Ini Menu Makanan Bergizi Gratis Selama Ramadhan di Kota Pontianak

PIFA.CO.ID, LOKAL - Selama Ramadhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tetap berjalan. Namun menu yang diberikan bukan makanan siap saji yang langsung dikonsumsi oleh siswa. Tetapi makanan kering agar bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa dirumah.

Pantauan di salah satu dapur Mitra SPPG Pontianak tepatnya di Ume Kitchen, pada Senin (10/3/25), adapun menu yang akan diberikan hari ini untuk siswa seperti kurma, susu, roti dan telur rebus.

Selain itu tempat atau wadahnya juga diganti menjadi goodie bag atau kantong berbahan kain.

Owner PT. Borneo Catering Service, Mitra SPPG Pontianak, Habibi mengatakan menu-menu tersebut telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Menunya itu menu yang gampang dan aman dibawa pada saat buka puasa. Contohnya susu, biskuit, telur, roti isi, buah-buahan, dan kacang hijau, sepertinya kayak gitu. Intinya memenuhi kebutuhan gizinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Habibi mengatakan selama bulan ramadhan jam pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah disamaratakan pada pukul 09.00 wib. Borneo Catering Service sendiri saat ini mengantarkan untuk tiga sekolah yakni SDN 29, SMPN 9 dan SMKN 1 Pontianak.

“Total jumlah yang kita distrbusikan itu kisaran 2.500 porsi per hari,” ujarnya

Sejak diresmikan pada tanggal 20 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus meluas dan kini telah menjangkau 154 sekolah. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wakil Ketua DPRD Sebut Infrastruktur dan IPM Masih Jadi PR Gubernur Kalbar

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah menyebutkan, masih ada pekerjaan rumah atau PR yang harus dicapai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2023. "Masih ada PR di kepemimpinan Sutarmidji dalam APBD 2023 yang harus diselesaikan. Yaitu misalnya mengejar ketertinggalan indeks pembangunan infrastruktur," kata Suriansyah, menanggapi nota penjelasan Gubernur Kalbar terkait RAPBD 2023, kemarin. Suriansyah menerangkan, indeks pembangunan infrakstruktur mesti mencapai angka 80 persen. Sementara hingga sekarang persentasenya masih di bawah 70 persen. "Dimana ditargetkan kondisi jalan mantap minimal 80 persen. Sementara posisi sekarang masih di bawah 70 persen," terangnya. Kemudian, PR lainnya kata Suriansyah terkait indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar yang peringkatnya masih jauh di bawah. "Yang masih menempatkan Kalbar dalam posisi peringkat ke-30 dari 34 provinsi. Tentu itu juga harus dilihat," kata Suriansyah. Menyikapi dua persoalan ini, Suriansyah mendorong unsur Pemprov dan DPRD untuk meningkatkan kinerja dalam berkolaborasi serta kerja sama antar kedua belah pihak. "Nah, kinerja kolaborasi dan kerja sama antara gubernur dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diperlukan agar dapat mengejar ketertinggalan," jelasnya. Di sisi lain, Suriansyah meyakini jika kolaborasi bersama itu terus terwujud, maka target pembangunan di Kalbar di bawan kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan, semuanya dapat diusahakan untuk dicapai. Sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Kalbar menyetujui RAPBD 2023 untuk dibahas bersama. Pemandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (3/9/2022). "Pemandamgan umum ini akan memperkaya RAPBD. Berisi masukan terkait anggaran yang perlu penambahan atau apa-apa yang perlu dikoreksi dan evaluasi. Dalam rangka memperbaiki kinerja gubernur untuk pembangunan Kalbar," pungkas Suriansyah.

Aliansi Kamisan Pontianak Suarakan Isu Lingkungan Hingga Permendikbud No 30 Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Berita Pontianak, PIFA - Aliansi Kamisan kota Pontianak, kembali menggelar aksi damai di bundaran Digulis Untan, Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kamis (18/11/2021). Aksi yang di gelar rutin setiap Hari Kamis ini sudah diselanggarakan ke-27 ini, menyuarakan beberapa isu dan permasalahan baik lokal maupun nasional. Arifin selaku korlap aksi menyampaikan, aksi ini menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari isu lingkungan, Ham, Perempuan, dan Reforma Agraria. "Menuntut pemerintah pusat dan daerah agar segera mengevaluasi seluruh perizinan industri ekstraktif di Kalimantan Barat dan Indonesia" ujarnya. "kita juga Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melanjutkan moratorium sawit," Tambahnya. Selanjutnya, arifin juga menyampaikan untuk mendesak Perguruan Tinggi untuk menjalankan Permendikbud No 30 "Mendesak perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Barat agar menjalankan upaya nyata pasca diterbitkannya Permendikbud No 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," tegasnya. Aksi ini juga turut mengecam segala tindakan perampasan hak tanah yang mengatasnamakan proyek strategis nasional dan mewujudkan Reforma Agraria. " Mengecam segala bentuk perampasan tanah atas nama ‘Proyek Strategis Nasional’ dengan dalih pembangunan dan kemakmuran," Ujarnya. " Mendesak pemerintah agar mewujudkan reforma agraria sejati dan disahkannya RUU Masyarakat Adat," Tambahnya. Arifin juga menyampaikan untuk mendesak pemerintah menyelsaikan permasalahan konflik di Papua dengan cara dialog. "Mengecam segala bentuk penyelesaian berbasis militeristik dan menuntut dilakukannya pendekatan dialog dan kemanusiaan di Papua," sampainya.

Jumlah Pemilih Pemilu di Rutan Kelas IIA Pontianak Meningkat

PIFA, Lokal - Rutan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat menggelar pemungutan suara Pemilu 2024 bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP), Rabu (14/2/2024). Dalam Pemilu kali ini, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) di mengalami peningkatan. Kepala Rutan Kelas II A Pontianak, Raja M Ismael Novadiansyah mengatakan, jumlah daftar pemilih di Rutan yang telah ditetapkan KPU sebanyak 455 ditambah DPTB sebanyak 253 orang. "Secara keseluruhan jumlah pemilih di sebanyak 708 pemilih, jumlah ini meningkat dari 2019 saat itu hanya 100 pemilih," katanya. Dia mengatakan, berdasarkan data WBP yang ada, total penghuni Rutan Kelas II A Pontianak sebanyak 954 orang. Namun dari jumlah itu 246 diantaranya tak dapat menggunakan hak pilih. "Ada kendala NIK atau KTP nya belum tervalidasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga tidak terdata di DPT maupun DPTB," jelasnya. Raja menerangkan, jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Rutan Kelas II A Pontianak mengalami peningkatan ketimbang lima tahun lalu. "Peningkatan jumlah pemilih signifikan," ujarnya. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ini, KPU telah menyiapkan tiga tempat pemungutan suara (TPS). Pihak Rutan mengemas pemilihan ini bergaya tiga etnik yakni Tionghoa, Dayak dan Melayu sebagai representasi tiga etnik mayoritas di Pontianak. (ad)

Kalbar

| Selasa, 4 Oktober 2022

Pontianak

| Kamis, 18 November 2021

Pontianak

| Rabu, 14 Februari 2024