Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat sampaikan keterangan. (suara.com)

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat sampaikan keterangan. (suara.com)

Berandascoped-by-BerandaPolitikscoped-by-PolitikHeboh Kabar Hasto Belum Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo, Sufmi Dasco Beri Penjelasan

Heboh Kabar Hasto Belum Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo, Sufmi Dasco Beri Penjelasan

Indonesia | Selasa, 14 Januari 2025

PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak terlibat dalam proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons kabar yang menyebutkan adanya intervensi Prabowo atas kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau ada pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada (Prabowo ditelepon Megawati)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1). Ia menambahkan, kewenangan penuh atas penanganan kasus tersebut berada di tangan KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa Hasto belum ditahan karena masih ada saksi-saksi yang perlu diperiksa.

“Penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang belum hadir,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK.

Hasto Kristiyanto sebelumnya diperiksa selama 3,5 jam sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Hingga saat ini, KPK masih berfokus melengkapi unsur-unsur perkara sebelum melanjutkan proses penahanan.

Rekomendasi

Foto: Kartu Merah Jadi Petaka, AC Milan Tersingkir dari Liga Champions | Pifa Net

Kartu Merah Jadi Petaka, AC Milan Tersingkir dari Liga Champions

Italia
| Rabu, 19 Februari 2025
Foto: Ini Resep Anti Gagal Bikin Nastar Lebaran untuk Pemula | Pifa Net

Ini Resep Anti Gagal Bikin Nastar Lebaran untuk Pemula

Indonesia
| Selasa, 25 Maret 2025
Foto: Prabowo Dorong Koalisi Permanen hingga 2029 | Pifa Net

Prabowo Dorong Koalisi Permanen hingga 2029

Indonesia
| Senin, 17 Februari 2025
Foto: Hadir di Banjarmasin, Ribuan Gen Z Auto FOMO & Tampil Skena di Fazzio Youth Festival | Pifa Net

Hadir di Banjarmasin, Ribuan Gen Z Auto FOMO & Tampil Skena di Fazzio Youth Festival

Banjarmasin
| Senin, 20 Januari 2025
Foto:   Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen untuk Golongan Junior | Pifa Net

Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen untuk Golongan Junior

Nasional
| Kamis, 12 Juni 2025
Foto: Israel Tolak Tarik Pasukan dari Perbatasan Gaza-Mesir Meski Gencatan Senjata Berlaku | Pifa Net

Israel Tolak Tarik Pasukan dari Perbatasan Gaza-Mesir Meski Gencatan Senjata Berlaku

Israel
| Jumat, 28 Februari 2025
Foto: Hasil Semifinal Liga Champions: PSG Permalukan Arsenal di Emirates | Pifa Net

Hasil Semifinal Liga Champions: PSG Permalukan Arsenal di Emirates

Inggris
| Rabu, 30 April 2025
Foto: Bawa Serangkaian Upgrade Inovatif, Yamaha R25 2025 Semakin Kental dengan Spirit R World Series | Pifa Net

Bawa Serangkaian Upgrade Inovatif, Yamaha R25 2025 Semakin Kental dengan Spirit R World Series

Indonesia
| Kamis, 24 April 2025
Foto:   Luis Díaz Siap Gabung Barcelona Tanpa Syarat, Gantikan Nico Williams yang Gagal Didatangkan | Pifa Net

Luis Díaz Siap Gabung Barcelona Tanpa Syarat, Gantikan Nico Williams yang Gagal Didatangkan

Sports
| Selasa, 8 Juli 2025
Foto: Garuda Muda Matangkan Taktik di Bandung Sebelum Uji Coba di Dubai | Pifa Net

Garuda Muda Matangkan Taktik di Bandung Sebelum Uji Coba di Dubai

Indonesia
| Sabtu, 8 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Gelar Rangkaian Seleksi Finalis Puteri Indonesia Kalbar, Panitia Pelaksanaan Sebut Kurang Dukungan Dari Pemda | Pifa Net

