PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Israel mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah memulai persiapan untuk keberangkatan sejumlah besar warga Palestina dari Jalur Gaza. Langkah ini dilakukan sejalan dengan rencana yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, Mesir secara aktif meluncurkan serangan diplomatik di balik layar untuk menggagalkan rencana tersebut.

Rencana Trump telah ditolak oleh Palestina dan sebagian besar komunitas internasional. Mereka khawatir Israel tidak akan mengizinkan para pengungsi kembali, yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Mesir juga memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat merusak perjanjian damai dengan Israel, yang selama ini menjadi pilar stabilitas di Timur Tengah.

Penolakan Arab Saudi dan Kekhawatiran Pembersihan Etnis

Arab Saudi, sekutu utama AS di kawasan, menolak pemindahan massal warga Palestina dan menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat terjadi jika negara Palestina yang mencakup Gaza terbentuk. Sementara itu, warga Palestina sendiri menyatakan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan wilayah mereka.

Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menyebut rencana ini sebagai bentuk "pembersihan etnis," yakni relokasi paksa kelompok etnis dari suatu wilayah. Namun, para pemimpin Israel menggambarkan proses ini sebagai "keberangkatan sukarela."

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memerintahkan militer untuk membuat persiapan guna memfasilitasi emigrasi massal warga Palestina melalui jalur darat, laut, dan udara. Namun, belum ada tanda-tanda konkret di lapangan mengenai persiapan tersebut.

Mesir Bergerak di Balik Layar

Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi belum memberikan tanggapan resmi terhadap rencana Trump. Namun, sumber diplomatik menyebutkan bahwa Mesir telah mengomunikasikan penolakannya kepada AS dan Israel. Pejabat Mesir juga memperingatkan bahwa perjanjian damai Mesir-Israel yang telah berlangsung hampir setengah abad bisa terancam jika rencana ini dipaksakan.

Diplomat Barat di Kairo mengonfirmasi bahwa Mesir telah menyampaikan pesan keberatannya kepada berbagai pihak, termasuk AS, Inggris, Prancis, dan Jerman. Mesir menganggap rencana ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Penarikan Kembali Usulan Trump

Setelah menghadapi reaksi keras dari berbagai pihak, beberapa pejabat AS tampaknya mulai menarik kembali usulan Trump. Mereka menyebut bahwa relokasi warga Palestina hanya bersifat sementara dan tidak ada komitmen untuk pengerahan pasukan Amerika di Gaza.

Mesir tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa pemindahan warga Palestina bukanlah prasyarat untuk rekonstruksi Gaza. Pemerintah Mesir menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Sebaliknya, Israel menolak gagasan negara Palestina dan berencana mempertahankan kendali keamanan atas Gaza dan Tepi Barat.

Koalisi Arab Menolak Pemindahan Warga Palestina

Pekan lalu, Mesir menjadi tuan rumah pertemuan para diplomat dari Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kelima negara Arab tersebut dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat.

Dalam editorial yang diterbitkan harian Al-Ahram pada Kamis, pemerintah Mesir memperingatkan bahwa integritas teritorial dan persatuan negara-negara Arab berada dalam ancaman serius akibat rencana ini.

Situasi ini masih berkembang, dan komunitas internasional terus mengawasi dampaknya terhadap stabilitas regional serta hubungan diplomatik di Timur Tengah.