PIFA, Nasional - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai pemerintah tidak perlu menutup diri terhadap bantuan asing dalam penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Menurutnya, keterlibatan pihak luar tidak serta-merta mengecilkan peran dan kemampuan pemerintah Indonesia.

Hidayat Nur Wahid, yang akrab disapa HNW, menegaskan Indonesia selama ini juga kerap memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang dilanda bencana. Karena itu, bantuan asing dapat dipandang sebagai bentuk timbal balik atas solidaritas internasional yang selama ini dijalankan Indonesia.

“Bila ada warga negara atau pihak-pihak dari luar Indonesia ingin membantu, menurut saya tidak perlu ditutup itu,” kata HNW di kompleks parlemen, Rabu (17/12).

“Tapi ketika akan bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu,” imbuhnya.

HNW mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Ia menilai masyarakat tidak mungkin menyelesaikan dampak bencana tersebut secara mandiri, terutama dalam membersihkan lumpur tebal yang menenggelamkan permukiman.

“Kalau dikeluarkan, dikeluarkan ke mana? Karena di luar rumah pun juga lumpur setinggi itu, dan ketika dia sudah kering, dia mengeras kayak batu batang, semakin enggak bisa lagi,” ujarnya.

Meski demikian, HNW menolak terjebak pada polemik penetapan status bencana nasional. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah kehadiran nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Karenanya apapun yang akan diputuskan, kita tidak boleh terjebak hanya pada polemik ini bencana nasional atau tidak, tapi segera hadirkan komitmen untuk betul-betul menyelesaikan masalah di sana,” kata HNW.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengajukan permintaan bantuan ke lembaga internasional. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk meminta bantuan asing secara langsung karena urusan hubungan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.

“Pemda tak memiliki kewenangan hubungan luar negeri. Urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat,” kata Khozin, Rabu (17/12).

Ia menjelaskan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, Khozin menyebut pemda tetap dimungkinkan menjalin kerja sama dengan pihak asing sepanjang merupakan kelanjutan atau bagian dari kerja sama yang dijalankan pemerintah pusat.

Khozin mengaku memahami langkah Pemprov Aceh, namun menilai mekanisme yang ditempuh bertentangan dengan norma yang berlaku. Ia menegaskan posisi pemda hanya sebatas pengusul, sedangkan keputusan berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Posisi pemda hanya pengusul ke pemerintah pusat. Lembaga penentu adalah pemerintah pusat yakni BNPB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No 28 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana,” ujar Khozin.

Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh bukan ditujukan ke Kantor PBB di New York, melainkan ke lembaga-lembaga PBB yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yakni Unicef, UNDP, dan IOM.

“Kita menggalang dukungan, apalagi mereka (Unicef, UNDP dan IOM) mitra strategis pemerintah dan punya pengalaman penanganan tsunami sebelumnya,” ujar Muhammad MTA di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan tersebut. Ia menyebut surat itu bukan ditujukan ke PBB, melainkan ke lembaga swadaya masyarakat yang masih memiliki program di Aceh.

“Kita tidak ngerti karena bukan kita yang buat. Itu di luar kewenangan kita, kita nggak tahu (soal surat bantuan yang ditujukan ke PBB),” kata Mualem.