Jumlah titik panas atau hotspot yang menjadi indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) kembali melonjak.

Berdasarkan data Sistem Monitoring Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, jumlah hotspot di Kalbar meningkat dari 273 titik menjadi 859 titik.

Lonjakan tersebut membuat Kalbar kembali menjadi salah satu wilayah prioritas utama dalam penanganan karhutla secara nasional, bersama Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan peningkatan hotspot kembali terjadi setelah sebelumnya tren di enam provinsi prioritas sempat menurun.

"Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," kata Raja Juli dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Selain Kalbar, peningkatan hotspot juga terjadi di sejumlah wilayah lain.

Di Kalteng, jumlah hotspot naik dari 253 menjadi 623 titik. Sumatera Selatan meningkat dari 20 menjadi 89 titik, sedangkan Kalimantan Selatan naik dari 22 menjadi 73 titik.

Sementara itu, Riau masih mencatat nol hotspot, sedangkan Jambi mengalami peningkatan dari sebelumnya nol menjadi empat titik.

Menyikapi kembali meningkatnya titik panas, Raja Juli mengatakan dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan turun langsung ke Pontianak untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalbar.

Pertemuan tersebut akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan dan unsur terkait lainnya.

"Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," ujarnya.

Menurut Raja Juli, koordinasi diperlukan untuk kembali menekan jumlah hotspot maupun fire spot yang telah diverifikasi.

Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi kondisi terkini sekaligus menyusun langkah mitigasi agar peningkatan titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Raja Juli juga mengingatkan bahwa September menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla.

Ia menyebut puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan serius.

"Namun sekali lagi harus dijaga secara baik. Karena sekali lagi puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini," katanya.

Greenpeace Minta Penanganan Asap Berstatus Darurat

Di tengah meningkatnya karhutla dan meluasnya kabut asap, Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.

Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi menilai penanganan korban asap karhutla gambut sudah semestinya dilakukan dalam skala tanggap darurat bencana nasional.

"Penanganan korban asap karhutla gambut ini sudah harus tanggap darurat dalam skala bencana nasional agar kesehatan, kebutuhan dasar dan keselamatan penduduk tetap terjamin," kata Sapta.

Menurut Sapta, kabut asap akibat karhutla gambut telah menyelimuti hampir seluruh Pulau Kalimantan selama 19 hingga 28 hari.

Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak terhadap sekitar 23,4 juta masyarakat di Kalimantan.

Sementara di Sumatra, tiga provinsi dilaporkan mengalami kabut asap dengan durasi rata-rata 10 hari selama Agustus 2026. Dampaknya disebut dirasakan sekitar 24,1 juta penduduk.

Sapta juga menyebut asap karhutla masih berlangsung dan bahkan telah berdampak lintas negara hingga Filipina.

Ia menilai dampak yang ditimbulkan karhutla sudah layak dipandang sebagai bencana karena mengancam kesehatan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat.

Pemerintah juga mengambil langkah penegakan hukum terhadap pihak yang diduga berkaitan dengan karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyegel 21 badan usaha terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan perusahaan yang disegel tersebar di tujuh provinsi.

Rinciannya, tujuh badan usaha berada di Kalimantan Barat, empat di Sumatera Selatan, empat di Kalimantan Selatan, tiga di Kalimantan Tengah, serta masing-masing satu di Kalimantan Timur, Lampung dan Riau.

Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, hidung dan tenggorokan.

Kabut asap juga dapat mengurangi jarak pandang serta mengganggu aktivitas transportasi darat, laut hingga penerbangan.