PIFA, Lokal – DPRD Kalbar menyoroti angka indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Midji-Norsan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur.

Merujuk data BPS yang dirilis di akhir tahun 2022, IPM Kalbar telah mencapai 68,63 poin. Angka ini meningkat sebesar 0,73 poin dibandingkan dengan IPM Kalbar 2021 yang sebesar 67,90 poin.

Namun, angka tersebut terendah di Pulau Kalimantan yang rata-rata angkanya berada di atas 70 %. Angka IPM tertinggi pada tahun tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur, yakni 77.44 %.

“Persoalan stunting ini mesti jadi perhatian. IPM juga, kita yang terendah di Kalimantan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Ada tiga dimensi dasar untuk mengukur IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

IPM dipandang sebagai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Untuk itu, Prabasa pun meminta agar hal tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah Midji-Norsan.

Kendati demikian, dia turut mengapresiasi kinerja capaian pembangunan yang dilakukan oleh Sutarmidji-Ria Norsan. Dia pun optimis target jalan mantap di Kalbar dapat tercapai 80 persen sebelum keduanya mengakhiri kepemimpinan di Pemprov Kalbar tahun ini.

“Kita lihat kinerja yang sudah dilakukan Pemprov Kalbar, kita sangat mengapresi,” kata Prabasa.

Prabasa mengatakan banyak sekali capaian yang berhasil ditorehkan empat tahun ini. Dia pun berharap Midji-Norsan dapat memanfaatkan secara maksimal sisa masa kepemimpinannya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson mengungkapkan bahwa peningkatan IPM di tingkat provinsi akan mengacu pada IPM dari kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat.

“Salah satu yang sedang gencar kita lakukan adalah peningkatan IPM di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk itu pemerintah terus mendorong agar fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian tenaga kesehatan dan penunjang terkait agar benar-benar dapat melayani dengan sebaik-baiknya,” mengutip Antara.

Berdasarkan data IPM nasional pada tahun 2022 setelah dilanda COVID-19, IPM rata-rata nasional meningkat sebesar 0,77 persen per tahun. Berdasarkan data rilis yang di publikasikan oleh Bappenas, Kalimantan Barat termasuk daerah yang hampir memenuhi target nasional dalam RPK (Rencana Kerja Pemerintah), dimana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Angka IPM Kalbar terhitung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 lalu, IPM di Kalimantan Barat sebesar 67,65 kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 67.66, pada tahun 2021 meningkat jadi 67,90 dan di tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 68,63. (yd)