PIFA, Nasional – Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak menerima sepeser pun uang dari proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Pernyataan ini disampaikan Hotman menyusul penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 oleh Kejaksaan Agung.

“Tidak ada satu sen pun uang yang masuk dari siapa pun kepada Nadiem terkait dengan jual beli laptop,” kata Hotman di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Hotman membandingkan kasus yang menjerat Nadiem dengan perkara korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Menurutnya, meski ditetapkan sebagai tersangka, tidak ditemukan aliran dana ke Nadiem maupun Lembong.

“Nasib Nadiem sama dengan nasib Lembong. Tidak ada satu rupiah pun jaksa menemukan ada uang masuk ke kantongnya Nadiem,” ujarnya.

Soal Pertemuan dengan Google Indonesia

Kejagung sebelumnya menyebut bahwa Nadiem bertemu dengan pihak Google Indonesia dan menyepakati penggunaan produk Chromebook dalam proyek pengadaan alat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Namun, Hotman membantah hal tersebut. Ia menjelaskan pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa dan tidak membicarakan kesepakatan pengadaan.

“Pak Nadiem tidak pernah menyepakati. Yang menjual laptop itu vendor, bukan Google. Google hanya menyediakan sistemnya, sedangkan laptopnya dipasok oleh perusahaan Indonesia,” jelasnya.

Pada Kamis (5/9/2025), Kejagung resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Nadiem selaku Mendikbudristek beberapa kali bertemu dengan Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education.

Dalam pertemuan tersebut, kata Nurcahyo, disepakati penggunaan Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) sebagai basis sistem dalam proyek pengadaan alat TIK.

Untuk merealisasikan proyek ini, pada 6 Mei 2020, Nadiem menggelar rapat tertutup via Zoom Meeting bersama jajaran internal, termasuk pejabat dan staf khusus, untuk membahas pengadaan TIK yang menggunakan Chromebook. Saat itu, proyek pengadaan bahkan belum dimulai.

Nurcahyo juga mengungkapkan bahwa sebelum era Nadiem, surat dari Google terkait partisipasi dalam pengadaan Chromebook tidak ditanggapi oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy, karena uji coba tahun 2019 dinilai gagal dan tidak cocok untuk sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Namun, setelah Nadiem menjabat, proyek tersebut kembali dilanjutkan. Arahan Nadiem diduga membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan pengadaan TIK mengarah khusus pada Chrome OS.

Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang di dalam lampirannya disebutkan spesifikasi teknis yang mengunci penggunaan Chrome OS.

BPKP memperkirakan kerugian negara akibat proyek pengadaan ini mencapai sekitar Rp1,98 triliun, meski angka tersebut masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

Sementara itu, Kejagung telah menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk pejabat Kemendikbudristek, dan terus mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus ini. Nadiem sendiri kini menghadapi proses hukum untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya.