Heboh Kabar Hasto Belum Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo, Sufmi Dasco Beri Penjelasan
Indonesia | Selasa, 14 Januari 2025
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat sampaikan keterangan. (suara.com)
Indonesia | Selasa, 14 Januari 2025
Lokal
Berita Kalbar, PIFA – Panitia Pelaksanaan Pemilihan Puteri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, menggelar berbagai persiapan dan agenda dalam rangka seleksi untuk Finalis Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Solihin Wardana selaku Ketua Panitia Pemilihan Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan dalam kegiatan diikuti oleh 14 peserta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Solihin menyampaikan sampai hari ini sudah ada beberapa rangkaian agenda yang diikuti oleh delegasi. “Kegiatan sampai hari ini kita sudah berkunjung ke kampung tenun, untuk kemarin kita sudah prakarantina, kita juga sudah ada pembekalan dari BNN, Psikolog, tes kesehatan, dll, serta ada pembagian masker di Bundaran Untan, kemudian hari ini ada pembekalan dari Mustika Ratu,” ujarnya saat diwawancarai PIFA, Rabu (15/12/2021). Kemudian Solihin juga menyayangkan kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Puteri Indonesia dan PT Mustika Ratu Tbk ini sangat minim sekali dukunganan dari Pemerintah Daerah. “Sejauh ini tidak ada dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk materi, uangan dll, saya sudah mengajukan ke walikota diarahkan ke BKD namun belum ada kejelasan juga,” ungkapnya. “Kemudian kita juga sudah mengajukan ke Gubernur namun juga belum ada respon mungkin masih sibuk, dan tidak dikasi jadwal,” timpalnya. Dia menambahkan, semua dukungan dan persiapan kegiatan murni hanya dari panitia penyelenggara, dia juga mengaku sudah koordinasi dengan pemerintah daerah. “Kita juga mengundang pemerintah daerah dalam rangakain kegiatan kita, tap mungkin lagi sibuk, dan Disporapor hanya menyambut saja namun untul dukungan materi ya tidak ada,” ujarnya. Untuk seleksi ini nanti finalis yang lolos akan mewakili kalbar di tingkat nasional, untuk peserta ada 14 orang perwakilan kabupaten dan kota di kalbar. Sementara itu salah satu peserta yaitu Angel Meryci Finalis Putri Indonesia yang mewakili Kota Pontianak, dalam pemilihan Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sudah mempersiapkan segala persiapan semaksimal mungkin. “Terkait persiapan mental, saya sudah mempersiapakan semaksimal mungkin seperti uji mental, kemudian persiapam fisik dan penampilan bakat, saya sudah persiapkan,” ujarnya. Angel juga mengharapkan agar bisa berjalan dengan lancar, dan semua peserta bisa menunjukan performa terbaiknya. “Dengan persiapan sudah hampir satu bulan ini, saya berharap semoga semua peserta bisa menjukan perfoma terbaik, dan terkhususnya untuk saya,” tutupnya.
Internasional
PIFA, Internasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mengecam keras tindakan Israel yang mengesahkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pernyataan ini dirilis Kemlu RI dalam laman resminya, pada Selasa (15/2/2023). Setidaknya ada 9 pemukiman yang disahkan oleh Israel. Lokasi pemukiman tersebut direncanakan akan dibangun 10.000 rumah baru. "Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut," tulis Kemlu RI dalam pernyataannya, dikutip PIFA, Rabu (15/2). Kemlu menyebut, keputusan disahkannya pemukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, juga bertentangan dengan resolusi PBB. Keputusan tersebut disinyalir juga dapat menyulut kembali ketegangan dan instabilitas kawasan setempat. "Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan," lanjut pernyataan Pemerintah Indonesia pun meminta agar Komunitas Internasional bersatu mendesak Israel menghentikan putusan tersebut. "Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara," tutup Kemlu RI. (yd)
Lokal
PIFA, Lokal - Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso, mengeluhkan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35 persen yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Ketua Lembaga Kajian Anak Negeri, Maman Suratman menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Kalbar tersebut. Menurut Maman, hal ini dapat memperburuk citra RSUD dr Soedarso, lantaran pemotongan ini bakal berdampak terhadap kinerja pegawai terutama nakes di RS itu. "Kebijakan tersebut dikhawatirkan citra RSUD Soedarso yang sudah mulai bagus akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan," kata Maman, Jumat (23/2/2024). Maman mengatakan, kebijakan pemotongan TPP itu mengabaikan keadilan bagi pegawai, terutama nakes dengan beban kerja yang cukup berat. "Pemotongan TPP sebanyak 35 persen terhadap tenaga kesehatan sangat tidak adil," ujarnya. Terlebih kata Maman, pemotongan TPP tidak terjadi di instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalbar. Malah, beberapa diantaranya mengalami kenaikan berlipat. "Pada instansi lain terdapat kenaikan terhadap TPP tesebut, hanya tenaga kesehatan yang tidak mengalami kenaikan tetapi justru mengalami penurunan," katanya. Maman mengkhawatirkan pemotongan TPP ini memicu efek domino dari kekecewaan para nakes. Hal itu, bakal memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. "Dikhawatirkan terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran dari tenaga kesehatan yang akan berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan," jelasnya. Aturan pemotongan TPP ini, juga dipandang Maman sebagai kebijakan yang tebang pilih. Anggaran daerah yang merosot tak bisa dijadikan alasan untuk memotong TPP. "Kebijakan ini tebang pilih. Pernyataan Pj Gubernur penyebab TPP nakes turun akibat anggaran daerah yang menurun terbantahkan dengan kenaikan TPP instansi lain," paparnya. Di sisi lain, alasan penerimaan PPPK yang disebut mempengaruhi pemotongan TPP ini juga tak berdasar. Sebab, anggaran PPPK seharusnya disusun sebelum penerimaan tersebut. "Mengimbau agar TPP tenaga kesehatan yang harus dinaikkan, karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, jangan ada tebang pilih," tandasnya. Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson menjelaskan, Pergub tentang TPP ini telah dibahas sebelum akhirnya diputuskan. Pembahasan itu melibatkan Kepala OPD masing-masing, Direktur RSUD dan Tim TPP yang terdiri dari Sekda, Bappeda, BKAD, BKD, Biro Organisasi dan Biro Hukum. "Sebelum diputuskan dalam bentuk Pergub terlebih dahulu dibahas. Setelah sepakat baru dimintakan persetujuan ke Dirjen Keuangan Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan baru di Pergub kan," jelasnya. Menurut Harisson yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu, besaran TPP setiap tahun tidak akan sama. "Bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu bergantung kelas jabatan, prestasi kerja, beban kerja dan lainnya," katanya. Menyikapi kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut, Harisson juga telah meminta sekretaris daerah, Tim TPP, Kepala OPD serta Direktur RSUD untuk berkonsultasi kembali ke Dirjen Keuangan. "Saya sudah minta untuk konsultasi lagi ke Dirjen Keuangan Kemendagri menyangkut apa yang menjadi aspirasi dari pegawai ASN ini," pungkasnya. (ap)