Girlband Babymetal asal Jepang akan kembali guncang Jakarta. (Kompas.com)

Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Hadirkan Nex Fest, Ada BMTH dan Babymetal

Jakarta | Selasa, 4 Juni 2024

PIFAbiz - Band Bring Me The Horizon (BMTH) bakal kembali menggelar konser di Jakarta. Band cadas asal Inggris tersebut nantinya tampil di festival bertajuk Nex Fest yang digelar di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada 25 Agustus 2024 mendatang.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang didatangi festival besutan BMTH tersebut. Ravel Entertainment berharap Nex Fest Indonesia bisa mengulang kesuksesan seperti di Jepang beberapa waktu lalu.

Selain BMTH, Nex Fest juga akan menampilkan band asal Jepang, Babymetal serta band-band lokal ternama lainnya.

Tidak hanya BMTH dan Babymetal, Nex Fest juga akan menghadirkan beberapa band cadas dari Tanah Air seperti seperti Burgerkill, Deadsquad, St Loco dan Strangers.

Tiket konser mulai dijual pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 15.00 WIB melalui situs www.nexfestid.com. Tiket dijual dari kisaran Rp 2.399.999 hingga Rp 6.839.999. (ly

Rekomendasi

Lokal

4 Event Menarik Sepanjang Februari 2025 di Pontianak, Salah Satunya Kalbar Food Festival

Pontianak

| Selasa, 4 Februari 2025

Politik

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS Tak Hentikan Hubungan dengan Negara Barat

Indonesia

| Sabtu, 1 Februari 2025

Sports

Sambut Era Baru Patrick Kluivert, PSSI: Semoga Dapat Impresi Postif

Indonesia

| Senin, 10 Maret 2025

Lokal

Zulfydar Desak Pemerintah Atasi Polemik Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Pontianak

| Kamis, 6 Februari 2025

Internasional

Malaysia Setop Penjualan Permen Gummy Bentuk Bola Mata Usai Picu Insiden Kematian Anak

Malaysia

| Selasa, 25 Februari 2025

Pifabiz

Lagu APT. Milik Rose BLACKPINK Naik ke Posisi 6 di Billboard Hot 100

Dunia

| Selasa, 4 Maret 2025

Internasional

Thailand Resmi jadi Negara Asia Tenggara Pertama Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand

| Kamis, 23 Januari 2025

Teknologi

Robot Penyadap Karet China Mulai Masuk Pasar Indonesia

Indonesia

| Rabu, 5 Maret 2025

Lokal

Terungkap! Ada 90 Sekolah di Kalbar Tak Selesai Input Data PPDS

Kalbar

| Jumat, 7 Februari 2025

Internasional

Komandan Hamas yang Diklaim Tewas oleh Israel Muncul Kembali di Gaza Utara

Internasional

| Jumat, 24 Januari 2025

Berita Terkait

Lifestyle

Viral Maling Beri Tips Agar Motor Matic Tak Dimaling

PIFA, Lifestyle - Seorang maling motor viral usai memberikan tips agar motor tidak dimaling. Ironinya, tips itu diberikan setelah sang maling ditangkap polisi.Tips itu viral setelah dibagikan oleh sebuah akun di media sosial X. Dalam video tersebut, maling berbaju tahanan oranye it memberikan tips bagi pemilik motor Honda BeAT, Vario, dan Scoopy."Nih tips dari maling biar motor kalian gak dimaling (dengan emoji menangis)," tulis akun tersebut, Rabu (20/11/24).Dalam video berdurasi 54 detik, terlihat maling itu digiring polisi di hadapan awak media. Polisi lantas meminta pria yang tergabung dalam komplotan maling itu untuk memberikan tips mencegah pencurian motor.Maling itu menyarankan agar pemilik motor menyediakan kunci ganda agar motornya tidak dicuri. Menurutnya, kunci ganda bisa berupa tambahan gembok yang dipasang di bagian cakram motor."Untuk teman-teman, seperti (pemilik) motor BeAT matic, Scoopy, Vario bisa menyediakan kunci ganda yang seperti gembok di cakram depan," kata sang maling dengan suara bergetar.Setelah mendengar tips maling, polisi memberikan saran tambahan. Menurut polisi, si pelaku yang ditangkap tidak memiliki kunci magnet."Untuk komplotan (maling) si pelaku ini, mereka tidak memiliki kunci magnet ya. Jadi itu tadi (sarannya buat) motor Vario, BeAT, dan Scoopy," jelas polisi.Sontak, video itu langsung menjadi sorotan dan dibanjiri beragam komentar warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, video maling memberikan tips agar motor tak dimaling sudah disaksikan 380 ribu kali.

