Indonesia menjadi tuan rumah untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Dok. PSSI)

Indonesia Tuan Rumah Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Ini Grupnya!

Indonesia | Jumat, 14 Juni 2024

PIFA, Sports - Indonesia didapuk menjadi tuan rumah babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Skuad Garuda Muda masuk grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste dan Maladewa.

"Informasi ini penting bagi kami dalam menghadapi Kualifikasi AFC. Kami di sini bersama seluruh tim, menyaksikan, menerima, dan mensyukuri hasilnya," ujar Pelatih Timnas U-20, Indra Sjafri.

"Siapapun lawan kita nanti, akan kami hadapi dengan sangat serius. Semua pemain dan pelatih sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi AFC," lanjutnya.

Indra juga menyebutkan pengalaman yang didapat selama turnamen di Prancis. "Pengalaman bertanding di Toulon Tournament Prancis, bertemu dengan tim-tim besar Eropa, serta Piala AFF bulan depan akan menjadi sarana yang sangat baik untuk semakin mematangkan dan mempersiapkan tim ini," ungkap Indra.

"Kami memiliki mimpi besar. Sebagai negara besar, kami tidak hanya ingin lolos ke AFC Asian Cup. Setelah sebelumnya pada 2018 kita hampir mencapainya, kali ini kami akan mencoba lagi. Kami bertekad untuk mencapai Piala Dunia," tambahnya.

Ada 45 tim peserta yang dibagi ke dalam 10 grup, dengan lima grup berisi lima tim dan lima grup lainnya berisi empat tim.

Kualifikasi akan berlangsung antara 21 dan 29 September 2024.

Sepuluh pemenang grup dan lima tim peringkat kedua terbaik akan melaju ke babak final, dengan Tiongkok dijadwalkan menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Babak final dijadwalkan akan berlangsung dari 6 hingga 23 Februari 2025. (yd)

Magelang

| Jumat, 21 Februari 2025

Berita Terkait

Internasional

Cacar Monyet di Eropa Meningkat 3 Kali dalam 2 Pekan Terakhir, WHO Sampaikan Peringatan!

Berita Internasional, PIFA - Kepala WHO Eropa Hans Kluge memperingatkan bahwa kasus cacar monyet (monkeypox) di Eropa telah meningkat tiga kali lipat dalam dua pekan terakhir. Melansir Associated Press yang dimuat Kompascom, peringatan tersebut disampaikan Hans Kluge pada Jumat (1/7/2022) lalu. Pada kesempatan tersebut, dia turut mendesak negara-negara untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi cacar monyet di kawasan Benua Biru (Eropa). Sementara itu, otoritas kesehatan Afrika mengatakan bahwa mereka menyebut wabah cacar monyet yang meluas saat ini sebagai keadaan darurat. Afrika pun meminta negara-negara kaya untuk berbagi persediaan vaksin yang terbatas untuk menghindari ketimpangan yang terlihat selama pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dalam pernyataannya Kluge mengatakan bahwa peningkatan upaya untuk mengatasi cacar monyet sangat diperlukan. Pada pekan lalu, WHO melaporkan bahwa wabah cacar monyet saat ini sedang meningkat. Namun pihaknya belum menyatakan penyakit yang berasal dari Afrika itu sebagai kasus darurat kesehatan global. “Tindakan mendesak dan terkoordinasi sangat penting jika kita ingin mengubah arah dalam perlombaan untuk membalikkan penyebaran penyakit ini yang sedang berlangsung,” tambah Kluge. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS melaporkan hingga saat ini, lebih dari 5.000 kasus cacar monyet telah dilaporkan dari 51 negara di seluruh dunia yang biasanya tidak melaporkan penyakit tersebut. Kluge mengatakan, jumlah kasus cacar monyet di Eropa mewakili sekitar 90 persen dari total global, dengan 31 negara di kawasan Eropa telah mengidentifikasi kasusnya. "Kluge menambahkan, data yang dilaporkan ke WHO menunjukkan bahwa 99 persen kasus terjadi pada pria, di mana mayoritas adalah pria yang berhubungan seks dengan sesama pria. Namun, ada sejumlah kecil kasus di antara kontak rumah tangga, termasuk anak-anak," demikian dikutip dari Kompascom (3/6). Berdasarkan laporan gejalanya, para pasien mengalami ruam, demam, kelelahan, nyeri otot, muntah, dan kedinginan. Untuk itu para ilmuwan memperingatkan siapa pun yang melakukan kontak fisik dengan seseorang yang menderita cacar monyet atau pakaian atau seprai mereka berisiko terinfeksi. Adapun mereka yang rentan terinfeksi dengan gejala parah adalah anak-anak dan wanita hamil. "Sekitar 10 persen pasien dirawat di rumah sakit untuk perawatan atau diisolasi, dan satu orang dirawat di unit perawatan intensif. Tidak ada kematian yang dilaporkan," lanjut redaksi Kompascom. Kluge mengungkapkan masalah stigmatisasi juga terjadi di beberapa negara. Kini, WHO tengah bekerja sama dengan berbagai mitra termasuk penyelenggara acara-acara gay pride.

