PIFA, Internasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap Indonesia bahwa terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dan mitra yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/05/2023).

“Presiden Zelenskyy, saya ikuti terus perkembangan situasi di Ukraina. Turut berduka atas korban yang terus berjatuhan,” ungkap Presiden Jokowi dalam pengantarnya, dikutip dari laman Setkab RI.

“Indonesia siap jadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” tambah Presiden Jokowi.

Sementara itu, Presiden Zelenskyy menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina. Presiden Zelenskyy masih ingat bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu dari pemimpin negara yang pertama berkunjung ke Kyiv di tengah situasi sulit yang dihadapi Ukraina.

“Saya ingat kedatangan Yang Mulia termasuk yang pertama ke Ukraina. Terima kasih dan kami akan selalu ingat,” tutur Zelenskyy.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga berbicara mengenai masalah pangan, sebagaimana yang telah dibahas di Kyiv beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan Black Sea Grain Initiative.

“Saya sambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan. Ini sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia,” ungkap Presiden Jokowi.

Selain masalah pangan, pertemuan juga membahas tentang bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina.

Presiden Jokowi menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan Ukraina terkait tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Zelenskyy yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (yd)