Gelar Rangkaian Seleksi Finalis Puteri Indonesia Kalbar, Panitia Pelaksanaan Sebut Kurang Dukungan Dari Pemda

Berita Kalbar, PIFA – Panitia Pelaksanaan Pemilihan Puteri Indonesia Provinsi  Kalimantan Barat, menggelar berbagai persiapan dan agenda dalam rangka seleksi untuk Finalis Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.   Solihin Wardana selaku Ketua Panitia Pemilihan Putri Indonesia Provinsi  Kalimantan Barat, mengatakan dalam kegiatan diikuti oleh 14 peserta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat.   Solihin menyampaikan sampai hari ini sudah ada  beberapa rangkaian agenda yang  diikuti oleh delegasi.    “Kegiatan sampai  hari ini kita sudah berkunjung ke kampung tenun, untuk kemarin kita sudah prakarantina, kita juga  sudah ada pembekalan dari BNN, Psikolog, tes kesehatan, dll, serta ada pembagian masker di Bundaran Untan, kemudian hari ini ada pembekalan dari Mustika Ratu,” ujarnya saat diwawancarai PIFA, Rabu (15/12/2021).   Kemudian Solihin juga menyayangkan kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Puteri Indonesia dan PT Mustika Ratu Tbk ini sangat minim sekali dukunganan dari Pemerintah Daerah.   “Sejauh ini tidak ada dukungan dari pemerintah,  baik  dalam bentuk materi, uangan dll, saya sudah mengajukan ke walikota diarahkan ke BKD namun belum ada kejelasan juga,” ungkapnya.   “Kemudian kita juga sudah mengajukan ke Gubernur namun juga belum ada respon mungkin masih sibuk, dan tidak dikasi jadwal,” timpalnya.   Dia menambahkan, semua dukungan dan persiapan kegiatan murni hanya dari panitia penyelenggara, dia juga mengaku sudah koordinasi dengan pemerintah daerah.   “Kita juga mengundang pemerintah daerah dalam rangakain kegiatan kita, tap mungkin lagi sibuk, dan Disporapor hanya menyambut saja namun untul dukungan materi ya tidak ada,” ujarnya.    Untuk seleksi ini nanti finalis yang lolos akan mewakili kalbar di tingkat nasional, untuk peserta ada 14 orang perwakilan kabupaten dan kota di kalbar.   Sementara itu salah satu peserta yaitu Angel Meryci  Finalis Putri Indonesia yang mewakili Kota Pontianak, dalam pemilihan Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sudah mempersiapkan segala persiapan semaksimal mungkin.   “Terkait persiapan mental, saya sudah mempersiapakan semaksimal mungkin seperti uji mental, kemudian persiapam fisik dan penampilan bakat, saya sudah persiapkan,” ujarnya.   Angel juga mengharapkan agar bisa berjalan dengan lancar, dan semua peserta bisa menunjukan performa terbaiknya.    “Dengan  persiapan sudah hampir  satu bulan ini, saya berharap semoga semua peserta bisa menjukan perfoma terbaik, dan terkhususnya untuk saya,” tutupnya.

Kalbar
| Rabu, 15 Desember 2021

Internasional

Foto: Indonesia Kecam Keras keputusan Israel Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat | Pifa Net

Indonesia Kecam Keras keputusan Israel Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

PIFA, Internasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mengecam keras tindakan Israel yang mengesahkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pernyataan ini dirilis Kemlu RI dalam laman resminya, pada Selasa (15/2/2023). Setidaknya ada 9 pemukiman yang disahkan oleh Israel. Lokasi pemukiman tersebut direncanakan akan dibangun 10.000 rumah baru. "Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut," tulis Kemlu RI dalam pernyataannya, dikutip PIFA, Rabu (15/2). Kemlu menyebut, keputusan disahkannya pemukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, juga bertentangan dengan resolusi PBB. Keputusan tersebut disinyalir juga dapat menyulut kembali ketegangan dan instabilitas kawasan setempat. "Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan," lanjut pernyataan Pemerintah Indonesia pun meminta agar Komunitas Internasional bersatu mendesak Israel menghentikan putusan tersebut. "Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara," tutup Kemlu RI. (yd)

