Budayawan Sunda, Budi Dalton. (Jabarnews.com/Unpas)

Budayawan Sunda, Budi Dalton. (Jabarnews.com/Unpas)

Berandascoped-by-BerandaPifabizscoped-by-PifabizHeboh Budi Dalton Minta Maaf Usai Sebut Miras Singkatan dari Minuman Rasulullah, Novel Bamukmin Lapor Polisi

Heboh Budi Dalton Minta Maaf Usai Sebut Miras Singkatan dari Minuman Rasulullah, Novel Bamukmin Lapor Polisi

Jakarta | Senin, 21 November 2022

Pifabiz - Budi Dalton saat ini sedang menghadapi kemungkinan berurusan dengan pihak berwajib karena ucapannya terkait miras. Dalam acara "Ngobat" yang disiarkan dalam chanel YouTubenya, Budi Dalton memiliki singkatan tersendiri terhadap miras, yaitu Minuman Rasulullah.

Padahal, sebagaimana diketahui, pada umumnya miras memiliki singkatan 'minuman keras'. Penyataan Budi Dalton itu kini beredar kembali di berbagai media sosial.

"Miras, kan minuman Rasulullah," ujar Budi Dalton dalam potongan video tersebut.

Dalam video itu terlihat pula Sule dan Mang Saswi yang ikut tertawa setelah mendengar singkatan Miras dari Budi Dalton. Akibat hal itu, Budi Dalton diadukan ke polisi oleh Novel Bamukmin terkait dugaan penistaan agama.

Menurut Novel, Budi Dalton patut diduga melukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

"Di mana acara tersebut di ikuti oleh Komedian Sule dan Mang Saswi yang ikut tertawa menimpali dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad tersebut di mana rekaman tersebut tersebar di beberapa akun YouTube dan medsos lainnya yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Novel Bamukmin mengutip dari Suara.com.

Novel selanjutnya menjelaskan bahwa dalam agama Islam, minuman keras adalah sesuatu yang sangat dilarang.

"Akan tetapi sdr Budi Dalton seolah olah menyatakan bahwa Rasullulah Muhammad SAW meminum minuman keras (Miras)," katanya lagi.

Tak hanya terhadap Budi Dalton, Novel juga meminta polisi mengusut dugaan keterlibatan Sule dan Mang Saswi yang ikut tertawa setelah mendengar singkatan Miras dari Budi.

"Kami meminta Kepolisian untuk menindak tegas sdr Budi Dalton dan mengembangkan perkara ini apabila didapatkan bukti adanya dugaan keterlibatan sdr Sule dan sdr Saswi dalam perkara ini,” ungkap Novel. (b)
Sementara itu, Budi Dalton sendiri telah menyampaikan permintaan maafnya melalui sebuah video.

Dalam video permintaan maafnya tersebut, Budi menekankan miras yang dimaksud adalah minuman Rasulullah, bukan minuman keras.

"Bagi yang pernah menonton potongan film itu sekali lagi saya minta maaf, video itu saya buat kurang lebih 3 tahun lalu dan saat itu saya sudah membuat beberapa klarifikasi," kata Budi Dalton dikutip dari detikcom.

Budi Dalton menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin menghilangkan dogma dengan narasai negatif menjadi positif.

"Apa yang saya ucapkan di situ tidak seperti apa yang kita tonton. Saya di bidang sastra saya ingin menghilangkan dogma dengan narasi negatif menjadi positif hanya saja dalam contohnya saya kurang tepat," sambungnya.

Namun begitu dirinya menyadari apa yang dilakukannya membuat sejumlah pihak tersinggung. Budi Dalton pun meminta maaf.

"Saya mohon maaf kepada siapa pun yang tersinggung saya akan bisa menjelaskannya sedetail apapun," katanya.

Rekomendasi

Foto: Coach Indra Sjafri Fokus Benahi Tim Jelang Piala Asia U-20 | Pifa Net

Coach Indra Sjafri Fokus Benahi Tim Jelang Piala Asia U-20

Indonesia
| Jumat, 31 Januari 2025
Foto: Elon Musk Dituding Lakukan Gestur Nazi, Ini Klarifikasinya | Pifa Net

Elon Musk Dituding Lakukan Gestur Nazi, Ini Klarifikasinya

Amerika Serikat
| Rabu, 22 Januari 2025
Foto: Es Buah Seroja: dari Kenangan Masa Kecil hingga Jadi Bisnis Segar di Pontianak | Pifa Net

Es Buah Seroja: dari Kenangan Masa Kecil hingga Jadi Bisnis Segar di Pontianak

Pontianak
| Rabu, 26 Februari 2025
Foto: Aldi Satya Mahendra El’ Dablek Raih Poin Perdana di Kejuaraan Dunia World Supersport | Pifa Net

Aldi Satya Mahendra El’ Dablek Raih Poin Perdana di Kejuaraan Dunia World Supersport

Australia
| Selasa, 25 Februari 2025
Foto: KPK Belum Jadwalkan Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB | Pifa Net

KPK Belum Jadwalkan Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

Indonesia
| Senin, 7 April 2025
Foto: Polres Kubu Raya Bongkar Makam Korban Perkelahian untuk Diautopsi | Pifa Net

