PIFA, Jombang - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian menghentikan penggunaan sound horeg dalam kegiatan sahur on the road (SOTR) di Jombang, Jawa Timur, yang belakangan menjadi sorotan publik.

Ia menilai penggunaan sound horeg saat SOTR, terlebih dengan menampilkan penari perempuan, tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, kegiatan tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan.

"Jadi kalau demikian halnya, mestinya pemerintah desa atau pemerintah tingkat daerah dan kepolisian, segera menghentikan ya," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (24/2).

Hidayat menuturkan bahwa Jombang selama ini dikenal sebagai kota santri dan tempat lahirnya organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU), yang mengajarkan nilai toleransi.

Menurutnya, penggunaan sound horeg pada waktu sahur bertentangan dengan prinsip toleransi yang selama ini dijunjung masyarakat NU dan lingkungan pesantren.

"Ini kan jadi seperti dalam tanda kutip tidak menghormati ya tentang Jombang yang mempunyai sejarah kepesantrenan yang demikian luar biasa," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR RI itu juga mengaku khawatir kegiatan tersebut dapat ditiru oleh daerah lain apabila tidak segera dihentikan.

Ia menegaskan bahwa tradisi membangunkan sahur merupakan hal yang lumrah di berbagai daerah. Namun, praktiknya tidak sampai menimbulkan kebisingan berlebihan, apalagi dengan menghadirkan penari perempuan.

"Tapi kalau kemudian sudah pakai sound horeg lagi, dan kemudian ditambahi dengan atribut yang kayak begitu lagi dan ditambah juga dengan jelas pihak pemda maupun juga pihak kepolisian menyatakan tidak ada izin lagi, itu semuanya kan juga jelas indikasinya adalah tidak sesuai dengan tujuan berpuasa," ujarnya.

Sebelumnya, penggunaan sound horeg dalam kegiatan SOTR di Jombang menjadi sorotan karena turut menampilkan penari perempuan berpakaian ketat. Peristiwa tersebut terjadi di jalan penghubung Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, dengan Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Minggu (22/2).

Kapolsek Ploso, Achmad Chairuddin, menegaskan bahwa kegiatan SOTR tersebut digelar tanpa izin dari kepolisian maupun pemerintah desa setempat.

"Tanpa izin, kami juga tidak mengizinkan. Termasuk kadesnya (Jatibanjar) juga tidak tahu, tahunya dari warganya," tegas Chairuddin ketika dikonfirmasi, Senin (23/2).