkan uang muka sebesar 19 ribu dolar Singapura atau Rp200 juta kepada Agustiani di Mal Pejaten Village. Dari jumlah tersebut, Wahyu mengambil 15 ribu dolar Singapura, sedangkan sisanya disimpan oleh Agustiani.

Kemudian, pada 26 Desember 2019 di Plaza Indonesia, Saeful, melalui Ilham Yulianto, kembali memberikan uang sebesar 38.350 dolar Singapura atau Rp400 juta kepada Agustiani untuk Wahyu. Namun, uang tersebut ditahan lebih dulu oleh Agustiani atas permintaan Wahyu.

Pada 8 Januari 2020, Wahyu meminta tambahan Rp50 juta untuk mengganti biaya pertemuannya dengan Donny dan Saeful. Namun, sebelum uang tersebut ditransfer, Wahyu, Agustiani, Saeful, dan Donny diamankan oleh penyidik KPK dengan barang bukti uang sebesar 38.350 dolar Singapura.

Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga dijerat dengan Pasal 65 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) ke-1, serta Pasal 64 Ayat (1) KUHP.