Dunia

| Senin, 4 Juli 2022

Lokal

Kebijakan Pemotongan TPP Nakes hingga 35 Persen Dinilai Tak Adil

PIFA, Lokal - Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso, mengeluhkan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35 persen yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Ketua Lembaga Kajian Anak Negeri, Maman Suratman menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Kalbar tersebut. Menurut Maman, hal ini dapat memperburuk citra RSUD dr Soedarso, lantaran pemotongan ini bakal berdampak terhadap kinerja pegawai terutama nakes di RS itu. "Kebijakan tersebut dikhawatirkan citra RSUD Soedarso yang sudah mulai bagus akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan," kata Maman, Jumat (23/2/2024). Maman mengatakan, kebijakan pemotongan TPP itu mengabaikan keadilan bagi pegawai, terutama nakes dengan beban kerja yang cukup berat. "Pemotongan TPP sebanyak 35 persen terhadap tenaga kesehatan sangat tidak adil," ujarnya. Terlebih kata Maman, pemotongan TPP tidak terjadi di instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalbar. Malah, beberapa diantaranya mengalami kenaikan berlipat. "Pada instansi lain terdapat kenaikan terhadap TPP tesebut, hanya tenaga kesehatan yang tidak mengalami kenaikan tetapi justru mengalami penurunan," katanya. Maman mengkhawatirkan pemotongan TPP ini memicu efek domino dari kekecewaan para nakes. Hal itu, bakal memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. "Dikhawatirkan terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran dari tenaga kesehatan yang akan berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan," jelasnya. Aturan pemotongan TPP ini, juga dipandang Maman sebagai kebijakan yang tebang pilih. Anggaran daerah yang merosot tak bisa dijadikan alasan untuk memotong TPP. "Kebijakan ini tebang pilih. Pernyataan Pj Gubernur penyebab TPP nakes turun akibat anggaran daerah yang menurun terbantahkan dengan kenaikan TPP instansi lain," paparnya. Di sisi lain, alasan penerimaan PPPK yang disebut mempengaruhi pemotongan TPP ini juga tak berdasar. Sebab, anggaran PPPK seharusnya disusun sebelum penerimaan tersebut. "Mengimbau agar TPP tenaga kesehatan yang harus dinaikkan, karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, jangan ada tebang pilih," tandasnya. Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson menjelaskan, Pergub tentang TPP ini telah dibahas sebelum akhirnya diputuskan. Pembahasan itu melibatkan Kepala OPD masing-masing, Direktur RSUD dan Tim TPP yang terdiri dari Sekda, Bappeda, BKAD, BKD, Biro Organisasi dan Biro Hukum. "Sebelum diputuskan dalam bentuk Pergub terlebih dahulu dibahas. Setelah sepakat baru dimintakan persetujuan ke Dirjen Keuangan Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan baru di Pergub kan," jelasnya. Menurut Harisson yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu, besaran TPP setiap tahun tidak akan sama. "Bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu bergantung kelas jabatan, prestasi kerja, beban kerja dan lainnya," katanya. Menyikapi kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut, Harisson juga telah meminta sekretaris daerah, Tim TPP, Kepala OPD serta Direktur RSUD untuk berkonsultasi kembali ke Dirjen Keuangan. "Saya sudah minta untuk konsultasi lagi ke Dirjen Keuangan Kemendagri menyangkut apa yang menjadi aspirasi dari pegawai ASN ini," pungkasnya. (ap)

Pontianak

| Jumat, 23 Februari 2024

Nasional

Warga Bubarkan Kegiatan Ibadah Kristen di Sukabumi, Polisi: Itu Rumah Singgah Bukan Gereja

PIFA, Nasional – Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok warga diduga membubarkan kegiatan ibadah umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak massa merusak bangunan yang menjadi lokasi kegiatan, termasuk memecahkan kaca jendela, merusak properti, dan terdengar makian. Menanggapi hal itu, Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Aah Saifulrohman menegaskan bahwa bangunan tersebut bukanlah gereja, melainkan rumah singgah yang diduga dijadikan tempat ibadah. "Jadi kami tegaskan tidak ada perusakan tempat ibadah ataupun gereja tanpa izin oleh masyarakat di wilayah Cidahu Kabupaten Sukabumi. Tempat itu adalah rumah singgah yang diduga masyarakat jadi tempat ibadah," kata Aah, Senin (30/6/2025). Peristiwa terjadi pada Jumat (27/6/2025). Sehari kemudian, Forkopimcam Cidahu menggelar musyawarah bersama warga dan tokoh agama untuk meredam ketegangan. Aah menyebut situasi kini sudah kembali kondusif. Namun, sejumlah fasilitas rumah singgah mengalami kerusakan, seperti taman, gazebo, fasilitas MCK, satu unit motor, dan gerbang rumah. Polisi telah memulai penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap insiden ini. Sementara itu, Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Ijang Sehabudin, mengungkapkan bahwa warga protes karena rumah tersebut dijadikan tempat ibadah tanpa izin. Ia menyayangkan sikap pemilik vila yang tidak mengindahkan peringatan dari aparat desa dan Forkopimcam. "Kalau ditempuh dulu dengan legalitas, kami tidak akan mempersoalkan. Kita juga kan toleransi umat beragama, tidak boleh saling mengganggu. Tapi tolong tempatnya yang pada tempatnya juga," ujar Ijang. Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan tengah ditangani aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas serta menegakkan hukum.

Dunia

| Senin, 4 Juli 2022

Pontianak

| Jumat, 23 Februari 2024

Nasional

| Senin, 30 Juni 2025