Israel
| Rabu, 15 Februari 2023

Lokal

Foto: Kebijakan Pemotongan TPP Nakes hingga 35 Persen Dinilai Tak Adil | Pifa Net

Kebijakan Pemotongan TPP Nakes hingga 35 Persen Dinilai Tak Adil

PIFA, Lokal - Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso, mengeluhkan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35 persen yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Ketua Lembaga Kajian Anak Negeri, Maman Suratman menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Kalbar tersebut. Menurut Maman, hal ini dapat memperburuk citra RSUD dr Soedarso, lantaran pemotongan ini bakal berdampak terhadap kinerja pegawai terutama nakes di RS itu. "Kebijakan tersebut dikhawatirkan citra RSUD Soedarso yang sudah mulai bagus akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan," kata Maman, Jumat (23/2/2024). Maman mengatakan, kebijakan pemotongan TPP itu mengabaikan keadilan bagi pegawai, terutama nakes dengan beban kerja yang cukup berat. "Pemotongan TPP sebanyak 35 persen terhadap tenaga kesehatan sangat tidak adil," ujarnya. Terlebih kata Maman, pemotongan TPP tidak terjadi di instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalbar. Malah, beberapa diantaranya mengalami kenaikan berlipat. "Pada instansi lain terdapat kenaikan terhadap TPP tesebut, hanya tenaga kesehatan yang tidak mengalami kenaikan tetapi justru mengalami penurunan," katanya. Maman mengkhawatirkan  pemotongan TPP ini memicu efek domino dari kekecewaan para nakes. Hal itu, bakal memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. "Dikhawatirkan terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran dari tenaga kesehatan yang akan berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan," jelasnya. Aturan pemotongan TPP ini, juga dipandang Maman sebagai kebijakan yang tebang pilih. Anggaran daerah yang merosot tak bisa dijadikan alasan untuk memotong TPP. "Kebijakan ini tebang pilih. Pernyataan Pj Gubernur penyebab TPP nakes turun akibat anggaran daerah yang menurun terbantahkan dengan kenaikan TPP instansi lain," paparnya. Di sisi lain, alasan penerimaan PPPK yang disebut mempengaruhi pemotongan TPP ini juga tak berdasar. Sebab, anggaran PPPK seharusnya disusun sebelum penerimaan tersebut. "Mengimbau agar TPP tenaga kesehatan yang harus dinaikkan, karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, jangan ada tebang pilih," tandasnya. Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson menjelaskan, Pergub tentang TPP ini telah dibahas sebelum akhirnya diputuskan. Pembahasan itu melibatkan Kepala OPD masing-masing, Direktur RSUD dan Tim TPP yang terdiri dari Sekda, Bappeda, BKAD, BKD, Biro Organisasi dan Biro Hukum. "Sebelum diputuskan dalam bentuk Pergub terlebih dahulu dibahas. Setelah sepakat baru dimintakan persetujuan ke Dirjen Keuangan Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan baru di Pergub kan," jelasnya. Menurut Harisson yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu, besaran TPP setiap tahun tidak akan sama. "Bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu bergantung kelas jabatan, prestasi kerja, beban kerja dan lainnya," katanya. Menyikapi kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut, Harisson juga telah meminta sekretaris daerah, Tim TPP, Kepala OPD serta Direktur RSUD untuk berkonsultasi kembali ke Dirjen Keuangan. "Saya sudah minta untuk konsultasi lagi ke Dirjen Keuangan Kemendagri menyangkut apa yang menjadi aspirasi dari pegawai ASN ini," pungkasnya. (ap)

Pontianak
| Jumat, 23 Februari 2024
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5