Polres Kubu Raya Bongkar Makam Korban Perkelahian untuk Diautopsi

Kubu Raya
| Sabtu, 12 April 2025
Foto: China Cabut Boikot, Boeing Dapat Angin Segar Setelah Kesepakatan Tarif dengan AS | Pifa Net

China Cabut Boikot, Boeing Dapat Angin Segar Setelah Kesepakatan Tarif dengan AS

China
| Rabu, 14 Mei 2025
Foto: Pemkab Kapuas Hulu Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idulfitri | Pifa Net

Pemkab Kapuas Hulu Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idulfitri

Kapuas Hulu
| Rabu, 26 Maret 2025
Foto: PDIP Jadi Partai dengan Citra Positif Paling Rendah Versi Survei Litbang Kompas | Pifa Net

PDIP Jadi Partai dengan Citra Positif Paling Rendah Versi Survei Litbang Kompas

Indonesia
| Jumat, 31 Januari 2025
Foto: Nikita Mirzani dan Asisten Diperiksa Polda Metro Jaya atas Dugaan Pemerasan | Pifa Net

Nikita Mirzani dan Asisten Diperiksa Polda Metro Jaya atas Dugaan Pemerasan

Indonesia
| Selasa, 4 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: DPRD Kalbar: Subsidi dan BLT BBM Mesti Tepat Sasaran | Pifa Net

DPRD Kalbar: Subsidi dan BLT BBM Mesti Tepat Sasaran

Berita Lokal, PIFA - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap ada kajian menyeluruh terkait pemberian subsidi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran. Menurutnya, yang menjadi masalah saat ini bukan soal mudah tidaknya penyaluran subsidi, namun terkait tepat atau tidaknya sasaran. Sebab, hingga sekarang data nasional dan daerah masih rentan memunculkan persoalan. “Masyarakat atau siapa mau yang disubsidi akibat dampak kenaikan BBM ini. Tentunya masih bingung. Ini eratan dengan masalah pendataan,” katanya.  Legislator Partai Golkar itu juga mengatakan, bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kebijakannya berada di Kemensos juga harus tersalurkan dengan benar dan tepat. Pasalnya, erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat terdampak kenaikan BBM. “Dalam rangka menjaga neraca APBN, terpaksa BBM dinaikkan pemeritah pusat. Tapi perlu dijaga pemerintah adalah efek domino kenaikan BBM berupa harga barang dan jasa menjadi beban masyarakat menengah ke bawah,” paparnya. Kenaikan BBM, ini menurutnya memang harus diikuti dengan pola subsidi yang baik. Lebih tepatnya diarahkan ke orang, bukan lagi barang. Sebab jika diarahkan ke barang akan ada varietas harga yang menjomplang.  "Kita cuma berharap BBM saja yang naik. Jangan sampai gas atau kebutuhan pokok lain. Bisa tambah pusing masyarakat. Mari berdoa supaya tak berat beban hidup," tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran BLT BBM. Hadi menjelaskan jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang. Bantuan ini diberikan dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM. "Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita sudah coba hitung untuk BLT BBM, kompensasi itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi," katanya. Pemerintah secara total menganggarkan dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia. BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solar, sampai pertamax. Harga BBM di Tanah Air naik sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. (ap)

Kalbar
| Jumat, 23 September 2022

Politik

Foto: Kaesang Ngaku Siap Lawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta | Pifa Net

Kaesang Ngaku Siap Lawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 jika ada permintaan dari masyarakat DKI. Pernyataan ini disampaikan Kaesang setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Selasa (6/8). "Ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, saya siap. Siap untuk melawan Pak Anies. Saya juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu saja," ungkap Kaesang. Namun, Kaesang juga menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perkembangan terkait Pilkada DKI Jakarta dan belum mengambil keputusan final. Ia berencana melakukan salat istikharah sebelum memutuskan untuk maju atau tidak dalam Pilkada tersebut. "Untuk DKI kita sambil masih nunggu. Saya sendiri masih istikharah dulu," tambahnya. Selain membahas kesiapan untuk maju di Pilkada DKI, Kaesang juga berharap adanya kolaborasi antara PSI dan PKB di beberapa wilayah yang akan menggelar Pilkada, seperti di Kabupaten Blora, Cilacap, dan Lamongan. "Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jateng, maupun di DKI," ujar putra Presiden Joko Widodo tersebut. Sebelumnya, nama Kaesang Pangarep sempat disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. (ad)

Jakarta
| Selasa, 6 Agustus 2024

Nasional

Foto: Kabar Baik! Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja 2023 dengan Skema Normal | Pifa Net

Kabar Baik! Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja 2023 dengan Skema Normal

Berita Nasional, PIFA - Kabar baik untuk yang menantikan Kartu Pra Kerja tahun ini, Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Program tahun 2023 menargetkan capaian hingga satu juta penerima. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (5/1/2023). “Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos [bantuan sosial] lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” terang Airlangga kemarin, dikutip dari laman Setkab RI. Airlangga menyampaikan, pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal ini. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. “Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah, adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya. Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam. Airlangga menegaskan, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini. “Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” ungkapnya. Airlangga menyampaikan, implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook. Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan. Diakhir keterangannya, Airlangga mengatakan Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan [wujud] Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia.

Indonesia
| Jumat, 6 Januari 2023
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5