Surabaya

| Rabu, 20 November 2024

Lokal

Gubernur Sutarmidji Minta Daerah untuk Tekan Angka SILPA

Berita Kalbar, PIFA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar melakukan Penandatangan Nota Kesepakatan Tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/3/2022). Penandatangan Nota Kesepakatan ini sebagai upaya penanganan permasalahan akibat Pandemi Covid-19, dimana Pemerintah melakukan perubahan kebijakan keuangan pada semester I tahun 2021 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, yang menjadi landasan dalam memprioritaskan semua sumber daya yang ada untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dimana PERPU tersebut menjadi landasan untuk melakukan penyesuaian APBN dan APBD dengan prioritas kepada penanganan Pandemi Covid-19. "DAK itu jangan sampai tidak terserap semuanya, seperti tahun lalu ada 36 Miliar dari Dinas Pendidikan tidak terserap. Kalau kita lihat bersama, ketergantungan kalbar di kabupaten kota pada dana transfer dari pusat sangat besar dibandingkan dengan PAD. Kecuali Provinsi Kalbar itu PADnya lebih tinggi dari dana transfer, hal ini yang harus kita upayakan agar kita mandiri dari sisi fiskal," ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum. Lanjutnya untuk penyaluran Dana Desa sudah mendekati 100 persen, dan dirinya berharap dengan penyerapan Dana Desa yang cukup tinggi. "Kemudian dana desa penyerapannya sudah 95 persen lebih, mudah-mudahan tahun ini bisa terserap 100 persen. Supaya adanya percepatan penyelesaian masalah yang ada di desa. Saya berharap Pemda bisa memperhatikan itu dan cepat mengeksekusi anggaran, karena apabila uang tidak beredar di masyarakat pertumbuhan ekonomi akan terhambat agar aktivitas perekonomian berjalan normal. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan," tegas Gubernur. Sedangkan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Gubernur meminta seluruh daerah yang ada di Provinsi Kalbar agar tidak terlalu tinggi, sebab dengan SiLPA yang tinggi dapat merugikan daerah tersebut di tahun anggaran selanjutnya. "Upayakan SiLPA itu anggaran jangan sampai besar kecuali adanya lompatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar berarti antara potensi dengan target tidak selaras. Hal ini mengakibatkan PAD tidak sesuai perhitungan (target). Jadi intinya SiLPA jangan sampai terlalu besar, karena apabila dibelanjakan tahun depan sudah rugi diakibatkan inflasi dan kenaikan harga satuan barang," ujarnya. Selain Penandatangan Nota Kesepakatan Tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan tersebut juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Kalbar serta Penyerahan Penghargaan Kategori Pemerintah Daerah Pengelolaan Dana Desa Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021. Sebagai peringkat pertama yakni diraih Kabupaten Landak, dilanjutkan Kabupaten Sekadau pada peringkat kedua serta Kabupaten Ketapang pada peringkat ketiga. Untuk penghargaan Pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar yakni sebagai peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Kubu Raya, Peringkat Kedua oleh Kabupaten Landak dan Peringkat Ketiga diraih oleh Kabupaten Sekadau. (rs)

Kalbar

| Kamis, 3 Maret 2022

Politik

Anggota DPR RI F-PDIP, Ismail Thomas Ditahan Kejaksaan Agung Terkait Kasus Korupsi

PIFA, Politik - Kejaksaan Agung telah menetapkan Ismail Thomas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Penetapan status tersangka tersebut diikuti dengan penahanan langsung terhadap Ismail Thomas. "Status tersangka dan penahanan tersangka IT (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006-2016 telah ditetapkan," ungkap Ketua Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, di Gedung Kejaksaan Agung, pada Selasa (15/8/2023), sebgaimana dikutip PIFA dari detiknews. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Meskipun belum diungkapkan secara rinci mengenai konstruksi perkaranya. Akibat perbuatannya itu. Ismail Thomas dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Dikenakan Pasal 9 UU tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ucapnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Thomas langsung menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, hingga 3 September 2023. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menjalankan proses hukum dengan transparansi dan keadilan, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ismail Thomas, yang lahir di Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada 31 Januari 1955, memiliki riwayat panjang dalam dunia politik dan pemerintahan. Diketahui, sebelum menjadi anggota DPR RI, ia menjabat sebagai Bupati Kutai Barat selama dua periode, yakni pada 2006-2011 dan 2011-2016. Pengalamannya juga meliputi posisi anggota DPRD Kutai Barat dari PDI Perjuangan pada periode 2000-2001. Selain itu, Ismail Thomas pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Barat dari tahun 2001 hingga 2006. Keputusan Kejaksaan Agung ini memberikan dampak signifikan pada karier panjangnya di dunia politik dan pemerintahan. (hs)

Surabaya

| Rabu, 20 November 2024

Kalbar

| Kamis, 3 Maret 2022

Jakarta

| Rabu, 16 Agustus 2023