PIFA.CO.ID, POLITIK - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman akan ditersangkakan dan ditangkap jika PDI Perjuangan tetap memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (tanggal tidak disebutkan), Hasto membacakan nota keberatan atau eksepsi yang berisi pengakuan bahwa ada pihak yang mengaku sebagai utusan pejabat negara mendesaknya untuk mundur dan melarang pemecatan Jokowi. Jika hal tersebut tetap dilakukan, Hasto mengklaim dirinya akan dijadikan tersangka dan ditangkap.

“Tekanan tersebut terjadi terutama pada tanggal 4—15 Desember 2024, menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai,” ujar Hasto.

Akhirnya, pada 24 Desember 2024, tepat satu minggu setelah pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDI Perjuangan, Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan status hukum tersebut bertepatan dengan malam Natal, saat ia tengah merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir lima tahun tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap.

Hasto menilai bahwa tekanan serupa juga dialami oleh partai politik lain, di mana hukum dijadikan sebagai instrumen untuk menekan dan mengganti pimpinan partai. Ia juga menyoroti adanya berbagai aksi tekanan terhadap dirinya dan PDI Perjuangan, termasuk demonstrasi oleh kelompok tidak dikenal, pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan kepemimpinan partai.

“Bahkan, operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” tambahnya.

Dalam perkara yang menjeratnya, Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku dalam rentang waktu 2019—2024. Ia disebut memerintahkan Harun melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam Harun ke dalam air setelah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022, Wahyu Setiawan.

Tak hanya itu, Hasto juga disebut meminta ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam guna mengantisipasi upaya penyitaan oleh penyidik KPK.

Selain dugaan perintangan penyidikan, Hasto juga didakwa bersama beberapa pihak, termasuk advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana Saeful Bahri, dan Harun Masiku, memberikan suap senilai 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan pada periode 2019—2020. Suap tersebut diduga bertujuan agar Wahyu mengupayakan KPU menyetujui pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, yakni dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan dakwaan tersebut, Hasto terancam dijerat Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).